Survei "Kompas": Gaya Komunikasi Jokowi Tumbuhkan Kepercayaan
LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Citra Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2016 meningkat cukup tinggi sebesar 11 persen dibandingkan survei yang dilakukan Litbang Kompas pada Oktober 2015. Kini, sebanyak 84,4 persen responden menyatakan citra Jokowi baik.
Citra pemerintahan juga meningkat 10 persen dibandingkan pada Oktober 2015. Sebanyak 72 persen responden menganggap citra pemerintah saat ini cukup baik.
Jika ditelisik satu per satu, apresiasi responden terhadap kerja pemerintah sebenarnya tetap dibandingkan survei sebelumnya. Bahkan, sebagian menunjukkan gejala penurunan kepuasan.
Secara umum, bidang politik dan kesejahteraan sosial diapresiasi relatif lebih tinggi dibandingkan bidang ekonomi dan hukum. Perbedaan penilaian publik terhadap citra presiden dan pemerintah bukan baru kali ini saja.
Hal serupa juga dialami pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kesamaan antara era Jokowi dan SBY adalah kemampuan keduanya dalam membangun jarak dari masalah yang terjadi dengan figurnya.
Namun, agak berbeda dengan era SBY yang banyak ditopang oleh pencitraan personal, era Jokowi lebih ditopang oleh format komunikasi politik yang populis dengan memanfaatkan berbagai media.
Jokowi mengomunikasikan program-program pembangunan secara konsisten, berkesinambungan, dan berwujud, antara lain, berbagai proyek infrastruktur masif.
Demikian pula dalam setiap momen penting, seperti bencana alam atau kecelakaan transportasi, Presiden Jokowi selalu memberi sinyal bahwa negara bekerja dan hadir pada saat-saat kritis.
Kehadiran Presiden di lokasi kebakaran hutan di Sumatera, pasar tradisional, Bursa Efek Indonesia, hingga di Jalan MH Thamrin pasca aksi teror mengirim pesan simbolis yang kuat akan kehadiran negara.
Ekonomi tertatih, politik mencair
Tengok pula upaya pemerintah mengerek nilai tukar rupiah yang sempat hampir menyentuh titik kritis. Hingga awal Desember 2015, nilai kurs rupiah sebesar Rp 14.700 per dollar AS, terendah sejak 1998.
Namun, dalam bulan yang sama pemerintah berhasil menggenjot rupiah hingga menyentuh Rp 13.288 per dollar AS. Meski tren penguatan tersebut berjalan tertatih, upaya pemerintah secara umum menjaga kepercayaan publik ataupun investor.
Saat ini, sejumlah isu sosial ekonomi baru muncul. Upaya pemerintah menyediakan lapangan kerja melalui proyek-proyek infrastruktur baru mulai berjalan. Alih-alih mengurangi ketegangan sosial ekonomi, sejumlah pengusaha justru menutup pabrik.
Sementara stabilitas politik kini semakin cair. Arah rekonsiliasi yang mulai jelas di Partai Golkar dan upaya islah yang tengah dirintis elite Partai Persatuan Pembangunan membuat ketegangan simpatisan pun mereda.
Apalagi ketika semua kubu ramai-ramai menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla, maka polemik stabilitas politik semakin berkurang.
Cermin figur
Kesenjangan penilaian antara citra presiden dan kinerja pemerintah ini mencerminkan kekuatan figur Jokowi masih mendominasi cara berpikir responden ketika menilai pemerintah.
Responden juga sudah cukup kritis melihat persoalan bangsa yang kerap terjadi dan tidak segera dibenahi oleh pemerintah. Responden pun bisa menyatakan ketidakpuasan mereka ketika menilai kinerja pemerintah.
Di sisi lain, figur Jokowi yang tetap konsisten memperlihatkan kesederhanaan dan keinginan bekerja sangat efektif memberi citra positif. Dalam persoalan rupiah, harga bahan bakar minyak, dan infrastruktur, sosok Jokowi selalu tampil dalam momen-momen yang diperlukan ketika kepercayaan publik terhadap pemerintah mulai turun. Jokowi selalu mengartikulasikan kehadirannya sebagai optimisme pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan.
Gaya bicara yang komunikatif dan seperlunya saja menjadi langgam kepemimpinan presiden ketujuh RI ini sehingga mudah diterima rakyat.
Gaya Jokowi ini yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap tinggi meskipun kinerjanya menurun.
Metodologi survei:
Survei tatap muka pada responden yang sama secara periodik triwulanan ini diselenggarakan oleh Litbang "Kompas". Survei yang mengukur kinerja pemerintahan dilakukan pada 13-18 Januari 2015, 7-15 April 2015, 25 Juni-7 Juli 2015, Oktober 2015, dan terakhir pada 6-12 Januari 2016.
Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia di atas 17 tahun. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak bertingkat di 33 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error penelitian diperkirakn +/- 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Editor : tagor
Sumber : kompas
Citra pemerintahan juga meningkat 10 persen dibandingkan pada Oktober 2015. Sebanyak 72 persen responden menganggap citra pemerintah saat ini cukup baik.
 |
| Presiden Jokowi diwawancarai Straits Times di Istana Bogor, Minggu (26/07) |
Secara umum, bidang politik dan kesejahteraan sosial diapresiasi relatif lebih tinggi dibandingkan bidang ekonomi dan hukum. Perbedaan penilaian publik terhadap citra presiden dan pemerintah bukan baru kali ini saja.
Hal serupa juga dialami pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kesamaan antara era Jokowi dan SBY adalah kemampuan keduanya dalam membangun jarak dari masalah yang terjadi dengan figurnya.
Namun, agak berbeda dengan era SBY yang banyak ditopang oleh pencitraan personal, era Jokowi lebih ditopang oleh format komunikasi politik yang populis dengan memanfaatkan berbagai media.
Jokowi mengomunikasikan program-program pembangunan secara konsisten, berkesinambungan, dan berwujud, antara lain, berbagai proyek infrastruktur masif.
Demikian pula dalam setiap momen penting, seperti bencana alam atau kecelakaan transportasi, Presiden Jokowi selalu memberi sinyal bahwa negara bekerja dan hadir pada saat-saat kritis.
Kehadiran Presiden di lokasi kebakaran hutan di Sumatera, pasar tradisional, Bursa Efek Indonesia, hingga di Jalan MH Thamrin pasca aksi teror mengirim pesan simbolis yang kuat akan kehadiran negara.
Ekonomi tertatih, politik mencair
Tengok pula upaya pemerintah mengerek nilai tukar rupiah yang sempat hampir menyentuh titik kritis. Hingga awal Desember 2015, nilai kurs rupiah sebesar Rp 14.700 per dollar AS, terendah sejak 1998.
Namun, dalam bulan yang sama pemerintah berhasil menggenjot rupiah hingga menyentuh Rp 13.288 per dollar AS. Meski tren penguatan tersebut berjalan tertatih, upaya pemerintah secara umum menjaga kepercayaan publik ataupun investor.
Saat ini, sejumlah isu sosial ekonomi baru muncul. Upaya pemerintah menyediakan lapangan kerja melalui proyek-proyek infrastruktur baru mulai berjalan. Alih-alih mengurangi ketegangan sosial ekonomi, sejumlah pengusaha justru menutup pabrik.
Sementara stabilitas politik kini semakin cair. Arah rekonsiliasi yang mulai jelas di Partai Golkar dan upaya islah yang tengah dirintis elite Partai Persatuan Pembangunan membuat ketegangan simpatisan pun mereda.
Apalagi ketika semua kubu ramai-ramai menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla, maka polemik stabilitas politik semakin berkurang.
Cermin figur
Kesenjangan penilaian antara citra presiden dan kinerja pemerintah ini mencerminkan kekuatan figur Jokowi masih mendominasi cara berpikir responden ketika menilai pemerintah.
Responden juga sudah cukup kritis melihat persoalan bangsa yang kerap terjadi dan tidak segera dibenahi oleh pemerintah. Responden pun bisa menyatakan ketidakpuasan mereka ketika menilai kinerja pemerintah.
Di sisi lain, figur Jokowi yang tetap konsisten memperlihatkan kesederhanaan dan keinginan bekerja sangat efektif memberi citra positif. Dalam persoalan rupiah, harga bahan bakar minyak, dan infrastruktur, sosok Jokowi selalu tampil dalam momen-momen yang diperlukan ketika kepercayaan publik terhadap pemerintah mulai turun. Jokowi selalu mengartikulasikan kehadirannya sebagai optimisme pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan.
Gaya bicara yang komunikatif dan seperlunya saja menjadi langgam kepemimpinan presiden ketujuh RI ini sehingga mudah diterima rakyat.
Gaya Jokowi ini yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap tinggi meskipun kinerjanya menurun.
Metodologi survei:
Survei tatap muka pada responden yang sama secara periodik triwulanan ini diselenggarakan oleh Litbang "Kompas". Survei yang mengukur kinerja pemerintahan dilakukan pada 13-18 Januari 2015, 7-15 April 2015, 25 Juni-7 Juli 2015, Oktober 2015, dan terakhir pada 6-12 Januari 2016.
Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia di atas 17 tahun. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak bertingkat di 33 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error penelitian diperkirakn +/- 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Editor : tagor
Sumber : kompas
Tidak ada komentar