Penenun Ulos Tidak Masuk Prioritas Musrenbang Siatasbarita
LINTAS PUBLIK - Tapanuli Utara, (25/2/2015) Nasib ratusan penenun ulos di
Kecamatan Siatasbarita Kabupaten Tapanuli Utara, tidak masuk dalam skala
prioritas agenda pada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang)
kecamatan yang digelar , Rabu, di aula kantor camat setempat.
Padahal dalam satu sesi wawancara belum lama ini, salah seorang penenun ulos dan sarung, Corry Cristiani Simanjuntak (37), warga Dusun Banjar Ginjang, Desa Enda Portibi, Siatas Barita, yang masih menggunakan alat Kasuksak (alat tenun bukan mesin) sangat mengharapkan bantuan pemerintah dalam permodalan dan promosi hasil kerajinannya.
“Kita juga merasa heran, ketika saat pelaksanaan Musrenbang, tidak ada usulan prioritas terkait keberadaan penenun ulos di daerah ini. Makanya, tadi ditengah agenda tersebut, saya menghimbau agar Kepala Desa yang hadir dapat mengusulkannya menjadi salah satu prioritas perencanaan pembangunan,” terang Camat Siatasbarita, Betty Sitorus.
Menurut Betty, seharusnya hal itu diusulkan untuk dimasukkan dalam skala prioritas. Namun, peserta Musrenbang yang hadir lebih mengutamakan proyek fisik daripada sebuah kegiatan pembangunan masyarakat penenun ulos yang ada di sana.
Betty yang merupakan istri Ketua DPRD Taput, Ottoniyer Simanjuntak itu mengakui jika di dalam wilayah Kecamatan yang dipimpinnya, jumlah warganya yang sehari-hari berprofesi sebagai penenun ulos dan sarung khas Tapanuli merupakan jumlah populasi terbanyak dari seluruh penenun yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara.
“Ada lebih dari 400 penenun yang ada di sini. Itu masih berdasarkan data kelompok per desa. Dimana, di setiap desa, ada tiga kelompok tenun yang sedikitnya beranggotakan 15 orang. Penyebarannya, secara merata terdapat di sembilan desa se-Kecamatan Siatasbarita,” terangnya.
Menyikapi tidak adanya usulan yang memprioritaskan kepentingan penenun tersebut, Wakil Ketua DPRD Taput, Fatimah Hutabarat yang hadir dalam agenda Musrenbang itu juga mengakui keterkejutannya.
“Tetapi mau bagaimana, agenda ini kan mengakomodir apa yang menjadi usulan masyarakat. Sebab, seluruh usulan yang ada itu, ya mungkin dinilai menjadi skala prioritas bagi mereka. Namun, untuk kepentingan penenun itu, mungkin di APBD-P, nantinya bisa dimasukkan,” katanya.Ant/t
Padahal dalam satu sesi wawancara belum lama ini, salah seorang penenun ulos dan sarung, Corry Cristiani Simanjuntak (37), warga Dusun Banjar Ginjang, Desa Enda Portibi, Siatas Barita, yang masih menggunakan alat Kasuksak (alat tenun bukan mesin) sangat mengharapkan bantuan pemerintah dalam permodalan dan promosi hasil kerajinannya.
“Kita juga merasa heran, ketika saat pelaksanaan Musrenbang, tidak ada usulan prioritas terkait keberadaan penenun ulos di daerah ini. Makanya, tadi ditengah agenda tersebut, saya menghimbau agar Kepala Desa yang hadir dapat mengusulkannya menjadi salah satu prioritas perencanaan pembangunan,” terang Camat Siatasbarita, Betty Sitorus.
Menurut Betty, seharusnya hal itu diusulkan untuk dimasukkan dalam skala prioritas. Namun, peserta Musrenbang yang hadir lebih mengutamakan proyek fisik daripada sebuah kegiatan pembangunan masyarakat penenun ulos yang ada di sana.
Betty yang merupakan istri Ketua DPRD Taput, Ottoniyer Simanjuntak itu mengakui jika di dalam wilayah Kecamatan yang dipimpinnya, jumlah warganya yang sehari-hari berprofesi sebagai penenun ulos dan sarung khas Tapanuli merupakan jumlah populasi terbanyak dari seluruh penenun yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara.
“Ada lebih dari 400 penenun yang ada di sini. Itu masih berdasarkan data kelompok per desa. Dimana, di setiap desa, ada tiga kelompok tenun yang sedikitnya beranggotakan 15 orang. Penyebarannya, secara merata terdapat di sembilan desa se-Kecamatan Siatasbarita,” terangnya.
Menyikapi tidak adanya usulan yang memprioritaskan kepentingan penenun tersebut, Wakil Ketua DPRD Taput, Fatimah Hutabarat yang hadir dalam agenda Musrenbang itu juga mengakui keterkejutannya.
“Tetapi mau bagaimana, agenda ini kan mengakomodir apa yang menjadi usulan masyarakat. Sebab, seluruh usulan yang ada itu, ya mungkin dinilai menjadi skala prioritas bagi mereka. Namun, untuk kepentingan penenun itu, mungkin di APBD-P, nantinya bisa dimasukkan,” katanya.Ant/t
Tidak ada komentar