AJI Jakarta Mengimbau Komite Etika KPK Menghormati Hak Tolak Jurnalis
Menurut, Umar Idris, Koordinator Divisi Advokasi AJI Jakarta, AJI Jakarta secara prinsip mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh Komite Etik KPK untuk mengusut pembocor sprindik. Namun AJI Jakarta menilai, meminta keterangan kepada para jurnalis merupakan langkah yang tidak tepat. Para jurnalis memiliki hak tolak yang harus dijaga untuk melindungi narasumber serta kredibilitas profesi dan medianya.
Lebih lanjut Umar Idris yang juga Ketua AJI Jakarta menegaskan sebagai warga negara yang taat hukum, jurnalis perlu memenuhi panggilan lembaga penegak hukum untuk diperiksa atau menjadi saksi di pengadilan. Tapi jurnalis berhak untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Ini diatur dalam pasal 4 ayat 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi, “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak."
Dasar hukum hak tolak jurnalis ini juga ada dalam Pasal 50 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa “mereka yang menjalankan perintah Undang Undang, tidak dapat dihukum”. Perlindungan juga diberikan dalam Pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi, “Mereka yang karena pekerjaan, harkat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”
Mencermati pemanggilan para jurnalis oleh Komite Etik KPK, AJI Jakarta menegaskan sikapnya sebagai berikut; “Jurnalis dapat menghadiri panggilan Komite Etik KPK, namun Komite perlu menghormati bahwa jurnalis memiliki hak tolak untuk mengungkap identitas narasumber, sebagaimana telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penghormatan pada hak tolak jurnalis ini merupakan salah satu bentuk komitmen atas kebebasan pers di Indonesia,”jelas Ketua AJI Jakarta.BH/T
Tidak ada komentar