NU Semarang Tolak Permintaan Kirim Massa untuk Demonstrasi di Jakarta
LINTAS PUBLIK - UNGARAN, Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Semarang Ahmad Hanik mengaku mendapatkan ajakan untuk mengirimkan massa pada aksi demonstrasi 4 November 2016 di Jakarta.
Hanik menolak permintaan yang disampaikan oleh orang tak dikenal tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Hanik dalam acara Silaturahim Forkomounda dengan Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh agama, dan masyarakat di Pendapa Bupati Semarang, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (2/11/2016).
"Saya dapat SMS yang tidak ada namanya, intinya mengajak NU Kabupaten Semarang untuk memenuhi Jakarta. Berapa truk? Berapa bus yang bisa dikirim?" kata Hanik.
Hanik menyampaikan bahwa NU tidak mendukung adanya aspek turun ke jalan untuk berdemonstrasi mengatasnamakan agama. Menurut dia, unjuk rasa ke jalan tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada.
NU hanya memberikan titik penekanan ke aparat penegak hukum agar menyelesaikan masalah ini dengan adil, arif, dan bijaksana.
"Jadi, saya meminta orang-orang yang diindikasikan menistakan agama (ditindak secara hukum) sehingga masyarakat di bawah tidak terbakar atau berontak," kata dia.
Terlepas dari itu, Hanik mengkritik Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam menyikapi persoalan di masyarakat.
Menurut dia, pertemuan antara pimpinan daerah dan tokoh agama maupun masyarakat seharusnya sering dilakukan sehingga bisa meminimalisasi potensi konflik di tengah masyarakat.
"Kesannya tidak hanya sekadar sesuatu yang dilakukan menyikapi yang akan terbakar. SARA ini sumbu pendek, maka perlu sering ada dialog, sering silaturahim sehingga bisa meminimalisasi pola sumbu pendek ini," kata dia.
Sementara itu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang Subagio Santoso mengatakan, secara internal organisasinya mulai dari tingkat pusat hingga daerah mempunyai mekanisme sendiri untuk meredam gejolak yang terjadi pada umatnya.
Ia meminta semua pihak agar mengambil hikmah dari peristiwa dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sehingga setiap pemimpin bisa menjaga ucapannya agar tidak menyinggung perasaan umat atau kelompok lain.
"Semoga menjadi hikmah agar pemimpin lebih bisa menjaga ucapannya," kata Subagio.
Sementara itu, Kepala Polres Semarang AKBP V Thirdy Hadmiarso mengatakan perlu dan pentingnya para tokoh agama dan tokoh masyarakat diajak untuk merawat dan menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Semarang.
Tanpa harmonisasi, kata Thirdy, mustahil pemerintah bisa melaksanakan pembangunan dengan baik.
Selain itu, dengan 800 orang polisi, mustahil bagi Polres Semarang untuk mengamankan semua wilayah di 19 kecamatan di Kabupaten Semarang tanpa semua potensi masyarakat.
"Maka, menjaga kondusivitas itu penting. Kalau kita lepaskan semua baju kita, entah aparat, politisi, atau masyarakat biasa, kita adalah manusia Indonesia," kata Thirdy.
Editor : tagor
Sumber : kompas
Hanik menolak permintaan yang disampaikan oleh orang tak dikenal tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Hanik dalam acara Silaturahim Forkomounda dengan Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh agama, dan masyarakat di Pendapa Bupati Semarang, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (2/11/2016).
 |
| Silaturahmi Forkomounda dengan FKUB, tokoh agama dan masyarakat di Pendapa Bupati Semarang, di Ungaran, Rabu (2/11/2016). |
Hanik menyampaikan bahwa NU tidak mendukung adanya aspek turun ke jalan untuk berdemonstrasi mengatasnamakan agama. Menurut dia, unjuk rasa ke jalan tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada.
NU hanya memberikan titik penekanan ke aparat penegak hukum agar menyelesaikan masalah ini dengan adil, arif, dan bijaksana.
"Jadi, saya meminta orang-orang yang diindikasikan menistakan agama (ditindak secara hukum) sehingga masyarakat di bawah tidak terbakar atau berontak," kata dia.
Terlepas dari itu, Hanik mengkritik Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam menyikapi persoalan di masyarakat.
Menurut dia, pertemuan antara pimpinan daerah dan tokoh agama maupun masyarakat seharusnya sering dilakukan sehingga bisa meminimalisasi potensi konflik di tengah masyarakat.
"Kesannya tidak hanya sekadar sesuatu yang dilakukan menyikapi yang akan terbakar. SARA ini sumbu pendek, maka perlu sering ada dialog, sering silaturahim sehingga bisa meminimalisasi pola sumbu pendek ini," kata dia.
Sementara itu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang Subagio Santoso mengatakan, secara internal organisasinya mulai dari tingkat pusat hingga daerah mempunyai mekanisme sendiri untuk meredam gejolak yang terjadi pada umatnya.
Ia meminta semua pihak agar mengambil hikmah dari peristiwa dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sehingga setiap pemimpin bisa menjaga ucapannya agar tidak menyinggung perasaan umat atau kelompok lain.
"Semoga menjadi hikmah agar pemimpin lebih bisa menjaga ucapannya," kata Subagio.
Sementara itu, Kepala Polres Semarang AKBP V Thirdy Hadmiarso mengatakan perlu dan pentingnya para tokoh agama dan tokoh masyarakat diajak untuk merawat dan menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Semarang.
Tanpa harmonisasi, kata Thirdy, mustahil pemerintah bisa melaksanakan pembangunan dengan baik.
Selain itu, dengan 800 orang polisi, mustahil bagi Polres Semarang untuk mengamankan semua wilayah di 19 kecamatan di Kabupaten Semarang tanpa semua potensi masyarakat.
"Maka, menjaga kondusivitas itu penting. Kalau kita lepaskan semua baju kita, entah aparat, politisi, atau masyarakat biasa, kita adalah manusia Indonesia," kata Thirdy.
Editor : tagor
Sumber : kompas
Tidak ada komentar