Ketua DK OJK: Indonesia Sudah Melek Huruf, tetapi Belum Melek Keuangan..
LINTAS PUBLIK - PALU, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, saat ini waktunya Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan. Salah satu langkahnya adalah dengan mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat.
"Kalau 20 tahun lalu Indonesia bekerja keras agar masyarakat melek huruf. Sekarang Indonesia kerja keras agar masyarakat melek keuangan. Karena melek huruf sudah lewat. Tetapi, melek keuangan, belum," ucap Muliaman dalam sambutan peresmian kantor perwakilan OJK Sulawesi Tengah, di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (22/9/2016).
Menurut Muliaman, saat ini seluruh negara juga tengah berupaya meningkatkan indeks literasi keuangan mereka. Salah satu langkahnya adalah dengan mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat.
Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi minimnya pemahaman dan penggunaan layanan jasa keuangan oleh masyarakat. Selain jarak yang jauh, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah punasih kurang mendukung literasi keuangan.
"Oleh karena itu, Presiden baru saja mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI). SNKI ini sengaja disiapkan oleh Presiden, karena banyak masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan karena berbagai alasan," kata Muliaman.
Berdasarkan survei OJK di 2013, hanya 21,84 persen penduduk Indonesia yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga serta produk jasa keuangan.
Dalam survei sama, baru sebesar 59,7 persen penduduk Indonesia yang menggunakan lembaga jasa keuangan.
Editor : tagor
Sumber : kompas
"Kalau 20 tahun lalu Indonesia bekerja keras agar masyarakat melek huruf. Sekarang Indonesia kerja keras agar masyarakat melek keuangan. Karena melek huruf sudah lewat. Tetapi, melek keuangan, belum," ucap Muliaman dalam sambutan peresmian kantor perwakilan OJK Sulawesi Tengah, di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (22/9/2016).
Menurut Muliaman, saat ini seluruh negara juga tengah berupaya meningkatkan indeks literasi keuangan mereka. Salah satu langkahnya adalah dengan mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat.
Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi minimnya pemahaman dan penggunaan layanan jasa keuangan oleh masyarakat. Selain jarak yang jauh, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah punasih kurang mendukung literasi keuangan.
"Oleh karena itu, Presiden baru saja mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI). SNKI ini sengaja disiapkan oleh Presiden, karena banyak masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan karena berbagai alasan," kata Muliaman.
Berdasarkan survei OJK di 2013, hanya 21,84 persen penduduk Indonesia yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga serta produk jasa keuangan.
Dalam survei sama, baru sebesar 59,7 persen penduduk Indonesia yang menggunakan lembaga jasa keuangan.
Editor : tagor
Sumber : kompas
Tidak ada komentar