Menkopolhukam Soal Hakim Daming: Bukti Keadilan Gender Bagian dari Etika Publik

LINTAS PUBLIK-Jakarta,  Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Djoko Suyanto mengapresiasi sikap DPR yang kritis terhadap seleksi Hakim Agung, terutama menyoal isu perempuan. Hal ini terkait dari sikap DPR yang menentang pernyataan calon hakim agung, Daming Sunusi soal pemerkosaan.

"Pemerintah menyambut gembira dan mendukung sepenuh hati keputusan fraksi DPR yang pada hari ini telah menerapkan standar etika yang ketat dalam menyeleksi Hakim Agung," kata Djoko Suyanto lewat rilis yang diterima detikcom, Selasa (15/1/2013).

Kuatnya kritik terhadap pernyataan Daming yang menyebut pemerkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati, sehingga sulit untuk diterapkan hukuman mati kepada pemerkosa, menunjukkan
kuat dan sensitifnya perasaan keadilan yang hidup di masyarakat.

"Ini adalah bukti bahwa keadilan gender adalah bagian dari etika publik dalam demokrasi kita," ucapnya.

Djoko menegaskan, keadilan bukanlah hanya melindungi satu jenis kelamin dan hukum tidak boleh dibiarkan menjadi kepanjangan dominasi patriarki. Demokrasi kita juga tidak bisa penuh dirayakan tanpa hak dan peran setara perempuan di dalamnya.

"Kita semua perlu mengambil peran untuk memastikan Indonesia tak akan pernah menjadi bangsa yang mengingkari dan mengecualikan sejarah perjuangan perempuan. Reaksi keras kaum perempuan Indonesia yang kita saksikan hari ini terhadap Daming adalah bukti menggembirakan bahwa sejarah perjuangan kaum perempuan dalam demokrasi Indonesia bukan saja sudah lama dimulai, namun juga akan terus melengkapi rupa dan isi kebangsaan Indonesia," jelas Djoko.Det/T