Belum Ada Lembaga Terdaftar yang Laporkan Hasil Surveinya ke KPU DKI
LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Komisioner KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan, belum ada satu pun lembaga survei terdaftar di KPU DKI Jakarta yang melaporkan hasil surveinya. Padahal, banyak lembaga tersebut yang telah merilis hasil surveinya ke publik.
"Banyak yang udah publish, tapi belum ada laporan," ujar Betty , Senin (6/2/2017).
Betty menuturkan, KPU DKI telah mengirimkan surat kepada semua lembaga terdaftar yang telah merilis hasil survei mereka untuk segera melaporkannya ke KPU DKI. Sebabnya, melaporkan hasil survei merupakan kewajiban setiap lembaga yang mendaftar untuk berpartisipasi pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
"(Dilaporkan) selama-lamanya dua minggu setelah mereka publish. Udah kami surati, bukan peringatan, surat pemberitahuan dulu, ngingetin," kata dia.
Apabila lembaga-lembaga survei tersebut tidak mengindahkan surat pemberitahuan itu, Betty menyebut KPU DKI akan kembali menyurati mereka dan mengumumkan lembaga survei yang tidak menyerahkan laporan hasil surveinya ke publik melalui media.
Selain itu, ada sanksi yang kemungkinan diterima lembaga-lembaga survei tersebut.
"Kalau perlu, buat dewan kode etik, tentu akan punya dampak sanksi. Bentuk sanksinya apa, tergantung dewan kode etik," ucap Betty.
32 lembaga survei terdaftar
Pendaftaran lembaga survei yang ingin berpartisipasi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 telah ditutup. Batas pendaftaran yakni satu bulan sebelum pemungutan suara pada 15 Februari 2017.
Betty menuturkan, total ada 32 lembaga survei yang mendaftar. KPU DKI telah mengumumkan ke-32 lembaga survei tersebut di laman resminya, www.kpujakarta.go.id, per 2 Februari 2017.
Berikut adalah 24 lembaga survei yang telah mendaftar:
1. Lingkaran Survei Indonesia
2. Jaringan Isu Publik
3. Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI)
4. PT Cyrus Nusantara
5. PT Indikator Politik Indonesia
6. Populi Center
7. PT Kompas Media Nusantara
8. Indonesian Consultan Mandiri (Charta Politika Indonesia)
9. Saiful Mujani Research & Consulting
10. PT Sun Televisi Network
11. Indo Barometer
12. Lembaga Riset Indonesia
13. PT Darta Media Indonesia (KASKUS)
14. PT Siber Media Abadi
15. Lembaga Survei Indonesia
16. PT Grup Riset Potensial
17. PT Intouch Innovate Indonesia
18. PT Pandawa Data Utama
19. PT Kio 95/Kelompok Diskusi dan Kajian Publik Indonesia (Kedai Kopi)
20. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
21. Yayasan Media Survei Nasional
22. PT Sands Analitik Indonesia
23. Poltracking Indonesia
24. Rakata Institute
25. PT Sinergi Data Indonesia
26. PT Citra Komunikasi LSI
27. Yayasan Voxpol Center Research and Consulting
28. PT Konsultan Citra Indonesia
29. Radio PAN Jakarta
30. PT Indo Riset Konsultan
31. PT Indonesian Political Marketing
32. FOKAL IMM (Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
Kriteria lembaga survei yang diterima mendaftar yakni benar-benar melakukan wawancara, tidak mengubah data lapangan, harus menggunakan metodologi ilmiah, menyertakan sumber dana, jumlah responden, serta tempat dan tanggal pemilihan survei.
Sumber : kompas/t
"Banyak yang udah publish, tapi belum ada laporan," ujar Betty , Senin (6/2/2017).
Betty menuturkan, KPU DKI telah mengirimkan surat kepada semua lembaga terdaftar yang telah merilis hasil survei mereka untuk segera melaporkannya ke KPU DKI. Sebabnya, melaporkan hasil survei merupakan kewajiban setiap lembaga yang mendaftar untuk berpartisipasi pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
"(Dilaporkan) selama-lamanya dua minggu setelah mereka publish. Udah kami surati, bukan peringatan, surat pemberitahuan dulu, ngingetin," kata dia.
Apabila lembaga-lembaga survei tersebut tidak mengindahkan surat pemberitahuan itu, Betty menyebut KPU DKI akan kembali menyurati mereka dan mengumumkan lembaga survei yang tidak menyerahkan laporan hasil surveinya ke publik melalui media.
Selain itu, ada sanksi yang kemungkinan diterima lembaga-lembaga survei tersebut.
"Kalau perlu, buat dewan kode etik, tentu akan punya dampak sanksi. Bentuk sanksinya apa, tergantung dewan kode etik," ucap Betty.
32 lembaga survei terdaftar
Pendaftaran lembaga survei yang ingin berpartisipasi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 telah ditutup. Batas pendaftaran yakni satu bulan sebelum pemungutan suara pada 15 Februari 2017.
Betty menuturkan, total ada 32 lembaga survei yang mendaftar. KPU DKI telah mengumumkan ke-32 lembaga survei tersebut di laman resminya, www.kpujakarta.go.id, per 2 Februari 2017.
Berikut adalah 24 lembaga survei yang telah mendaftar:
1. Lingkaran Survei Indonesia
2. Jaringan Isu Publik
3. Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI)
4. PT Cyrus Nusantara
5. PT Indikator Politik Indonesia
6. Populi Center
7. PT Kompas Media Nusantara
8. Indonesian Consultan Mandiri (Charta Politika Indonesia)
9. Saiful Mujani Research & Consulting
10. PT Sun Televisi Network
11. Indo Barometer
12. Lembaga Riset Indonesia
13. PT Darta Media Indonesia (KASKUS)
14. PT Siber Media Abadi
15. Lembaga Survei Indonesia
16. PT Grup Riset Potensial
17. PT Intouch Innovate Indonesia
18. PT Pandawa Data Utama
19. PT Kio 95/Kelompok Diskusi dan Kajian Publik Indonesia (Kedai Kopi)
20. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
21. Yayasan Media Survei Nasional
22. PT Sands Analitik Indonesia
23. Poltracking Indonesia
24. Rakata Institute
25. PT Sinergi Data Indonesia
26. PT Citra Komunikasi LSI
27. Yayasan Voxpol Center Research and Consulting
28. PT Konsultan Citra Indonesia
29. Radio PAN Jakarta
30. PT Indo Riset Konsultan
31. PT Indonesian Political Marketing
32. FOKAL IMM (Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
Kriteria lembaga survei yang diterima mendaftar yakni benar-benar melakukan wawancara, tidak mengubah data lapangan, harus menggunakan metodologi ilmiah, menyertakan sumber dana, jumlah responden, serta tempat dan tanggal pemilihan survei.
Sumber : kompas/t
Tidak ada komentar