Anas Urbaningrum Ungkap Arahan SBY Terkait Proyek E-KTP
LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, tak ada atensi khusus Partai Demokrat selama proses pembahasan dan pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Namun, Anas mengaku menerima arahan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. SBY meminta Anas sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat, mendukung proyek tersebut.
Saat itu, selain sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY juga menjabat Presiden RI.
"Memang ada arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, presiden, setiap kebijakan pemerintah harus didukung Fraksi Demokrat dan partai koalisi," ujar Anas saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017).
Anas mengatakan, yang ia ketahui, program penerapan e-KTP merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang paling disorot saat itu.
Proyek ini diperlukan untuk memperbaiki administrasi kependudukan nasional, sehingga perlu modernisasi.
"Itu yang jadi pengetahuan saya soal kebijakan ini. Pengadaannya saya tidak tahu," kata Anas.
Anas juga mengaku tak pernah mengikuti pembahasan pengadaan proyek ini.
Padahal, dalam dakwaan disebutkan ada pertemuan yang dihadiri Anas, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Pertemuan itu dimaksudkan untuk mencari dukungan representasi partai Golkar dan Demokrat dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Selanjutnya, dalam kesaksian Nazaruddin, Anas memberi arahan untuk mendukung pengadaan tersebut.
"Apa memberi pesan tertentu kepada fraksi?" tanya hakim. "Tidak ada pesan khusus, atensi khusus, karena tidak ada laporan yang membutuhkan atensi khusus," kata Anas.
JANGAN LEWATKAN VIDEO DIBAWAH INI
(komps/t)
 |
| Anas Urbaningrum |
Saat itu, selain sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY juga menjabat Presiden RI.
"Memang ada arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, presiden, setiap kebijakan pemerintah harus didukung Fraksi Demokrat dan partai koalisi," ujar Anas saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017).
Anas mengatakan, yang ia ketahui, program penerapan e-KTP merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang paling disorot saat itu.
Proyek ini diperlukan untuk memperbaiki administrasi kependudukan nasional, sehingga perlu modernisasi.
"Itu yang jadi pengetahuan saya soal kebijakan ini. Pengadaannya saya tidak tahu," kata Anas.
Anas juga mengaku tak pernah mengikuti pembahasan pengadaan proyek ini.
Padahal, dalam dakwaan disebutkan ada pertemuan yang dihadiri Anas, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Pertemuan itu dimaksudkan untuk mencari dukungan representasi partai Golkar dan Demokrat dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Selanjutnya, dalam kesaksian Nazaruddin, Anas memberi arahan untuk mendukung pengadaan tersebut.
"Apa memberi pesan tertentu kepada fraksi?" tanya hakim. "Tidak ada pesan khusus, atensi khusus, karena tidak ada laporan yang membutuhkan atensi khusus," kata Anas.
JANGAN LEWATKAN VIDEO DIBAWAH INI
(komps/t)
Tidak ada komentar