Zainal Purba Dicibir Pengunjukrasa Karena Tidak Mampu Tampung Aspirasi

DPRD Siantar Harus Lalui Mekanisme, Masyarakat Bisa Langsung Panggil

LINTAS PUBLIK - SIANTAR, Komisi I DPRD Siantar yang mengaku tidak bisa menghadirkan Dinas Sosial,BPJS dan BPS Siantar terkait persoalan masyarakat miskin di Siantar mendapat kecaman dari pengunjuk rasa. Tidak hanya itu, berselang sejam pengunjuk rasa malah berhasil hadirkan 3 instansi diatas di kantor DPRD,Kamis (02/06/2015) sekira Pukul 12.30 Wib.

Ratusan warga yang mengaku ekonomi lemah yang tergabung dalam Forum Orang Miskin (Formikom) dan penyandang disabilitas mendatangi kantor DPRD menuntut agar melakukan verifikasi data orang miskin.

“Kami tidak bisa memenuhi permintaan bapak Ibu. Mohon maaf, karena kami (DPRD) memiliki mekanisme sehingga tidak bisa menghadirkan instansi bersangkutan,” ujar Zainal Purba yang digadang-gadang balon wakil walikota dan mengaku-ngaku mendapat rekomendasi dari Partai PAN seraya meninggalkan para pendemo.

Mendengar jawaban anggota DPRD tersebut, pengunjukrasa mencibir Zainal Purba bersama beberapa rekannya sesama anggota DPRD.

“Mandul DPRD, Kami pun bisa menghadirkannya,” ucap Lipen Simanjuntak.

Berselang sejam setelah dihubungi pengunjukrasa melalui telepon, Dinas Sosial Siantar, BPJS Siantar dan BPS Siantar berhasil dihadirkan di kantor DPRD oleh pengunjukrasa.

Karena ruangan tidak bisa digunakan, terpaksa perwakilan ketiga instansi ini melakukan pertemuan di taman DPRD Siantar. Dengan hanya mengangkat 2 buah kursi, pertemuan ini seperti rapat dengar pendapat kerja sungguhan. Bedanya, pertemuan ini tidak difasilitasi DPRD Siantar. Dan pengunjuk rasa dari forum orang miskin, harus duduk di rumput taman DPRD Siantar tanpa disertai alas apapun.

Kanit Keungan BPJS Siantar Arsam Manurung didampingi Kanit Kepersertaan Aswan Siregar mengatakan, pada pertemuan dengan masyarakat dipaparkan bahwa bayi dalam kandungan sebaiknya didaftarkan. Karena jika daftar hari ini, 14 hari baru bisa dipergunakan.

“Silahkan saja didaftar. Kalau namanya belum ada dibuat saja bayi dari si ibu X. Sehingga begitu lahir, jika si bayi lahir dan sakit dapat ditanggung BPJS,” ungkap Arsam.

Ditanya kehadiran BPJS ke DPRD, Arsam menegaskan kehadirannya bukan atas undangan DPRD.

“Tidak ada DPRD mengundang kami. Karena ditelepon masyarakat makanya kami datang,”ujarnya

Sementera Kasi Statistik Sosial BPS Hamongan Silalahi mengatakan, saat ini pihaknya melakukan pemutakhiran data orang-orang miskin.

“Dari RT akan didapat siapa yang termiskin. Kemudian dilakukan pegembangan dengaan cara door to door juga,” urainya

Dijelaskan Hamonangan, tertanggal 15 Juni-16 Juli 2015 dilakasanakan pemutakhiran data dimana kondisinya saat ini sekitar 55 persen.

“Intinya yang dituntut masyarakat agar data nantinya lebih baik,” tuturnya

Ketika ditanya kedatangannya ke DPRD, Hamonangan menyebutkan, dirinya diundang masyarakat bukan diundang DPRD.

“Saya tadi dihubungi Lipen Simanjuntak bukan dihubungi DPRD,” ucapnya

Sedangkan Kabid Kesra Bansos dan Rehsos Aguston Situmorang mengatakan hal yang sama dimana kedatangannya ke DPRD atas undangan masyarakat bukan undangan DPRD.

"Seharusnya, yang namanya DPRD harus mampu menghadirkan instansi.Jangan kaku dengan mekanisme, ini kan keluhan masyarakat kecil,apa sih susahnya memanggil kami ,"tegasnya menyayangkan statement Zainal Purba kepada pengunjukrasa yang menyatakan DPRD Siantar harus melalui mekanisme memanggil instansi.

Penulis             :franki
Editor               : tagor