Parpol Harus Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik
LINTAS PUBLIK-SEMARANG, Analis politik Universitas Diponegoro, Semarang, M Yulianto mengatakan, partai politik harus mampu mengembalikan
kepercayaan publik akibat kasus yang menjerat banyak politisi partai.
"Banyaknya politisi yang terjerat kasus negatif, mulai korupsi, suap, hingga narkoba memengaruhi peta politik makro di Indonesia. Masyarakat akan menjadi semakin apatis dengan parpol," katanya di Semarang, Jumat (1/2).
Partai Demokrat, kata dia, sebelumnya dihantam dengan kasus korupsi yang menyeret sejumlah elite partai itu, seperti M. Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Andi Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga).
Golkar juga sempat tersandung dugaan kasus korupsi proyek pengadaan Al Quran yang menyeret politisinya, yakni Zulkarnaen Djabar, dan baru-baru ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersandung dugaan kasus suap.
Dugaan kasus suap daging sapi impor menyeret Luthfi Hasan Ishaaq yang sebelumnya menjabat Presiden PKS, sebelum akhirnya mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yulianto mengatakan, banyaknya politisi parpol yang tersandung kasus itu akan semakin mencoret citra parpol di mata masyarakat dan secara tidak langsung akan berimbas pada partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.
"Sekarang, masyarakat sedang merindukan politisi bersih dan berintegritas, salah satunya dilihat dari perilaknya. Banyaknya politisi yang tersandung kasus membuat kepercayaan publik merosot," katanya.
Dampaknya, kata dia, akan sangat dirasakan pada Pemilu 2014, sebab salah satu indikator yang dinilai masyarakat dari parpol adalah kualitas personal, di samping sistem kelembagaan parpol.
"Memang kasus yang menjerat politisi tidak bisa digeneralisasi pada parpol secara kelembagaan. Tetapi, opini publik telanjur mengharapkan parpol harus mampu menempatkan orang-orang yang baik," katanya.
Dengan adanya kasus yang menyeret politisi, kata dia, membuktikan kelemahan parpol dalam sistem rekrutmen kepartaian, dengan tidak adanya standar jaminan yang ditetapkan untuk menjaga integritas mereka.
"Dengan banyaknya kasus yang menyeret politisi, masyarakat akan menjadi apatis dan memilih sebagai golongan putih (golput) pada Pemilu 2014. Terutama, pengaruh pada pemilih mengambang (swing voter)," katanya.
Untuk memperbaiki tingkat kepercayaan publik, kata dia, parpol harus segera membenahi sistem kelembagaan dengan menempatkan orang-orang yang terjamin integritas moralnya, meski bukan figur yang sarat modal.
Parpol juga harus membangun kepercayaan konstituen dengan menggerakkan komponennya yang paling bawah untuk menyentuh akar rumput, serta menunjukkan peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bawah.
"Elemen terbawah parpol yang paling dekat dengan masyarakat harus digerakkan, misalnya memberikan perhatian dan bantuan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tunjukkan fungsi dan peran parpol," kata Yulianto. Ant/SP/T
"Banyaknya politisi yang terjerat kasus negatif, mulai korupsi, suap, hingga narkoba memengaruhi peta politik makro di Indonesia. Masyarakat akan menjadi semakin apatis dengan parpol," katanya di Semarang, Jumat (1/2).
Partai Demokrat, kata dia, sebelumnya dihantam dengan kasus korupsi yang menyeret sejumlah elite partai itu, seperti M. Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Andi Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga).
Golkar juga sempat tersandung dugaan kasus korupsi proyek pengadaan Al Quran yang menyeret politisinya, yakni Zulkarnaen Djabar, dan baru-baru ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersandung dugaan kasus suap.
Dugaan kasus suap daging sapi impor menyeret Luthfi Hasan Ishaaq yang sebelumnya menjabat Presiden PKS, sebelum akhirnya mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yulianto mengatakan, banyaknya politisi parpol yang tersandung kasus itu akan semakin mencoret citra parpol di mata masyarakat dan secara tidak langsung akan berimbas pada partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.
"Sekarang, masyarakat sedang merindukan politisi bersih dan berintegritas, salah satunya dilihat dari perilaknya. Banyaknya politisi yang tersandung kasus membuat kepercayaan publik merosot," katanya.
Dampaknya, kata dia, akan sangat dirasakan pada Pemilu 2014, sebab salah satu indikator yang dinilai masyarakat dari parpol adalah kualitas personal, di samping sistem kelembagaan parpol.
"Memang kasus yang menjerat politisi tidak bisa digeneralisasi pada parpol secara kelembagaan. Tetapi, opini publik telanjur mengharapkan parpol harus mampu menempatkan orang-orang yang baik," katanya.
Dengan adanya kasus yang menyeret politisi, kata dia, membuktikan kelemahan parpol dalam sistem rekrutmen kepartaian, dengan tidak adanya standar jaminan yang ditetapkan untuk menjaga integritas mereka.
"Dengan banyaknya kasus yang menyeret politisi, masyarakat akan menjadi apatis dan memilih sebagai golongan putih (golput) pada Pemilu 2014. Terutama, pengaruh pada pemilih mengambang (swing voter)," katanya.
Untuk memperbaiki tingkat kepercayaan publik, kata dia, parpol harus segera membenahi sistem kelembagaan dengan menempatkan orang-orang yang terjamin integritas moralnya, meski bukan figur yang sarat modal.
Parpol juga harus membangun kepercayaan konstituen dengan menggerakkan komponennya yang paling bawah untuk menyentuh akar rumput, serta menunjukkan peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bawah.
"Elemen terbawah parpol yang paling dekat dengan masyarakat harus digerakkan, misalnya memberikan perhatian dan bantuan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tunjukkan fungsi dan peran parpol," kata Yulianto. Ant/SP/T
Tidak ada komentar