Muhammadiyah Dinilai Tidak Cocok Jadi Partai Politik
LINTAS PUBLIK - MAKASSAR, Sejumlah tokoh senior Muhammadiyah menilai ormas Islam terbesar di Indonesia tidak cocok menjadi partai politik. Muhammadiyah lebih baik tetap menjadi ormas dengan dakwa pencerahan, dibandingkan menjadi partai politik.
Dalam pidato akhir masa jabatan, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015 Din Syamsuddin memberikan tiga opsi politik Muhammadiyah, yakni tidak terikat parpol sama sekali, dirikan parpol dan mendukung orang yang amanah dalam pemilu
Kader senior Muhammadiyah Azyumardi Azra menilai opsi Muhammadiyah mendirikan partai politik bakal gagal. Pasalnya, parpol tak sesuai dengan tradisi Muhammadiyah.
"Saya kira dari pengalaman yang lalu melawan arus tradisi Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak terlalu kondusif untuk membuat partai politik, karena tradisinya dakwah pendidikan dan dakwah sosial," kata Azyumardi di Universitas Muhammadiyah, Makassar, Selasa (4/8/2015).
Azumardi lebih menganjurkan kader-kader Muhammadiyah menjadi kader di parpol besar dibandingkan mendirikan parpol baru. Menurutnya, pengalaman kegagalan Muhammadiyah mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB) harus dipertimbangkan.
"Proses politik tidak sesederhana itu, banyak intrik, bayak kepentingan. Berbeda dengan Muhammadiyah dengan dakwahnya yang lurus, politik itu zig zag," tandasnya.
Hal senada diungkapkan oleh salah satu Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Dia menilai Muhammadiyah belum perlu membentuk partai politik. Namun, hubungan dengan kekuatan politik perlu dibangun kembali.
"Kalau dibaca subtansinya, Muhammadiyah masih tetap peran politik adi luhung. Tetap sebagai organisasi dakwah kerakyatan," kata Haedar.
Menurut Haedar, Muhammadiyah selama ini sudah tepat posisinya dalam dinamika kebangsaan. Muhammadiyah tidak akan berafiliasi politik dengan partai politik mana saja.
"Tetapi mengenai hubungan politik, baik afilisasi politik selama ini berpegang pada prinsipnya untuk tidak terlibat politik praktis," terang dia.
Editor : tagor
Sumber : beritasatu.com
Dalam pidato akhir masa jabatan, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015 Din Syamsuddin memberikan tiga opsi politik Muhammadiyah, yakni tidak terikat parpol sama sekali, dirikan parpol dan mendukung orang yang amanah dalam pemilu
Kader senior Muhammadiyah Azyumardi Azra menilai opsi Muhammadiyah mendirikan partai politik bakal gagal. Pasalnya, parpol tak sesuai dengan tradisi Muhammadiyah.
"Saya kira dari pengalaman yang lalu melawan arus tradisi Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak terlalu kondusif untuk membuat partai politik, karena tradisinya dakwah pendidikan dan dakwah sosial," kata Azyumardi di Universitas Muhammadiyah, Makassar, Selasa (4/8/2015).
Azumardi lebih menganjurkan kader-kader Muhammadiyah menjadi kader di parpol besar dibandingkan mendirikan parpol baru. Menurutnya, pengalaman kegagalan Muhammadiyah mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB) harus dipertimbangkan.
 |
| Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (kiri) memberi sambutan pada pembukaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan Muktamar Satu Abad Aisyiyah disaksikan Presiden Joko Widodo (kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan) dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (ketiga kanan), di Lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (3/8/2015). Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan Muktamar Satu Abad Aisyiyah akan berlangsung 3-7 Agustus 2015 dengan agenda pemilihan Pimpinan Pusat dan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020. |
"Proses politik tidak sesederhana itu, banyak intrik, bayak kepentingan. Berbeda dengan Muhammadiyah dengan dakwahnya yang lurus, politik itu zig zag," tandasnya.
Hal senada diungkapkan oleh salah satu Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Dia menilai Muhammadiyah belum perlu membentuk partai politik. Namun, hubungan dengan kekuatan politik perlu dibangun kembali.
"Kalau dibaca subtansinya, Muhammadiyah masih tetap peran politik adi luhung. Tetap sebagai organisasi dakwah kerakyatan," kata Haedar.
Menurut Haedar, Muhammadiyah selama ini sudah tepat posisinya dalam dinamika kebangsaan. Muhammadiyah tidak akan berafiliasi politik dengan partai politik mana saja.
"Tetapi mengenai hubungan politik, baik afilisasi politik selama ini berpegang pada prinsipnya untuk tidak terlibat politik praktis," terang dia.
Editor : tagor
Sumber : beritasatu.com
Tidak ada komentar