Tangis Anak-anak di Desa Bonai

LINTAS PUBLIK- ROKAN HULU, Puluhan anak menangis di antara bangunan rumah yang telah kosong melompong. Perkampungan mereka yang sebelumnya aman tentram kini mencekam.

 

anak-anak Bonai bersama Aris Merdeka Sirait

Bahkan, layaknya kota mati, Desa Bonai dan sebagian rumah di Desa Putat di perbatasan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, kini tak lagi berpenghuni. Warga harus melarikan diri dari rumah setiap kali para preman yang disewa perusahaan sawit melakukan intimidasi dan penyerangan ke rumah-rumah warga.

Sejak tahun 2012, lahan yang secara sah dimiliki warga di sana diklaim sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis perkebunan kelapa sawit bernama PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL).

 

Sejak itu, bukannya proses hukum yang berjalan, pihak perusahaan justru menggunakan jasa preman untuk mengintimidasi warga keluar dari rumahnya. Sejumlah ladang sawit milik warga yang telah siap dipanen pun dirusak alat berat.

Aksi teror oleh kelompok preman mulai terjadi Juli 2012. Rumah penduduk dibakar dan warga terpaksa mengungsi. Preman yang dipekerjakan PT APSL kebanyakan berasal dari kelompok pemuda dari daerah Indonesia Timur. Warga sudah mencoba melaporkan peristiwa ini ke kepolisian setempat, tapi tidak mendapat respons. Peristiwa intimidasi dan penganiayaan terus berlanjut.

Puncaknya, pada 8 Februari 2013 bentrokan antara warga dan preman berkedok kelompok keamanan tersebut pecah. Kelompok preman masuk ke rumah-rumah warga dan melakukan penyerangan. Saat itu, seorang dari kelompok preman tewas di Desa Bonai. Desa semakin mencekam, sementara pihak kepolisian tidak sigap bertindak, warga di desa tersebut meninggalkan desa mereka dengan rasa takut.

“Kami dengar mereka mau menyerang balik dan membunuh kami yang masih bertahan di rumah. Polisi tidak ada, karena itu kami kabur dari rumah,” ungkap Weni (42), seorang warga Desa Bonai saat ditemui SH di lokasi kejadian, Minggu (24/3).

Berbekal baju yang melekat di badan, ia dan tiga anaknya meninggalkan rumah sebelum fajar menyingsing. “Kami sudah ketakutan, lebih baik pergi dari rumah sebelum mereka serang balik. Kita nggak bawa apa-apa, sandal pun tidak,” ungkapnya.

Sejak saat, ia dan ketiga anaknya hidup berharap iba dari orang orang-orang di luar desanya. Tinggal berpindah-pindah, makan tidak jelas. Sejak itu pula ketiga anaknya tidak bisa kembali ke sekolah karena seragam dan perlengkapan sekolah ada di rumah. “Terakhir saya pulang ke rumah, isi rumah saya sudah dijarah. Semua kosong, yang tersisa hanya barang-barang tidak berharga dan berantakan,” ungkapnya.

Weni berharap, pihak kepolisian dan pemerintah daerah setempat dapat mengembalikan ia dan ketiga anaknya ke rumah dengan rasa aman. Sampai saat ini, Weni belum berani pulang karena mengetahui preman yang dipekerjakan perusahaan masih berkeliaran. “Kami mau pulang, tapi kalau ingat bagaimana perlakuan mereka terhadap kami, saya benar-benar takut,” ucapnya.

Sejumlah warga Desa Bonai mulai berani melihat dari dekat rumah mereka saat tim investigasi dari Komisi Nasional  Perlindungan Anak (Komnas PA), bersama petugas kepolisian dari Polres Rokan Hilir dan Polres Rokan Hulu melakukan kunjungan ke lokasi.

 

Saat itu, kaum ibu dan anak terlihat histeris melihat rumah mereka telah kosong dan berantakan. Tak ada satu pun barang berharga yang masih ada di dalam rumah.

“Kami mau pulang Pak, kami mau sekolah. Tolong, Pak,” ujar seorang anak bernama Ratnasari Dewi (16) sambil menangis.

 

Perlahan ia memeriksa apakah di dalam rumahnya masih ada buku dan seragam yang bisa diselamatkan. Usai memungut sejumlah perlengkapan sekolah, siswi kelas III SMPN 5 Bonai Darusalam ini berlari ke luar rumah sambil menangis. “Saya takut, tapi saya mau sekolah. Sebentar lagi ujian. Kapan kami bisa sekolah lagi,” keluhnya.

Ratnasari mengaku tidak tahu pasti apa yang membuatnya harus meninggalkan rumah dan belum bisa kembali untuk sementara waktu. Menurutnya, yang ia ingat hanya ia dan keluarganya dipaksa keluar kampung dan berlari membabi buta saat subuh tanpa sempat membawa apa pun. “Intinya saya mau pulang, semoga Pak Polisi bisa jaga kami nanti setelah pulang ke rumah,” harapnya.

Pembiaran

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak lagi percaya dengan aparat kepolisian maupun pemerintah daerah setempat. Pasalnya, sejak awal adanya aksi intimidasi dan pemukulan oleh preman, warga di sana sudah membuat laporan.

 

Namun, tidak pernah ada tindakan, dan aksi premanisme di wilayah mereka justru semakin menjadi. “Kami dipaksa keluar dari rumah. Yang bertahan malah dipukuli. Bahkan, rumah saya dibakar, ladang sawit saya dirusak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat warga membuat laporan mulai tingkat Polsek sampai tingkat Polres, mereka tak mendapatkan jawaban. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik besar hingga warga Desa Bonai meninggalkan permukiman mereka. “Kalau sejak awal polisi bertindak, bentrokan kemarin tidak perlu terjadi. Kami melawan karena kami merasa terdesak, sementara perlindungan tidak ada,” ucapnya.

Ia juga menyesalkan sikap Pemda Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir yang terkesan saling lempar kasus ini. Menurutnya, karena berada di perbatasan, kedua pemerintah di wilayah tersebut saling lempar dan tidak mendengar pengaduan mereka. “Kami seperti tidak punya pemerintah, tidak punya pelindung. Kami telantar dan terpencar-pencar tidak jelas, solusi belum ada sampai sekarang,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kapolres Rokan Hilir, AKBP Toni Hermawan membantah. Menurutnya, pengaduan warga sedang ditangani dan masih dalam tahap proses. Meskipun ia mengakui posisi wilayah tersebut sempat membingungkan pihaknya melakukan penanganan.

 

“Awalnya kami kira Desa Bonai masuk wilayah kami. Tapi ternyata Kapolres Rokan Hulu mengklaim itu wilayah mereka,” tuturnya. Kendati demikian, Toni mengaku siap melindungi warga Desa Bonai kapan pun dibutuhkan.  

Sayangnya, Bupati Rokan Hilir Annas Maamun menolak keluar ruangan saat SH menyambangi kantornya untuk meminta keterangan. Ia juga tidak mau bertemu dengan delegasi Komnas PA.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, menyesalkan sikap pemerintah daerah, baik Rokan Hulu maupun Rokan Hilir yang dinilai abai melindungi warga di sana. Menurutnya, akibat konflik tersebut, ada lebih dari 80 anak yang rasa amannya terganggu dan tidak dapat bersekolah dengan nyaman.

“Bupati kedua wilayah ini abai melindungi warga di sana. Kami kecewa karena Bupati Rokan Hilir tidak bersedia menemui kami. Ini terkesan bupati menghindar dan seolah dia melakukan kesalahan atas kasus ini,” ucap Arist.

 

Ia menambahkan, selain Desa Bonai, Desa Putat yang berada di dekatnya juga mendapat perlakuan serupa dari perusahaan yang sama. Semestinya ada kepedulian dari pemerintah setempat untuk melindungi warga di dua desa tersebut. Ia akan segera mengirim surat ke Bareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti kasus ini.

Selain itu, Arist mengaku dalam waktu dekat akan membawa anak-anak di dua desa itu kembali ke rumah mereka, dan meminta aparat kepolisian mulai tingkat Polres sampai Polda melakukan pendampingan serta perlindungan.

Selasa (26/3), Komnas PA bertemu jajaran Polda Riau dan meminta aparat kepolisian mengawal warga Bonai dan sekitarnya kembali ke rumah masing-masing.

 

“Ini demi anak-anak di sejumlah desa tersebut. Mereka harus kembali dan merasakan hidup aman, nyaman bersama keluarga mereka. Satu hal lain yang juga tidak boleh dilupakan, mereka harus kembali ke sekolah, terlebih sebentar lagi ujian akhir,” ungkap Arist pada pertemuan yang dilangsungkan di Mapolda Riau, Selasa.

Wakapolda Riau, Komisaris Besar Agus Sofyan Abadi menyanggupi permintaan ini. “Pada prinsipnya kami siap membantu warga kembali ke rumah mereka, dan siap memberikan rasa aman kepada mereka,” ucapnya singkat.

 

Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, HM Wardan, mengaku akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu maupun Rokan Hilir untuk membahas persoalan sekolah anak-anak di sana.SH/T