Parkir 2016, Pimpinan DPRD Tak Sepaham dengan Anggota
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Pimpinan DPRD Siantar Mangatas Silalahi menyuarakan agar masalah Parkir Tahun Anggaran (TA) 2016 untuk segera dibentuk Pansus (Panitia Khusus) Parkir.
Dia beralasan, pembentukan Panja (Panitia Kerja) yang diusulkan Komisi III tidaklah tepat,karena rekomenadasi DPRD Siantar sudah ada.
Selain itu, dengan adanya Pansus dapat memanggil Pj Walikota untuk hadir dan menjelaskan persoalan parkir TA 2016.
"Itu harus Pansus, bukan Panja lagi.Karena rekomendasi DPRD kan sudah ada.Pansus inilah yang akan "menyelidiki" bila ada persoalan hukum terkait Parkir 2016,"ucap Mangatas, Selasa (19/4/2016).
Sementara anggota Komisi III Frans Bungaran Sitanggang mengatakan pihaknya hanya bersikukuh persoalan Parkir dibawa ke Panja.
Sebab, Komisi III masih merasa mampu, dalam menangani kasus parkir yang bermasalah.
"Kita masih mampu, mengapain diramai-ramaikan. Apalagi alasannya untuk manggil Pj Walikota, itu tidak harus Pansus. Dengan pengakuan Sekda Donver Panggabean yang tidak mengetahui rekomendasi DPRD Siantar, itu sudah termasuk pelecehan terhadap lembaga.Sangat jelas, rekomendasi itu produk hukum yang sesuai dengan Permendagri No 1 Tahun 2014.DPRD Siantar sudah selayaknya menyurati Pemko Siantar dan memanggil Pj Walikota,"ucapnya.
Penulis : franki
Editor : tagor
Dia beralasan, pembentukan Panja (Panitia Kerja) yang diusulkan Komisi III tidaklah tepat,karena rekomenadasi DPRD Siantar sudah ada.Selain itu, dengan adanya Pansus dapat memanggil Pj Walikota untuk hadir dan menjelaskan persoalan parkir TA 2016.
"Itu harus Pansus, bukan Panja lagi.Karena rekomendasi DPRD kan sudah ada.Pansus inilah yang akan "menyelidiki" bila ada persoalan hukum terkait Parkir 2016,"ucap Mangatas, Selasa (19/4/2016).
Sementara anggota Komisi III Frans Bungaran Sitanggang mengatakan pihaknya hanya bersikukuh persoalan Parkir dibawa ke Panja.
Sebab, Komisi III masih merasa mampu, dalam menangani kasus parkir yang bermasalah.
"Kita masih mampu, mengapain diramai-ramaikan. Apalagi alasannya untuk manggil Pj Walikota, itu tidak harus Pansus. Dengan pengakuan Sekda Donver Panggabean yang tidak mengetahui rekomendasi DPRD Siantar, itu sudah termasuk pelecehan terhadap lembaga.Sangat jelas, rekomendasi itu produk hukum yang sesuai dengan Permendagri No 1 Tahun 2014.DPRD Siantar sudah selayaknya menyurati Pemko Siantar dan memanggil Pj Walikota,"ucapnya.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar