89 Persen Anggaran Pemko Bergantung Ke Pusat
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar mencapai Rp 110 miliyar lebih, tetapi jumlah tersebut sangat kecil jika dibanding APBD sekarang mencapai Rp 1 triliun lebih. Capaian PAD sebesar itu hanya sekitar 10,66 % dari keseluruhan APBD.
“Dengan demikian 89,34% anggaran Kota Pematangsiantar bergantung pada dana perimbangan pusat dan provinsi karena potensi PAD sebenarnya minim,"kata Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Ir.Adiaksa DS Purba,MM, dihadapan anggota Komisi II DPR-RI, H.Ali Umri,M.Kn dan Penjabat Walikota Drs.Jumsadi Damanik,SH,M.Hum, Selasa (10/5/2016) di Rumah Dinas Walikota dalam rangka reses anggota DPR-RI ke daerah pemilihan masing-masing.
Hadir pula pada kesempatan itu sejumlah pejabat Pemko Pematangsiantar, para Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Bagian.
Adiaksa juga merinci sejumlah kendala transfer dana pusat maupun provinsi yang selama ini kerap jadi masalah. Diantaranya adalah seringnya petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang membuat terlambat pengerjaannya, bahkan melampaui tahun anggaran.
Selain itu, keterlambatan penerbitan SK Dirjen para guru-guru berakibat terhadap keterlambatan pencairan tunjungan sertifikasi.
“Karena itulah, kami sangat berharap kepada bapak anggota DPR-RI yang juga pernah menjabat Walikota Binjai, bisa memahami persoalan yang kerap kami hadapi,”katanya.
Merespon Adiaksa, wakil rakyat asal Partai Nasdem dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini mengaku telah bertemu Plt.Gubernur Sumatera Utara beberapa hari lalu di kediamannya di Medan.
“Saya yakin, pak Gubernur punya niat baik untuk membayarkan seluruh tunggakan-tunggakan proyek di daerah-daerah yang masih tertunda selama ini,”katanya.
Didampingi anggota DPRD Pematangsiantar dari Partai Nasdem, Tongam Pangaribuan dan Frans Herbet Siahaan mantan Walikota Binjai ini juga banyak memberikan masukan-masukan seputar tata kelola managemen pemerintahan dan keuangan, serta kiat-kiat agar pengelolaan proyek tidak sampai melanggar aturan.
“Saat ini kita tak bisa lagi macam-macam, karena banyak pihak yang mengawasi, termasuk media kita yang semakin kritis. Karena itu, kita berharap jangan sampai ada pejabat teknis yang melanggar aturan dalam pengelolaan proyek,”imbuhnya.
Pj Walikota, Jumsadi Damanik pada kesempatan tersebut mengharapkan agar wakil rakyat di DPR-RI bisa membantu memecahkan berbagai persoalan yang dialami oleh para pemerintah di daerah.
“Semoga pak Ali Umri sebagai wakil kami di pusat, yang juga pernah menjadi walikota Binjai bisa memahami kondisi yang ada, dan bisa menyerapnya pada kegiatan reses ini untuk dibawa ke pusat,”ujarnya sembari memberikan cindera mata kepada Ali Umri.
Penulis : franki
Editor : tagor
“Dengan demikian 89,34% anggaran Kota Pematangsiantar bergantung pada dana perimbangan pusat dan provinsi karena potensi PAD sebenarnya minim,"kata Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Ir.Adiaksa DS Purba,MM, dihadapan anggota Komisi II DPR-RI, H.Ali Umri,M.Kn dan Penjabat Walikota Drs.Jumsadi Damanik,SH,M.Hum, Selasa (10/5/2016) di Rumah Dinas Walikota dalam rangka reses anggota DPR-RI ke daerah pemilihan masing-masing.
Hadir pula pada kesempatan itu sejumlah pejabat Pemko Pematangsiantar, para Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Bagian.
Adiaksa juga merinci sejumlah kendala transfer dana pusat maupun provinsi yang selama ini kerap jadi masalah. Diantaranya adalah seringnya petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang membuat terlambat pengerjaannya, bahkan melampaui tahun anggaran.
Selain itu, keterlambatan penerbitan SK Dirjen para guru-guru berakibat terhadap keterlambatan pencairan tunjungan sertifikasi.
“Karena itulah, kami sangat berharap kepada bapak anggota DPR-RI yang juga pernah menjabat Walikota Binjai, bisa memahami persoalan yang kerap kami hadapi,”katanya.
Merespon Adiaksa, wakil rakyat asal Partai Nasdem dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini mengaku telah bertemu Plt.Gubernur Sumatera Utara beberapa hari lalu di kediamannya di Medan.
“Saya yakin, pak Gubernur punya niat baik untuk membayarkan seluruh tunggakan-tunggakan proyek di daerah-daerah yang masih tertunda selama ini,”katanya.
Didampingi anggota DPRD Pematangsiantar dari Partai Nasdem, Tongam Pangaribuan dan Frans Herbet Siahaan mantan Walikota Binjai ini juga banyak memberikan masukan-masukan seputar tata kelola managemen pemerintahan dan keuangan, serta kiat-kiat agar pengelolaan proyek tidak sampai melanggar aturan.
“Saat ini kita tak bisa lagi macam-macam, karena banyak pihak yang mengawasi, termasuk media kita yang semakin kritis. Karena itu, kita berharap jangan sampai ada pejabat teknis yang melanggar aturan dalam pengelolaan proyek,”imbuhnya.
Pj Walikota, Jumsadi Damanik pada kesempatan tersebut mengharapkan agar wakil rakyat di DPR-RI bisa membantu memecahkan berbagai persoalan yang dialami oleh para pemerintah di daerah.
“Semoga pak Ali Umri sebagai wakil kami di pusat, yang juga pernah menjadi walikota Binjai bisa memahami kondisi yang ada, dan bisa menyerapnya pada kegiatan reses ini untuk dibawa ke pusat,”ujarnya sembari memberikan cindera mata kepada Ali Umri.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar