Panitia Munaslub Tetap Lanjutkan Kewajiban Syarat Rp1 Miliar
LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Panitia Pengarah (Steering Committee) Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar memutuskan tetap melanjutkan kewajiban membayar Rp1 miliar bagi para calon ketua umum, sebagai salah satu syarat pendaftaran.
Sekretaris Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar Agun Gunandjar mengatakan berdasarkan rapat seluruh panitia, dan telah dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat, sepakat bahwa biaya Rp1 miliar yang dibebankan kepada calon ketua umum adalah bentuk sumbangan dan bukan merupakan gratifikasi.
"Sumbangan sebagai anggota partai atau kader yang dilakukan oleh caketum pada saat pendaftaran, tidak berkaitan dengan gratifikasi. Karena, sumbangan ditujukan kepada DPP Partai Golkar tembusan Panitia Penyelenggaraan Munaslub," kata Agun di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (5/5/2016).
Agun menjelaskan, keputusan ini juga tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Disebutkan dalam Pasal 34, sumber keuangan partai berasal dari iuran anggota yang pelaksanaannya diatur dalam AD/ART.
Meski demikian, Agun berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengingatkan agar Munaslub tidak menggunakan politik uang. Namun, Agun berkata, sikap KPK bukan bertujuan untuk melarang sumbangan yang dibebankan kepada calon ketua umum.
Wakil Ketua Komite Etik Lawrence Siburian menambahkan, dari hasil konsultasi pihaknya, KPK tidak akan mencampuri masalah internal partai dalam penyelenggaraan Munaslub.
"Namun KPK mengingatkan agar supaya menghindari dengan berkaitan gratifikasi, bukan soal sumbangan tapi suara untuk terpilih sebagai ketua umum," kata Lawrence.
Verifikasi Masih Berjalan
Agun menyampaikan, hingga kini komite verifikasi masih menjalankan tugasnya untuk memverifikasi kelengkapan berkas para calon ketua umum. Dia menekankan, keputusan lolos atau tidaknya bakal calon ketua umum akan diumumkan Jumat (6/5/2016) besok.
"Lolos atau tidak lolos, panitia akan menjalankan mekanisme yang sudah ditetapkan," kata Agun.
Sekretaris Komite Pemilihan Munaslub Golkar Andi Sinulingga juga menambahkan, terkait calon yang enggan membayar biaya Rp1 miliar masih dibahas oleh komite verifikasi.
"Kami belum bisa berikan keterangan karena belum final. Sampai batas waktunya besok pukul 14.00 WIB," kata Andi.
Sementara itu, Andi berkata sudah mendapat kepastian bahwa bakal calon ketua umum, Priyo Budi Santoso bersedia untuk membayar biaya Rp1 miliar. Tadi malam, Priyo memilih menunggu keputusan atau sikap resmi panitia berkaitan dengan hal ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang berharap Partai Golkar mempertimbangkan mahar sebesar Rp1 miliar sebagai salah satu syarat pendaftaran calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
Saut berkata, mahar dalam praktik politik bisa menimbulkan berbagai persepsi, seperti penerapan politik transaksional. Politik semacam itu, menurutnya, mencederai demokrasi dalam politik.
"Kalau pengumpulan uang itu jadi bagian untuk membeli suara, demokrasi jadi tidak bebas, tidak jujur, dan tidak adil. Itu namanya transaksional," ujar Saut , Selasa (3/5/2016).
Editor : tagor
Sumber :cnn
Sekretaris Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar Agun Gunandjar mengatakan berdasarkan rapat seluruh panitia, dan telah dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat, sepakat bahwa biaya Rp1 miliar yang dibebankan kepada calon ketua umum adalah bentuk sumbangan dan bukan merupakan gratifikasi.
 |
| Politikus Partai Golkar (dari kiri) Agun Gunandjar, Priyo Budi Santoso, Agung Laksono, dan Agus Gumiwang berfoto bersama Sekjen PPP Ainur Rofiq (kanan) seusai pembukaan Munas Golkar tandingan, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu, 6 Desember 2014. |
Agun menjelaskan, keputusan ini juga tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Disebutkan dalam Pasal 34, sumber keuangan partai berasal dari iuran anggota yang pelaksanaannya diatur dalam AD/ART.
Meski demikian, Agun berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengingatkan agar Munaslub tidak menggunakan politik uang. Namun, Agun berkata, sikap KPK bukan bertujuan untuk melarang sumbangan yang dibebankan kepada calon ketua umum.
Wakil Ketua Komite Etik Lawrence Siburian menambahkan, dari hasil konsultasi pihaknya, KPK tidak akan mencampuri masalah internal partai dalam penyelenggaraan Munaslub.
"Namun KPK mengingatkan agar supaya menghindari dengan berkaitan gratifikasi, bukan soal sumbangan tapi suara untuk terpilih sebagai ketua umum," kata Lawrence.
Verifikasi Masih Berjalan
Agun menyampaikan, hingga kini komite verifikasi masih menjalankan tugasnya untuk memverifikasi kelengkapan berkas para calon ketua umum. Dia menekankan, keputusan lolos atau tidaknya bakal calon ketua umum akan diumumkan Jumat (6/5/2016) besok.
"Lolos atau tidak lolos, panitia akan menjalankan mekanisme yang sudah ditetapkan," kata Agun.
Sekretaris Komite Pemilihan Munaslub Golkar Andi Sinulingga juga menambahkan, terkait calon yang enggan membayar biaya Rp1 miliar masih dibahas oleh komite verifikasi.
"Kami belum bisa berikan keterangan karena belum final. Sampai batas waktunya besok pukul 14.00 WIB," kata Andi.
Sementara itu, Andi berkata sudah mendapat kepastian bahwa bakal calon ketua umum, Priyo Budi Santoso bersedia untuk membayar biaya Rp1 miliar. Tadi malam, Priyo memilih menunggu keputusan atau sikap resmi panitia berkaitan dengan hal ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang berharap Partai Golkar mempertimbangkan mahar sebesar Rp1 miliar sebagai salah satu syarat pendaftaran calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
Saut berkata, mahar dalam praktik politik bisa menimbulkan berbagai persepsi, seperti penerapan politik transaksional. Politik semacam itu, menurutnya, mencederai demokrasi dalam politik.
"Kalau pengumpulan uang itu jadi bagian untuk membeli suara, demokrasi jadi tidak bebas, tidak jujur, dan tidak adil. Itu namanya transaksional," ujar Saut , Selasa (3/5/2016).
Editor : tagor
Sumber :cnn
Tidak ada komentar