9 Desember 2015 Pemilukada Kota Pematangsiantar

LINTAS PUBLIK – SIANTAR, Pemerintah kota  Pematangsiantar menyatakan siap membantu demi terlaksananya Pemilihan Kepala daerah (Pilkada ) di Kota Pematangsiantar.  Meskipun dana sementara yang ditampung dalam dana Hibah sebesar  Rp.14 Milyar tidak mencukupi, Pemko akan mengupayakan menambah anggaran dalam PAPBD .
 

“Saya tegaskan kepada Penyelenggara Pemilu dan pihak kepolisian, Pemko akan membantu demi terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilangsungkan pada Rabu, 9 Desember 2015. Jika anggaran 14 Milyar ini kurang,kita bantu memasukkan di PAPBD,”kata Donver Pangabean  Sekdako Pematangsiantar saat memimpin rapat diruang data,Kamis, (19/03/2015).

Rapat yang dihadiri KPUD,Panwas,Kepolisian dan beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah guna menanggapi pengajuan anggaran dari penyelenggara Pemilu dan anggaran Pengamanan. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memastikan tim verifikasi akan melakukan penelitian terhadap anggaran yang diajukan KPUD,Panwas dan Kepolisian.

 “Kami akan melakukan verifikasi anggaran secepatnya,”ujar  Adiaksa Kepala Bapeda kota Pematangsiantar.

Ketua KPUD Mangasitua Purba,SH mengungkapkan KPUD tidak mempergunakan dana dalam tahapan persiapan sebesar Rp.450 juta. Dana tersebut ditampung dalam PAPBD 2014 bilamana ada tahapan uji publik.

Namun karena tahapan dipotong, dan adanya kepastian Pemilihan Kepala Daerah dipilih langsung tanggal 9 Desember 2015, dana tersebut tidak dipergunakan dan bukan dikembalikan.  Disebut Mangasi, dari Rp. 10,9 Milyar anggaran yang diajukan KPUD ke kota Pematangsiantar, Rp. 8 Milyar hanya untuk pembayaran sekretariat, honor PPK sampai honor KPPS. 

Oleh sebab itu, KPUD kota Pematangsiantar  meminta dan memohon agar tim verifikasi anggaran Pemko Pematangsiantar selalu berkoordinasi dengan KPUD. “Komunikasi secara intens perlu dibangun, agar mata anggaran tepat sasaran dan merupakan skala prioritas,”kata Mangasi  merinci pemakaian anggran dalam pilkada kota Pematangsiantar.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Pematangsiantar, Darwan  mengajukan anggaran Rp.  4,8 Milyar kepada Pemko pematangsiantar. Dalam hal ini, menitikberatkan adanya pengawas hingga ke TPS. Dalam pengajuan tersebut, kita akan menggaji pengawas TPS selama satu bulan. Untuk memantau dan melaporkan bila ada kecurangan maupun pelanggaran.

 “Pengalaman sebelumnya, pengawas pemilu kelurahan sangat kelabakan memantau hingga 3 TPS. Pengawasan ini sangat tidak efisien dan hasilnya pun kurang maksimal,” tutur Darwan menjelaskan system pengawasan yang akan diterapkan.

 Dalam rapat itu, Wakapolresta Kompol Deni Kurniawan mengatakan, bahwa pengamanan mulai tahapan pendaftaran berlangsung, Polresta pematangsiantar siap mengamankan Pemilukada. Karena,pemilu kali ini berbeda, hanya satuputaran saja, jadi satu  suara dapat menentukan siapa pemenangnya.

“Tentunya, jika ada ditemukan pelanggaran pemilu, dapat dilaporkan ke GAKUMDU atau bila pasangan calon tidak puas dengan kekalahannya dapat mengajukan gugatan ke Makamah Kontitusi pergesakan itu pasti ada, karena setiap pasangan calon memiliki pendukungnya masing-masing. Maka dengan itu, kita jaga ketentraman. Toh, masih ada upaya-upaya hukum bila ada dirugikan.” Kata Wakapolresta Kompol Deni Kurniawan.

Pantauan Lintas Publik Online, rapat tersebut berlangsung singkat,dan dihadiri Sekdako Donver Panggabean MSi,Ketua KPUD Mangsitua Purba,SH, Panwas Kota Pematangsiantar Darwan Saragih,MT,Kepala Dinas Pendapatan Ir.Adiaksa Purba,Wakapolresta Kompol Deni Kurniawan,Kesbang Pollinmas Gunawan Purba,Kepala Bapeda. Fra/t