Pemerintah Tunggu Putusan MK Terkait Polemik Calon Tunggal Kepala Daerah

LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dengan calon tunggal.

Putusan MK akan menjadi dasar bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menyikapi polemik tersebut.

"Putusan MK itu akan dijadikan dasar apakah mengubah Peraturan KPU atau menambah peraturan," kata Tjahjo di Gedung Mendagri, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat rapat dengan anggota DPR Komisi II di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/6/2015). Berbagai isu strategis seperti persiapan pelaksanaan pilkada serentak, kaitan peraturan KPU mengenai petahana, dan daerah otonom baru menjadi bahasan pada rapat tersebut.

Tjahjo menuturkan, secara pribadi dirinya berharap pilkada di daerah tetap digelar meskipun hanya memiliki satu pasangan calon. Ia berharap MK dapat segera memberikan putusan terkait uji materi tersebut. 

"Pemerintah juga perlu ada second opinion, ada putusan hukum dari MK, sehingga hak konstitusional satu pasangan calon itu apa," ujarnya.

Peraturan mengenai pelaksanaan pilkada yang harus diikuti lebih dari satu pasangan calon diuji materikan oleh pakar komunikasi politik, Effendi Gazali, kepada MK. Menurut Effendi, ketentuan minimal 2 pasangan calon yang diatur dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak memiliki kepastian hukum.

Effendi menilai aturan tersebut cenderung diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Ia mengungkapkan, penambahan waktu pendaftaran calon pilkada juga tidak menyelesaikan masalah dan penundaan pelaksanaan pilkada akan berdampak pada terhambatnya pembangunan di daerah tersebut.

Saat ini, ada empat daerah yang memiliki calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan. Daerah itu adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Mataram, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Presiden Joko Widodo sebelumnya menolak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengatasi daerah yang tidak bisa menggelar pilkada serentak pada 2015 karena tidak memiliki lebih dari satu pasang calon. Pemerintah memilih menjalankan UU yang ada.

Editor       : tagor
Sumber    : kompas.com