Forum Rohaniawan se-Jabodetabek Minta Pemerintah Taat Konstitusi
LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Ratusan rohaniawan yang
tergabung dalam Forum Rohaniawan se-Jabodetabek menyerukan dalam
pernyataan sikapnya, bahwa seluruh jajaran pemerintah di negara
Indonesia, baik dari tingkat pusat hingga ke daerah, harus menjunjung
tinggi konstitusi dan penegakan hukum di daerahnya masing-masing.
"Pemerintah harus menjamin kebebasan umat beragama setiap warga negara sesuai dengan konstitusi dan aturan perundang-undangan di Indonesia," ujar Koordinator Forum Rohaniawan Se-Jabodetabek Pdt. Erwin Marbun di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/4).
Dia mengatakan, kerukunan umat beragama merupakan keniscayaan dan harga mati untuk kehidupan bersama di Republik Indonesia. "Dan karena itu menolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi yang mengatasnamakan agama di Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, ada eskalasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok intoleran yang memiliki latar belakang paham keagamaan yang sempit dan klaim kebenarannya sendiri, yang menolak, bahkan melakukan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan dengannya.
"Bahwa ada indikasi tindak pembiaran oleh aparat negara dalam aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok intoleran tersebut," ujarnya.
Hal ini, lanjutnya, membuat intensitas kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan dengan kelompok intoleran tersebut semakin meningkat.
"Apabila aksi ini semakin didiamkan, maka yang dapat terjadi adalah eskalasi tindak kekerasan dan main hakim sendiri yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak," ujarnya.DET/T
"Pemerintah harus menjamin kebebasan umat beragama setiap warga negara sesuai dengan konstitusi dan aturan perundang-undangan di Indonesia," ujar Koordinator Forum Rohaniawan Se-Jabodetabek Pdt. Erwin Marbun di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/4).
Dia mengatakan, kerukunan umat beragama merupakan keniscayaan dan harga mati untuk kehidupan bersama di Republik Indonesia. "Dan karena itu menolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi yang mengatasnamakan agama di Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, ada eskalasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok intoleran yang memiliki latar belakang paham keagamaan yang sempit dan klaim kebenarannya sendiri, yang menolak, bahkan melakukan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan dengannya.
"Bahwa ada indikasi tindak pembiaran oleh aparat negara dalam aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok intoleran tersebut," ujarnya.
Hal ini, lanjutnya, membuat intensitas kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan dengan kelompok intoleran tersebut semakin meningkat.
"Apabila aksi ini semakin didiamkan, maka yang dapat terjadi adalah eskalasi tindak kekerasan dan main hakim sendiri yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak," ujarnya.DET/T
Tidak ada komentar