HM Prasetyo dan Sudirman Said Layak Kena Resuffle
LINTAS PUBLIK- JAKARTA, Rencana Presiden Jokowi melakukan reshuffle (merombak) Kabinet Kerja semakin terlihat. Untuk reshuffle dua anggota kabinet yang cukup layak kena reshuffle adalah Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri ESDM Sudirman Said.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Indo-Strategi, Andar Nubono, Rabu (6/1). Menurutnya, satu tahun lebih sudah sangat cukup untuk menilai sejauh mana para menteri bekerja sesuai dengan harapan Presiden. Apalagi reshuffle ini merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden.
Andar mengatakan sejak awal posisi Jaksa Agung yang dijabat HM Prasetyo memicu kritik. Sebab tak dapat dipungkiri, dia berasal dari Partai Nasdem, dan terkait erat dengan kepentingan parpol. Padahal jabatan Jaksa Agung mestinya bebas kepentingan politik.
Kritik terhadap Jaksa Agung berlanjut dengan kecaman, terkait dugaan keterlibatan dalam kasus Dana Bansos Pemrov Sumut.
“Yang mencolok bahwa ada abuse of power dari Jaksa Agung ketika dengan semangatnya Kejagung ingin mengusut pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha M Riza Chalid dan Dirut PT Freeport Maroef Sjamsoeddin , padahal Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD sedang meneliti dugaan pelanggaran etikanya,” papar Andar, Rabu (6/1/2016).
Kandidat Doktor di salah satu universitas di Prancis ini menegaskan, langkah sikap Kejagung ini banyak dipertanyakan orang , apalagi ketika Kejagung terus mengejar pengusaha Riza Chalid. ”Apa salahnya Riza Chalid? Dia kan seorang pengusaha dan boleh ketemu siapa saja, keculai soal etika Ketua DPR,” tambahnya.
Menurut Andar, semangat Prasetyo mengejar Riza Chalid dan ingin memeriksa Novanto, berbanding terbalik dengan kasus yang melibatkan Sekjen Partai Nasdem Patric Rio Capella dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena menerima dana 200 juta dari Gubernur Sumut. “Kejagung diam saja, seolah ingin menghindar,” katanya.
Sudirman Said Blunder
Dalam kaitan jelang reshuffle ini, Andar pun mengusulkan agar Presiden Jokowi mengganti Menteri ESDM dengan menteri yang benar benar bekerja untuk kepentingan negara dan mewujudkan Nawacita.
Selama ini Sudirman Said melakukan sejumlah langkah yang blunder dan membuat Kabinet Kerja terkena dampak buruknya. Dalam kasus yang dikenal “Papa Minta Saham” misalnya, sesungguhnya substansinya adalah bagaimana upaya Menteri ESDM ingin memperpanjang kontrak PT Freeport tertutupi dengan isu besar pertemuan Ketua DPR, pengusaha dan Dirut Freeport.
Padahal beberapa bulan sebelum kasus ini mencuat, Menteri ESDM sudah membuat surat persetujuan perpanjangan kontrak untuk Freeport.
“Ini yang masyarakat kurang memahami dan hanya tertuju pada Novanto. Jadi, kasus yang diungkap Sudirman Said ke MKD DPR, hanya bagian kecil, dari skenario besar memuluskan jalan bagi perpanjangan kontrak dan Sudirman Said berperan besar,” kata Andar.
Editor : tagor
Sumber : poskota
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Indo-Strategi, Andar Nubono, Rabu (6/1). Menurutnya, satu tahun lebih sudah sangat cukup untuk menilai sejauh mana para menteri bekerja sesuai dengan harapan Presiden. Apalagi reshuffle ini merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden.
 |
| Jaksa Agung, HM Prasetyo. |
Kritik terhadap Jaksa Agung berlanjut dengan kecaman, terkait dugaan keterlibatan dalam kasus Dana Bansos Pemrov Sumut.
“Yang mencolok bahwa ada abuse of power dari Jaksa Agung ketika dengan semangatnya Kejagung ingin mengusut pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha M Riza Chalid dan Dirut PT Freeport Maroef Sjamsoeddin , padahal Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD sedang meneliti dugaan pelanggaran etikanya,” papar Andar, Rabu (6/1/2016).
Kandidat Doktor di salah satu universitas di Prancis ini menegaskan, langkah sikap Kejagung ini banyak dipertanyakan orang , apalagi ketika Kejagung terus mengejar pengusaha Riza Chalid. ”Apa salahnya Riza Chalid? Dia kan seorang pengusaha dan boleh ketemu siapa saja, keculai soal etika Ketua DPR,” tambahnya.
Menurut Andar, semangat Prasetyo mengejar Riza Chalid dan ingin memeriksa Novanto, berbanding terbalik dengan kasus yang melibatkan Sekjen Partai Nasdem Patric Rio Capella dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena menerima dana 200 juta dari Gubernur Sumut. “Kejagung diam saja, seolah ingin menghindar,” katanya.
Sudirman Said Blunder
Dalam kaitan jelang reshuffle ini, Andar pun mengusulkan agar Presiden Jokowi mengganti Menteri ESDM dengan menteri yang benar benar bekerja untuk kepentingan negara dan mewujudkan Nawacita.
Selama ini Sudirman Said melakukan sejumlah langkah yang blunder dan membuat Kabinet Kerja terkena dampak buruknya. Dalam kasus yang dikenal “Papa Minta Saham” misalnya, sesungguhnya substansinya adalah bagaimana upaya Menteri ESDM ingin memperpanjang kontrak PT Freeport tertutupi dengan isu besar pertemuan Ketua DPR, pengusaha dan Dirut Freeport.
Padahal beberapa bulan sebelum kasus ini mencuat, Menteri ESDM sudah membuat surat persetujuan perpanjangan kontrak untuk Freeport.
“Ini yang masyarakat kurang memahami dan hanya tertuju pada Novanto. Jadi, kasus yang diungkap Sudirman Said ke MKD DPR, hanya bagian kecil, dari skenario besar memuluskan jalan bagi perpanjangan kontrak dan Sudirman Said berperan besar,” kata Andar.
Editor : tagor
Sumber : poskota
Tidak ada komentar