Ini Saran Pengamat Jika BBM Subsidi Jadi Naik
LINTAS PUBLIK -
JAKARTA, Pemerintah disarankan membuat
manajemen anggaran terkait pemilihan opsi kenaikan satu harga Bahan
Bakar Minyak (BBM) subsidi dengan rujukan nilai tukar rupiah dan harga
minyak dunia.
Hal ini dikatakan Yanuar Rizky,Pengamat Ekonomi dan Pasar Modal saat diminta pendapat terkait pilihan opsi menaikan BBM subsidi dengan satu harga oleh pemerintah, di Jakarta, Kamis (2/5).
Yanuar mengatakan, dengan melakukan konsep berdasarkan asumsi tersebut seharusnya pemerintah bisa memberikan aktualisasi kebijakan yang tepat guna. "Yang terjadi saat ini adalah nilai tukar rupiah kita terhadap dollar itu yang turun sehingga membuat kita sendiri kesulitan. Kalau dari segi harga minyak kondisi kini kan sedang turun," tutur dia.
Yanuar menyarankan, di saat terjadi pergeseran nilai tukar rupiah seperti ini, mestinya pemerintah melakukan manajemen di sektor fiskal dan mengoptimalkan peran Bank Indonesia sehingga opsi kenaikan harga tidakmenjadi bias.
"Kita berharap opsi kenaikan harga tidak dimanfaatkan dengan pengeluaran dana yang tidak perlu, seperti kompensasi dan aksi politis lainnya," kata Yanuar.
Dia juga memberi masukan agar dalam melakukan importasi minyak mentah ataupun BBM, pemerintah seharusnya melakukan kontrak jangka panjang dan ditetapkan berdasarkan ICP yang berlaku saat ini.
"Kontrak jangka panjang membuat kita tidak bergantung dengan fluktuatif harga minyak internasional dan tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tutupnya.JN/t
Hal ini dikatakan Yanuar Rizky,Pengamat Ekonomi dan Pasar Modal saat diminta pendapat terkait pilihan opsi menaikan BBM subsidi dengan satu harga oleh pemerintah, di Jakarta, Kamis (2/5).
Yanuar mengatakan, dengan melakukan konsep berdasarkan asumsi tersebut seharusnya pemerintah bisa memberikan aktualisasi kebijakan yang tepat guna. "Yang terjadi saat ini adalah nilai tukar rupiah kita terhadap dollar itu yang turun sehingga membuat kita sendiri kesulitan. Kalau dari segi harga minyak kondisi kini kan sedang turun," tutur dia.
Yanuar menyarankan, di saat terjadi pergeseran nilai tukar rupiah seperti ini, mestinya pemerintah melakukan manajemen di sektor fiskal dan mengoptimalkan peran Bank Indonesia sehingga opsi kenaikan harga tidakmenjadi bias.
"Kita berharap opsi kenaikan harga tidak dimanfaatkan dengan pengeluaran dana yang tidak perlu, seperti kompensasi dan aksi politis lainnya," kata Yanuar.
Dia juga memberi masukan agar dalam melakukan importasi minyak mentah ataupun BBM, pemerintah seharusnya melakukan kontrak jangka panjang dan ditetapkan berdasarkan ICP yang berlaku saat ini.
"Kontrak jangka panjang membuat kita tidak bergantung dengan fluktuatif harga minyak internasional dan tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tutupnya.JN/t
Tidak ada komentar