Cegah Radikalisme, Mensos Minta Uji Kompetensi Guru Diperketat
LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menilai bahwa evaluasi atau uji kompetensi terhadap tenaga pengajar di sekolah maupun universitas harus diperketat.
Menurut Khofifah, gerakan anti-Pancasila dan radikalisme telah merebak di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Paham tersebut disebarkan antara lain oleh guru atau pengajar yang berafiliasi dan bersimpati terhadap organisasi yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan ideologi transnasional seperti ideologi khilafah.
Lantaran yang disasar adalah pelajar dan remaja yang masih dalam tahap perkembangan, lanjut Khofifah, deteksi terhadap pengajar yang berpaham radikal perlu dilakukan sejak awal.
"Pergerakan mereka tidak statis. Penyebaran pengaruh juga dilakukan dengan serangkaian perekrutan anggota baru, pelatihan dan pendidikan kader yang dilakukan secara masif," ujar Khofifah melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2017).
Mengutip hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), lanjut Khofifah, benih radikalisme di kalangan remaja Indonesia dalam tahap mengkhawatirkan.
Sebanyak 6,12 persen responden menyatakan setuju bahwa pengeboman yang dilakukan Amrozi cs merupakan perintah agama.
Sementara 40,82 persen responden menjawab 'bersedia' dan 8,16 persen responden menjawab "sangat bersedia": melakukan penyerangan terhadap orang atau kelompok yang dianggap menghina Islam.
"Umumnya pelajar yang dimaksud siswa SMA dan mahasiwa atau di kalangan perguruan tinggi. Bahaya kalau ini terus dibiarkan," ucap Khofifah.
Sedangkan dalam survei SMRC yang lain menyebutkan ada 9,2 persen responden yang setuju NKRI diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam.
Adapun dalam survei Wahid Foundation, sebanyak 7,7 persen responden bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal.
"Angka yang disebutkan tersebut mungkin terbilang kecil. Namun demikian, tetap merupakan suatu ancaman, karena bukan tidak mungkin jumlahnya semakin besar dan mengganggu stabilitas keamanan dan politik bangsa," kata Khofifah.
Selain karena pengaruh pengajar, kata Khofifah, radikalisme juga terjadi akibat derasnya arus informasi yang beredar di media sosial dan internet. Saat ini mayoritas orang mencari ilmu lewat gadget.
Alhasil, banyak yang menjadi sesat karena tidak mengetahui asal muasal dalil dan sumber informasi tersebut.
Oleh sebab itu, khofifah menegaskan bahwa perspektif kemaslahatan umum harus ditata kembali. Hal ini termasuk dalam hal berguru dan mencari ilmu.
"Sanadnya tidak jelas. Jadi kalau mau berguru atau mencari ilmu harus jelas siapa yang menjadi jujugan (rujukan) sehingga tidak salah ajar," tuturnya.(trib/t)
LIHAT JUGA VIDEO MENARIK DI BAWAH INI
Menurut Khofifah, gerakan anti-Pancasila dan radikalisme telah merebak di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Paham tersebut disebarkan antara lain oleh guru atau pengajar yang berafiliasi dan bersimpati terhadap organisasi yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan ideologi transnasional seperti ideologi khilafah.
 |
| Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa |
Lantaran yang disasar adalah pelajar dan remaja yang masih dalam tahap perkembangan, lanjut Khofifah, deteksi terhadap pengajar yang berpaham radikal perlu dilakukan sejak awal.
"Pergerakan mereka tidak statis. Penyebaran pengaruh juga dilakukan dengan serangkaian perekrutan anggota baru, pelatihan dan pendidikan kader yang dilakukan secara masif," ujar Khofifah melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2017).
Mengutip hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), lanjut Khofifah, benih radikalisme di kalangan remaja Indonesia dalam tahap mengkhawatirkan.
Sebanyak 6,12 persen responden menyatakan setuju bahwa pengeboman yang dilakukan Amrozi cs merupakan perintah agama.
Sementara 40,82 persen responden menjawab 'bersedia' dan 8,16 persen responden menjawab "sangat bersedia": melakukan penyerangan terhadap orang atau kelompok yang dianggap menghina Islam.
"Umumnya pelajar yang dimaksud siswa SMA dan mahasiwa atau di kalangan perguruan tinggi. Bahaya kalau ini terus dibiarkan," ucap Khofifah.
Sedangkan dalam survei SMRC yang lain menyebutkan ada 9,2 persen responden yang setuju NKRI diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam.
Adapun dalam survei Wahid Foundation, sebanyak 7,7 persen responden bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal.
"Angka yang disebutkan tersebut mungkin terbilang kecil. Namun demikian, tetap merupakan suatu ancaman, karena bukan tidak mungkin jumlahnya semakin besar dan mengganggu stabilitas keamanan dan politik bangsa," kata Khofifah.
Selain karena pengaruh pengajar, kata Khofifah, radikalisme juga terjadi akibat derasnya arus informasi yang beredar di media sosial dan internet. Saat ini mayoritas orang mencari ilmu lewat gadget.
Alhasil, banyak yang menjadi sesat karena tidak mengetahui asal muasal dalil dan sumber informasi tersebut.
Oleh sebab itu, khofifah menegaskan bahwa perspektif kemaslahatan umum harus ditata kembali. Hal ini termasuk dalam hal berguru dan mencari ilmu.
"Sanadnya tidak jelas. Jadi kalau mau berguru atau mencari ilmu harus jelas siapa yang menjadi jujugan (rujukan) sehingga tidak salah ajar," tuturnya.(trib/t)
LIHAT JUGA VIDEO MENARIK DI BAWAH INI
Tidak ada komentar