Kursi DPR di Jawa Barat Termahal
BANDUNG - Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi PDI
Perjuangan Jawa Barat, Waras Wasisto, mengatakan Bilangan Pembagi
Pemilih (BPP) untuk kursi DPR dari Jawa Barat terbesar se-Indonesia.
"Partisipasi pemilih dan suara sah yang tinggi itu mempengaruhi BPP
sehingga harga 1 kursi menjadi mahal," kata dia kepada Tempo, kemarin.
Jumlah pemilih yang mencoblos di Jawa Barat mencapai sekitar 23,7 juta atau 71,3 persen dari total 33,3 juta yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap di provinsi itu. Angka pemilih ini terbesar di Indonesia.
BPP adalah hasil pembagian jumlah suara sah kursi di daerah pemilihan. Sisa suara yang tidak tembus angka BPP diperhitungkan dalam penghitungan tahap dua dengan cara mengurutnya dari perolehan terbesar hingga terkecil. Dengan sistem penghitungan yang habis dibagi di dapil, banyak sisa suara tidak bisa dikonversi menjadi kursi DPR.
Menurut Waras, partainya sempat mengira bakal mendapat 21 kursi di DPR RI. Tapi, setelah dihitung dengan sistem BPP, PDI Perjuangan hanya mendapat 18 kursi. Dalam penghitungan partainya, jika sisa suara semua dapil di Jawa Barat dikumpulkan, jumlahnya menembus 1 juta suara atau setara dengan perolehan 3 kursi.
Di Jawa Barat, kata Waras, harga kursi termahal menuju Senayan berasal dari Daerah Pemilihan 6 Kota Bekasi-Depok. Waras beralasan, jatah kursi yang ditawarkan hanya enam buah dengan jumlah suara sah yang tinggi sehingga membuat BPP besar. "Untuk Bekasi-Depok, harga kursi paling mahal untuk DPR itu 299 ribu suara dan DPRD provinsinya 200 ribuan."
Namun ia bersyukur, kendati mahal, ada dua calon legislator partainya di dapil 6 yang melenggang ke Senayan, yakni Sukur H. Nababan (123 ribu) dan Risa Mariska (27 ribu suara). Sukur melenggang dengan mengandalkan hitungan kursi tahap pertama dengan BPP, sedangkan Risa lolos di penghitungan tahap kedua yang mengandalkan pengurutan sisa suara.
Komisioner KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq, membenarkan BPP untuk
penghitungan kursi di Jawa Barat tertinggi se-Indonesia. "Jumlah
pemilihnya terbesar, pasti harga kursinya tertinggi. BPP diperhitungkan
dari jumlah pemilih, angka partisipasi, dengan alokasi kursi di tiap
daerah pemilihan," kata dia saat dihubungi Tempo, kemarin.
Keluhan soal mahalnya kursi juga dirasakan oleh Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar. "Kami kaget kok BPP-nya besar banget, enggak seperti yang diduga," kata Halim, Kamis lalu.
Semula, ia berasumsi partainya bakal meraih 3 kursi di tiap daerah pemilihan di Jawa Timur. Kenyataannya, PKB hanya mendapat 2 kursi di hampir semua dapil. "Suara kami tinggi, tapi dari sisi perolehan kursi enggak nyambung," ujarnya.
Mahalnya harga kursi juga terjadi di Jawa Timur. Menurut Ketua Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali, perolehan kursi anggota Dewan tahun ini lebih berat. "Jelas rugi. Dengan BPP besar, agak berat buat kami," kata calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Madura ini. Padahal, kata dia, perolehan suara partainya meningkat dibanding Pemilu 2009.tmp/t
Jumlah pemilih yang mencoblos di Jawa Barat mencapai sekitar 23,7 juta atau 71,3 persen dari total 33,3 juta yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap di provinsi itu. Angka pemilih ini terbesar di Indonesia.
BPP adalah hasil pembagian jumlah suara sah kursi di daerah pemilihan. Sisa suara yang tidak tembus angka BPP diperhitungkan dalam penghitungan tahap dua dengan cara mengurutnya dari perolehan terbesar hingga terkecil. Dengan sistem penghitungan yang habis dibagi di dapil, banyak sisa suara tidak bisa dikonversi menjadi kursi DPR.
Menurut Waras, partainya sempat mengira bakal mendapat 21 kursi di DPR RI. Tapi, setelah dihitung dengan sistem BPP, PDI Perjuangan hanya mendapat 18 kursi. Dalam penghitungan partainya, jika sisa suara semua dapil di Jawa Barat dikumpulkan, jumlahnya menembus 1 juta suara atau setara dengan perolehan 3 kursi.
Di Jawa Barat, kata Waras, harga kursi termahal menuju Senayan berasal dari Daerah Pemilihan 6 Kota Bekasi-Depok. Waras beralasan, jatah kursi yang ditawarkan hanya enam buah dengan jumlah suara sah yang tinggi sehingga membuat BPP besar. "Untuk Bekasi-Depok, harga kursi paling mahal untuk DPR itu 299 ribu suara dan DPRD provinsinya 200 ribuan."
Namun ia bersyukur, kendati mahal, ada dua calon legislator partainya di dapil 6 yang melenggang ke Senayan, yakni Sukur H. Nababan (123 ribu) dan Risa Mariska (27 ribu suara). Sukur melenggang dengan mengandalkan hitungan kursi tahap pertama dengan BPP, sedangkan Risa lolos di penghitungan tahap kedua yang mengandalkan pengurutan sisa suara.
Keluhan soal mahalnya kursi juga dirasakan oleh Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar. "Kami kaget kok BPP-nya besar banget, enggak seperti yang diduga," kata Halim, Kamis lalu.
Semula, ia berasumsi partainya bakal meraih 3 kursi di tiap daerah pemilihan di Jawa Timur. Kenyataannya, PKB hanya mendapat 2 kursi di hampir semua dapil. "Suara kami tinggi, tapi dari sisi perolehan kursi enggak nyambung," ujarnya.
Mahalnya harga kursi juga terjadi di Jawa Timur. Menurut Ketua Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali, perolehan kursi anggota Dewan tahun ini lebih berat. "Jelas rugi. Dengan BPP besar, agak berat buat kami," kata calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Madura ini. Padahal, kata dia, perolehan suara partainya meningkat dibanding Pemilu 2009.tmp/t
Tidak ada komentar