Gunakan Aset Daerah Tak Bayar, Ramlan Curigai ada Motif Parkir
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Adanya sorotan mengenai pemakaian aset daerah Pemko Siantar oleh SBSI (Serikat Buruh Solidaritas Indonesia) Siantar-Simalungun, ditengarai memiliki motif terutama masalah parkir yang pernah disuarakan organisasinya.
Sebelumnya, ratusan jukir melakukan aksi demo, agar Pj Walikota tidak mempihak ketigakan parkir TA 2016.
BACA JUGA SBSI Siantar Duduki Aset Daerah,Tak Pernah Bayar 10 Tahun
"Mungkin saya tahu lah itu, karena masalah parkir itunya kan.Nggak apa-apalah "ucap Ketua SBSI Ramlan Sinaga saat dihubungi melalui telepon, Rabu (20/4/2016).
Dia mengatakan,pemakaian aset tersebut, merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah terhadap organisasi buruh.
"Memang kami tidak mengantongi izin. Tapi,Pemerintah harus adil dan tidak berlaku diskriminatif. Apalagi, mereka juga rakyat Siantar,"ujar Ramlan.
Mengenai tudingan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Siantar, yang mengatakan ada dugaan kebocoran PAD karena tidak ada sewa dalam pemakaian bangunan itu,Ramlah enggan mengomentarinya.
BACA JUGA SBSI Dikaitkan Masalah Parkir, Ramlan Laporkan Direksi CV. Siantar Trans
Sementara anggota DPRD Siantar, Asrida Sitohang mengatakan bahwa DPPKAD Siantar tidak boleh membiarkan aset dimiliki orang lain,apalagi tidak memberikan kontribusi kepada daerah.
"DPPKAD jangan melakukan pembiaran terhadap asetnya.Dikejar dong, ini kan menyangkut PAD,"ucap anggota Komisi II itu.
Penulis : franki
Editor : tagor
Sebelumnya, ratusan jukir melakukan aksi demo, agar Pj Walikota tidak mempihak ketigakan parkir TA 2016.
BACA JUGA SBSI Siantar Duduki Aset Daerah,Tak Pernah Bayar 10 Tahun
"Mungkin saya tahu lah itu, karena masalah parkir itunya kan.Nggak apa-apalah "ucap Ketua SBSI Ramlan Sinaga saat dihubungi melalui telepon, Rabu (20/4/2016).
 |
| Ramlan Sinaga /dok.pribadi |
"Memang kami tidak mengantongi izin. Tapi,Pemerintah harus adil dan tidak berlaku diskriminatif. Apalagi, mereka juga rakyat Siantar,"ujar Ramlan.
Mengenai tudingan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Siantar, yang mengatakan ada dugaan kebocoran PAD karena tidak ada sewa dalam pemakaian bangunan itu,Ramlah enggan mengomentarinya.
BACA JUGA SBSI Dikaitkan Masalah Parkir, Ramlan Laporkan Direksi CV. Siantar Trans
Sementara anggota DPRD Siantar, Asrida Sitohang mengatakan bahwa DPPKAD Siantar tidak boleh membiarkan aset dimiliki orang lain,apalagi tidak memberikan kontribusi kepada daerah.
"DPPKAD jangan melakukan pembiaran terhadap asetnya.Dikejar dong, ini kan menyangkut PAD,"ucap anggota Komisi II itu.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar