Menko Polhukam Tegaskan Pemda Jangan Semena-mena Menertikan Keramba Jaring Apung
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Terkait keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di sekitaran Danau Toba, Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak bertindak semena-mena dalam melakukan penertiban keramba tersebut.
Hal itu dikatakan Luhut kepada wartawan, usai memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Theologia (STT) HKBP, Jalan Sangnaualuh, Senin (25/7/2016).
Menurut Luhut, pengusaha harus menyesuaikan Peraturan tentang Lingkungan Hidup.
"Karena itu menyangkut KJA, TPL, menurut hemat saya mereka harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan soal Lingkungan Hidup,"katanya.
Masih kata Luhut jika pengusaha tidak bisa mengikuti peraturan tersebut maka akan ada tindakan yang akan dilakukan.
"Kalau mereka tidak bisa mengikuti dengan itu maka akan ada tindakan-tindakan administrasi tentang mengenai mereka, karena lingkungan itu menjadi sangat penting, dan mereka sekarang akan diaudit mengenai itu, "kata Luhut.
Terkait adanya zero KJA, Luhut mengatakan hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup.
"Kalau memang nanti lingkungan itu kajian hasil dari pada Kementrian Lingkungan dengan persyaratan yang begini-begini yah bisa saja, tetapi teknologi harus diperhatikan, limbahnya harus diperhatikan, HTI (Hutan Tanaman Industri) harus ada, apa lagi jalan-jalan itu rusak karena tronton-tronton yang melebih muatan,"ujarnya.
Ketika ditanya soal permohonan masyarakat agar diberikan waktu untuk membersihkan kerambanya, Luhut menegaskan kepada Pemda untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk melakukan pembongkaran sendiri.
"Tentu ada waktu, ini pak Bupati ada, kita juga tidak ingin semena-mena begitu, kita juga akan kasih waktu, untuk mereka membersihkan sendiri, setelah itu kita tidak akan ada toleransi kepada mereka, karena ujung-ujungnya bagaimana turis mau datang kalau bau limbah, jadi kita sekarang harus perhatikan, "tegas Luhut.
Penulis : franki
Editor : tagor
Hal itu dikatakan Luhut kepada wartawan, usai memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Theologia (STT) HKBP, Jalan Sangnaualuh, Senin (25/7/2016).
Menurut Luhut, pengusaha harus menyesuaikan Peraturan tentang Lingkungan Hidup.
"Karena itu menyangkut KJA, TPL, menurut hemat saya mereka harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan soal Lingkungan Hidup,"katanya.
Masih kata Luhut jika pengusaha tidak bisa mengikuti peraturan tersebut maka akan ada tindakan yang akan dilakukan.
"Kalau mereka tidak bisa mengikuti dengan itu maka akan ada tindakan-tindakan administrasi tentang mengenai mereka, karena lingkungan itu menjadi sangat penting, dan mereka sekarang akan diaudit mengenai itu, "kata Luhut.
Terkait adanya zero KJA, Luhut mengatakan hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup.
"Kalau memang nanti lingkungan itu kajian hasil dari pada Kementrian Lingkungan dengan persyaratan yang begini-begini yah bisa saja, tetapi teknologi harus diperhatikan, limbahnya harus diperhatikan, HTI (Hutan Tanaman Industri) harus ada, apa lagi jalan-jalan itu rusak karena tronton-tronton yang melebih muatan,"ujarnya.
Ketika ditanya soal permohonan masyarakat agar diberikan waktu untuk membersihkan kerambanya, Luhut menegaskan kepada Pemda untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk melakukan pembongkaran sendiri.
"Tentu ada waktu, ini pak Bupati ada, kita juga tidak ingin semena-mena begitu, kita juga akan kasih waktu, untuk mereka membersihkan sendiri, setelah itu kita tidak akan ada toleransi kepada mereka, karena ujung-ujungnya bagaimana turis mau datang kalau bau limbah, jadi kita sekarang harus perhatikan, "tegas Luhut.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar