PNS PU Bina Marga Siantar Diduga Bermain Proyek, Anak Kepala Dinas Dapat "Bagian"
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Bina Marga dan PU Pengairan Kota Siantar diduga ikut bermain proyek. Akibatnya sejumlah kontraktor di kota itu menganggur akibat tak dapat pekerjaan.
Informasi yang dihimpun, monopoli proyek oleh sejumlah PNS di dinas itu sudah berlangsung lama. Hampir setiap tahunnya, PNS di dinas itu mengerjakan ratusan paket proyek di dinas tersebu.
"Para PNS itu merangkap sebagai rekanan (kontraktor). Hampir setengah dari jumlah paket yang ada di PU, mereka yang mengerjakannya," ucap salah satu kontraktor yang minta namanya dirahasiakan, Jumat (23/10/2015).
Agar aksinya menguasai proyek tidak ketahuan, para PNS itu meminjam perusahaan orang lain. Parahnya, selain dikuasai para PNS, puluhan proyek di dinas itu juga dikuasai oleh para anak para petinggi di dinas tersebut.
"Bukan hanya PNS yang bermain, proyek di dinas PU juga dikuasai oleh anak para petinggi di dinas itu. Salah satunya kontraktor marga Simanjuntak dan marga Tambunan yang merupakan anak petinggi di PU,"jelasnya
Akibat monopoli proyek itu, puluhan rekanan di Kota Siantar harus gigit jari karena tak dapat pekerjaan. Bahkan beberapa di antaranya harus gulung tikar karena jarang dapat pekerjaan. "Padahal, setiap tahunnya kami harus bayar pajak, dan biaya untuk bayar asosiasi. Kalau tidak ada pekerjaan, bagaimana kami bisa bertahan,"ucapnya.
Menurutnya tindakan para petinggi dan PNS di Dinas PU Siantar harus mendapat perhatian dari Penjabat Walikota Siantar Edy Sopian yang baru bertugas di Siantar.
"Inspektorat Siantar dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) harus segera membongkar monopoli proyek oleh PNS ini. Karena ini sudah melanggar Perpres No 14 Tahun 2015. Lagipula, kalau mereka (PNS) yang mengerjakan proyek itu, kami ini mau makan apa,"ucapnya.
Sementara saat dikonfirmasi dengan Sekretaris PU Siantar Jhonson Tambunan membantah adanya keterlibatan PNS dalam penentuan proyek.
Jhonson mengatakan, mulai tender hingga penetapan pemenang, selalu dilakukan secara terbuka.
"Tidak benar PNS itu ikut dalam proyek.Jika dia meminjam perusahaan, kan tinggal cek saja sama pemilik perusahaan yang dipakai PNS tersebut,"ucap Tambunan dari seberang telepon.
Ketika ditanyakan,adanya keterlibatan anak petinggi di Instansi PU tersebut dalam berproyek,Jhonson kembali membantahnya.
"Mana ada itu,anak saya saja masih kuliah.Kok main proyek,tidak benar itu,"ucap Jhonson dengan nada ketus.
Ketika ditanyakan kembali keterlibatan anak kepala dinas dalam bermain proyek,Jhonson mengaku tidak tahu.
"Nggak tahulah aku soal itu,"tutupnya yang juga bernada emosi .
Informasi yang dihimpun, monopoli proyek oleh sejumlah PNS di dinas itu sudah berlangsung lama. Hampir setiap tahunnya, PNS di dinas itu mengerjakan ratusan paket proyek di dinas tersebu.
 |
| ilustrasi |
"Para PNS itu merangkap sebagai rekanan (kontraktor). Hampir setengah dari jumlah paket yang ada di PU, mereka yang mengerjakannya," ucap salah satu kontraktor yang minta namanya dirahasiakan, Jumat (23/10/2015).
Agar aksinya menguasai proyek tidak ketahuan, para PNS itu meminjam perusahaan orang lain. Parahnya, selain dikuasai para PNS, puluhan proyek di dinas itu juga dikuasai oleh para anak para petinggi di dinas tersebut.
"Bukan hanya PNS yang bermain, proyek di dinas PU juga dikuasai oleh anak para petinggi di dinas itu. Salah satunya kontraktor marga Simanjuntak dan marga Tambunan yang merupakan anak petinggi di PU,"jelasnya
Akibat monopoli proyek itu, puluhan rekanan di Kota Siantar harus gigit jari karena tak dapat pekerjaan. Bahkan beberapa di antaranya harus gulung tikar karena jarang dapat pekerjaan. "Padahal, setiap tahunnya kami harus bayar pajak, dan biaya untuk bayar asosiasi. Kalau tidak ada pekerjaan, bagaimana kami bisa bertahan,"ucapnya.
Menurutnya tindakan para petinggi dan PNS di Dinas PU Siantar harus mendapat perhatian dari Penjabat Walikota Siantar Edy Sopian yang baru bertugas di Siantar.
"Inspektorat Siantar dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) harus segera membongkar monopoli proyek oleh PNS ini. Karena ini sudah melanggar Perpres No 14 Tahun 2015. Lagipula, kalau mereka (PNS) yang mengerjakan proyek itu, kami ini mau makan apa,"ucapnya.
Sementara saat dikonfirmasi dengan Sekretaris PU Siantar Jhonson Tambunan membantah adanya keterlibatan PNS dalam penentuan proyek.
Jhonson mengatakan, mulai tender hingga penetapan pemenang, selalu dilakukan secara terbuka.
"Tidak benar PNS itu ikut dalam proyek.Jika dia meminjam perusahaan, kan tinggal cek saja sama pemilik perusahaan yang dipakai PNS tersebut,"ucap Tambunan dari seberang telepon.
Ketika ditanyakan,adanya keterlibatan anak petinggi di Instansi PU tersebut dalam berproyek,Jhonson kembali membantahnya.
"Mana ada itu,anak saya saja masih kuliah.Kok main proyek,tidak benar itu,"ucap Jhonson dengan nada ketus.
Ketika ditanyakan kembali keterlibatan anak kepala dinas dalam bermain proyek,Jhonson mengaku tidak tahu.
"Nggak tahulah aku soal itu,"tutupnya yang juga bernada emosi .
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar