Junimart Girsang : Kementrian Air Minum Perlu Dibentuk

LINTAS PUBLK – SIANTAR, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Dr.Junimart Girsang menegaskan bahwa berbagai persoalan yang dialami masyarakat, bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah. Tetapi juga merupakan tugas mereka di lembaga perwakilan rakyat. Untuk itulah, pihaknya harus terjun untuk mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat.

Junimar Girsang saat memberikan paparannya di ruang data
Pemerintah kota Pematangsiantar.

“Berkaitan dengan tugas itulah, saya hari ini berkunjung ke Kota Pematangsiantar, sebagai salah satu daerah pemilihan saya pada Pemilu lalu. Apalagi, ada sejumlah surat yang masuk kepada kami di Jakarta atas berbagai masalah yang tengah dihadapi,”katanya dalam pertemuan di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Sumatera Utara, Jumat (05/06/2015).

Dalam kegiatan yang dipandu Sekda, Drs.Donver Panggabean,M.Si dan dihadiri Walikota Hulman Sitorus SE, mantan pengacara senior ini mengajak masyarakat untuk cerdas menyikapi Pilkada langsung yang sedang berproses. “Saya berharap, proses dan tahapan Pilkada serentak di Pematangsiantar dapat berlangsung dengan damai,”katanya.

Dalam pertemuan itu, Junimart mengungkapkan adanya keberatan masyarakat sekitar pabrik rokok milik PT.STTC di Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur dan Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba agar polusi udara dan pembuangan limbahnya tidak mengganggu warga sekitar.

 Amat disayangkan, perwakilan perusahaan rokok putih terbesar di Sumatera ini, Yansen, tak bersedia memberikan respon. Pihaknya hanya berjanji dalam waktu dekat akan memberikan klarifikasi dalam bentuk tertulis kepada DPR.

Terkait permohonan sejumlah Kepala Dinas tentang dana aspirasi, politisi asal Sidikalang, Kabupaten Dairi ini berjanji akan memfasilitasi Pemko Pematangsiantar, untuk memperoleh dana tersebut dari kementrian terkait. “Apalagi dana aspirasi tersebut sudah dianggarkan di APBN, yang peruntukannya diprioritaskan pada pengembangan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan,”tuturnya.

 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ir.Renward Simanjuntak saat berdialog menungkapkan belum terealisasinya jalan lingkar luar yang melintasi pinggiran kota Pematangsiantar hingga saat ini. Maklum, biaya yang dibutuhkan juga sangat besar, mencapai Rp 300 miliyar hingga selesai. Padahal kebutuhan ruang pembangunan dan pengadaan fasilitas publik sudah sangat mendesak dilakukan, mengingat daya dukung kota Pematangsiantar saat ini sudah sangat terbatas.

“Keberadaan jalan lingkar luar tersebut, merupakan alternative prioritas agar pengembangan kota dapat dilakukan secara efektif dan berkesinambungan,”katanya dalam acara yang dihadiri segenap pejabat dan staf Pemko Pematangsiantar serta perwakilan masyarakat.Sedangkan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli, Badri Kalimantan SE memohon kepada pemerintah pusat, agar dibentuk Kementrian Air Minum, yang selama ini belum pernah ada.

Hal ini mengakibatkan pengelolaan air minum di seluruh Indonesia kurang maksimal, karena selama ini bergantung kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Kementrian Dalam Negeri. Setelah mendengar masukan, permohonan maupun kritikan dari hadirin, Junimart berjanji akan menyampaikannya langsung kepada Kementrian terkait.

 “Saya setuju juga jika kabinet yang sekarang membentuk Kementrian Air Minum. Karena menyangkut kebutuhan vital seluruh rakyat, yang selama ini kurang kita sadari pentingnya kementrian tersebut,”ujarnya

Penulis             : franki
Editor                : tagor