Uchok Menilai, 24 Anggota DPRD Urus Pilkada Siantar ke Jakarta Cuma Jalan-jalan
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyoroti tindakan yang tak wajar oleh 24 anggota DPRD Siantar yang melaporkan dugaan kecurangan Pilkada Susulan Kota Siantar ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.
Menurut pria yang akrab disapa Uchok ini, kunjungan anggota dewan dinilai hanya untuk jalan-jalan ke Jakarta dan memboroskan waktu kerja.
"Ini orang-orang DPRD Siantar hanya mau jalan-jalan saja ke Jakarta, apalagi ramai-ramai datang ke Jakarta," kata Uchok Sky Kadafi kepada wartawan, Selasa (22/11/2016).
Menurut Uchok, laporan yang berkenaan dengan kecurangan Pilkada Susulan Kota Siantar itu seharusnya dilakukan secara berjenjang oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Siantar, Bawaslu Sumut sampai Bawaslu RI.
Sebelum anggota dewan menyambangi Bawaslu, mereka lebih dulu menggelar jumpa pers pada pukul 08.00 WIB di Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan No 44-48 Gambir, Jakarta Pusat.
"Kalau duitnya dari APBD, ini hanya pemborosan anggaran saja. Tapi kalau dari kantong masing-masing akan lebih baik disumbangkan kepada orang-orang miskin. Jadi akan lebih banyak dapat pahala," ujarnya.
Artinya, sambung Uchok, anggota dewan ini tidak harus ke Bawaslu tapi cukup dilaporkan saja ke Panwaslih atau Bawaslu Sumut selain laporan temuannya juga bisa dikirim ke Jakarta melalui pos.
"Kalau cara ini dilakukan agar lebih hemat dari sudut anggaran, tapi dasar 24 DPRD Siantar ini hanya mau main-main saja ke Jakarta, dan ini diduga mereka sangat boros kerja," pungkas Uchok.
Bawslu Minta Semua Pihak Legowo Terima Hasil Pilkada Susulan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI terus mengawal dan melakukan kolaborasi koordinasi secara intens dengan para pihak penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Susulan Kota Siantar 2016.
Mencermati dari segi persiapannya, kemungkinan potensi masalahnya sampai kepda Pilkada Susulan Kota Siantar digelar pada 16 November 2016 kemarin, Bawaslu menilai tidak ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan.
“Selama ini tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan atau misalnya dianggap ada kecurangan-kecurangan. Jadi, seharusnya para pihak bisa legowo menerima hasilnya itu,” kata Ketua Bawaslu Dr Muhammad kepada wartawan, Senin (21/11/2016).
Namun, kata Muhammad, kalau misalnya ada keberatan terkait dengan prosesnya silahkan dilaporkan ke pengawas pemilu yang ada di Kota Siantar. Dari sana nanti akan diproses secara berjenjang oleh Panwas Siantar, Bawaslu Sumut atau Bawaslu RI.
“Sejauh ini masih berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Jadi sampai Bawaslu RI, Bawaslu Sumut, dan Panwas Siantar, kita belum ada mendapat laporan adanya dugaan pelanggaran,” ujarnya.
Ditambahkannya kalau pun ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan ingin melaporkan, Bawaslu wajib untuk menindaklanjutinya kalau memang laporan itu sudah masuk.
“Prinsipnya, Bawaslu tidak ada mendorong orang agar ingin melaporkan. Tapi karena pelaksanaannya ada di Kota Siantar, jadi kita punya peraturan Bawaslu dan mekanisme koordinasinya secara berjenjang tapi seharusnya sudah ada laporan itu,” sergahnya kemudian.
Terkait laporan dugaan kecurangan data C6 yang kabarnya akan berdampak pada putusan sela, Muhammad mengatakan pihaknya akan mengkroscek ulang.
“Saya kira nanti akan dicek, kalau ada laporan sejumlah orang yang tidak mendapat undangan (C6) tentu panwas akan mengklarifikasikan kepada KPU. Sebab, KPU yang punya kewenangan dalam pendistribusian C6. Kita tidak bisa terlalu cepat memvonis bahwa akan ada penundaan,” pungkas Muhammad.
Sebelumnya hasil perolehan suara sementara yang dilansir situs KPU hingga Kamis (17/11/2016) pukul 11.30 WIB, pasangan Hulman Sitorus-Hefriansyah masih unggul dengan perolehan suara 59.336 suara (55,03%), disusul terpaut jauh oleh pasangan Wesli Silalahi-Sailanto dengan perolehan suara 25.542 suara (23,69%).
Sedangkan pasangan Teddy Robinson Siahaan-Zainal Purba diposisi ketiga dengan perolehan suara 18.919 suara (17,55%), urutan terakhir pasangan Sujito-Djumadi dengan perolehan suara 4.031 suara (3,74%).
Penulis : franki
Editor : tagor
Menurut pria yang akrab disapa Uchok ini, kunjungan anggota dewan dinilai hanya untuk jalan-jalan ke Jakarta dan memboroskan waktu kerja.
 |
| Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi |
Menurut Uchok, laporan yang berkenaan dengan kecurangan Pilkada Susulan Kota Siantar itu seharusnya dilakukan secara berjenjang oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Siantar, Bawaslu Sumut sampai Bawaslu RI.
Sebelum anggota dewan menyambangi Bawaslu, mereka lebih dulu menggelar jumpa pers pada pukul 08.00 WIB di Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan No 44-48 Gambir, Jakarta Pusat.
"Kalau duitnya dari APBD, ini hanya pemborosan anggaran saja. Tapi kalau dari kantong masing-masing akan lebih baik disumbangkan kepada orang-orang miskin. Jadi akan lebih banyak dapat pahala," ujarnya.
Artinya, sambung Uchok, anggota dewan ini tidak harus ke Bawaslu tapi cukup dilaporkan saja ke Panwaslih atau Bawaslu Sumut selain laporan temuannya juga bisa dikirim ke Jakarta melalui pos.
"Kalau cara ini dilakukan agar lebih hemat dari sudut anggaran, tapi dasar 24 DPRD Siantar ini hanya mau main-main saja ke Jakarta, dan ini diduga mereka sangat boros kerja," pungkas Uchok.
Bawslu Minta Semua Pihak Legowo Terima Hasil Pilkada Susulan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI terus mengawal dan melakukan kolaborasi koordinasi secara intens dengan para pihak penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Susulan Kota Siantar 2016.
Mencermati dari segi persiapannya, kemungkinan potensi masalahnya sampai kepda Pilkada Susulan Kota Siantar digelar pada 16 November 2016 kemarin, Bawaslu menilai tidak ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan.
“Selama ini tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan atau misalnya dianggap ada kecurangan-kecurangan. Jadi, seharusnya para pihak bisa legowo menerima hasilnya itu,” kata Ketua Bawaslu Dr Muhammad kepada wartawan, Senin (21/11/2016).
Namun, kata Muhammad, kalau misalnya ada keberatan terkait dengan prosesnya silahkan dilaporkan ke pengawas pemilu yang ada di Kota Siantar. Dari sana nanti akan diproses secara berjenjang oleh Panwas Siantar, Bawaslu Sumut atau Bawaslu RI.
“Sejauh ini masih berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Jadi sampai Bawaslu RI, Bawaslu Sumut, dan Panwas Siantar, kita belum ada mendapat laporan adanya dugaan pelanggaran,” ujarnya.
Ditambahkannya kalau pun ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan ingin melaporkan, Bawaslu wajib untuk menindaklanjutinya kalau memang laporan itu sudah masuk.
“Prinsipnya, Bawaslu tidak ada mendorong orang agar ingin melaporkan. Tapi karena pelaksanaannya ada di Kota Siantar, jadi kita punya peraturan Bawaslu dan mekanisme koordinasinya secara berjenjang tapi seharusnya sudah ada laporan itu,” sergahnya kemudian.
Terkait laporan dugaan kecurangan data C6 yang kabarnya akan berdampak pada putusan sela, Muhammad mengatakan pihaknya akan mengkroscek ulang.
“Saya kira nanti akan dicek, kalau ada laporan sejumlah orang yang tidak mendapat undangan (C6) tentu panwas akan mengklarifikasikan kepada KPU. Sebab, KPU yang punya kewenangan dalam pendistribusian C6. Kita tidak bisa terlalu cepat memvonis bahwa akan ada penundaan,” pungkas Muhammad.
Sebelumnya hasil perolehan suara sementara yang dilansir situs KPU hingga Kamis (17/11/2016) pukul 11.30 WIB, pasangan Hulman Sitorus-Hefriansyah masih unggul dengan perolehan suara 59.336 suara (55,03%), disusul terpaut jauh oleh pasangan Wesli Silalahi-Sailanto dengan perolehan suara 25.542 suara (23,69%).
Sedangkan pasangan Teddy Robinson Siahaan-Zainal Purba diposisi ketiga dengan perolehan suara 18.919 suara (17,55%), urutan terakhir pasangan Sujito-Djumadi dengan perolehan suara 4.031 suara (3,74%).
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar