5 Negara Belajar dan Berbagi Pengalaman di Bidang Kesehatan Ibu dan anak di Indonesia
LINTAS PUBLIK - “Comparative Study on Integrated Maternal, Neonatal, and Child Health Services Through Maternal and Child Heath Handbook in 2017” ini merupakan sebuah bentuk kerjasama dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan dan Provinsi Sumatera Barat dengan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) yang dilaksankan di Sumatera Barat pada tanggal 2-8 September 2017.
Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit didampingi Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono, Direktur Kesehatan Keluarga Eni Gustina, Senior Representative of JICA Indonesia Shunsuke TAKATOI dan Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN), Rika Kiswardani di Hotel Pangeran Padang pada tanggal 3 September 2017.
Pada pembukaan acara tersebut, Kepala Biro KTLN Rika Kiswardani mewakili Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan Kerjasama Teknik antar Negara Berkembang dengan berbagi pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan praktik terbaik “Kegaiatan ini merupakan bagian dari komitmen yang diimplementasikan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Cooperation, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagai National Focal Point, bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency-atau dikenal sebagai JICA, dan diimplementasikan oleh Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, bekerja sama dengan pemerintah daerah Sumatera Barat” jelas Rika Kiswardani.
Program ini telah berjalan pada tahun 2007 hingga 2011, sedangkan tahap kedua berjalan pada 2014 sampai 2016, dan tahun ini memasuki tahap ketiga “Komitmen untuk terus menyelenggarakan program ini dinyatakan kembali dalam deklarasi bersama antara Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang, Shinjo Abe selama Konferensi Asia Afrika pada tahun 2015” terang Kelapa Biro KTLN Rika Kiswardani. Berdasarkan deklarasi tersebut, Pemerintah Indonesia dan Jepang telah sepakat untuk memiliki program kolaborasi di masa depan dalam prioritas tertentu, seperti sektor sains dan pendidikan matematika, budidaya padi, pengembangan sumber daya manusia industri, dan Kesehatan Ibu dan Anak.
Sedangkan menurut Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia, berbagai masalah kesehatan yang dihadapi Indonesia, termasuk kematian ibu dan anak. Meskipun secara global, kemajuan substansial telah dicapai dalam meningkatkan kelangsungan hidup ibu dan anak. “Indonesia juga membuat kemajuan dalam meningkatkan kelangsungan hidup dan kesehatan ibu dan anak. Sejak tahun 1990 sampai 2015, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian balita menurun dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dan masing-masing dari 97 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup.” Jelas Anung Sugihantono.
Pada tahun 2014, skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan, skema ini telah mencakup sekitar seratus hingga tujuh puluh lima juta warga .Sedangkan pada masa transisi menuju 2019, beberapa wanita dan bayi baru lahir masih belum diasuransikan, sehingga membuat mereka sulit mengakses layanan kesehatan yang diperlukan.”Oleh karena itu, sejak tahun lalu, kami telah menghidupkan kembali Asuransi Kesehatan Bersalin (Jaminan Persalinan / Jampersal) yang secara khusus menargetkan ibu hamil yang tidak diasuransikan, mengharapkan ibu, dan bayi baru lahir, dan memastikan akses mereka terhadap layanan kesehatan berkualitas di tingkat dasar dan rujukan”tegas Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono. Jampersal juga menyediakan Rumah Bersalin Bersalin bersama dengan transportasi dan persediaan untuk kehidupan sehari-hari sementara di rumah menunggu. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui penguatan tingkat masyarakat, Kemenkes juga telah mengembangkan Buku Pegangan Ibu dan Anak (KIA).
Buku Pegangan KIA berisi dua elemen penting. Elemen pertama adalah catatan pelayanan kesehatan dasar berbasis rumah yang mencakup periode kehamilan, persalinan, pascamelahirkan, bayi baru lahir, balita, dan masa kanak-kanak. Yang kedua adalah materi pendidikan berbasis rumah mengenai informasi penting tentang ibu sehat dan anak yang sehat “Pengalaman kami dengan penggunaan Buku Pegangan KIA oleh penyedia layanan kesehatan dan keluarga telah menunjukkan hasil positif pada praktik keluarga untuk perawatan kesehatan ibu dan anak, termasuk perilaku mencari perawatan kesehatan. Kami juga telah memberitahukan bahwa Buku Pegangan KIA akan meningkatkan standar minimum layanan kesehatan di era desentralisasi.”tegas irjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono.
Pada kesematan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit juga memberikan penjelasan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk memenuhi hak kesehatan bagi warganya dengan berpartisipasi dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. “Pemprov Sumbar telah melakukan upaya memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan memperbaiki infrastruktur kesehatan, penempatan tenaga strategis seperti bidan ke pemerintahan terendah adalah desa, menyediakan fasilitas kesehatan yang mampu menangani perawatan darurat untuk ibu dan bayi baru lahir, 71 unit Puskesmas dapat PONED (Layanan Obstetri Dasar Darurat Darurat yaitu puskesmas yang dapat menangani layanan darurat ibu dan bayi baru lahir) dan 19 unit Rumah Sakit yang mampu melakukan PONEK ( Layanan Obstetrik Neonatal Emergency Emergency Service Darurat untuk Bayi yang Baru Lahir dan Baru Lahir di Rumah Sakit), penguatan kualitas pelayanan melalui akreditasi versi Puskesmas & Rumah Sakit 2012 dan penguatan sistem rujukan neonatal Ibu”Jelas Nasrul Abit.
Selain itu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, Provinsi Sumatera Barat juga meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan di bidang penanganan darurat ibu dan anak melalui pelatihan seperti pelatihan kehadiran kelahiran normal, penatalaksanaan kelahiran baru lahir. Membangun asuransi kesehatan melalui Jamkes Sumbar Sakato, Kemitraan dan kerjasama dengan organisasi profesi yaitu IDAI (Asosiasi Pediatrik Indonesia), POGI (Ikatan Ginekologi Obstetri Indonesia), IDI (Asosiasi Dokter Indonesia), IBI (Asosiasi Bidan Indonesia), sektor lintas sektoral (BKKBN, DPM, DKP) PKK, Aliansi White Ribbon, BKOW) dalam rangka pembinaan dan pelatihan kompetensi tenaga kesehatan, Pemberdayaan masyarakat dan keluarga melalui buku KIA, revitalisasi Posyandu (Pekan Posyandu), dan Penguatan Regulasi melalui Perda: - Peraturan No.5 tahun 2012 tentang HIV / AIDS - Peraturan No.8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok - Peraturan No.15 tahun 2014 tentang ASI Eksklusif
Kunjungi Pos Terpadu Ibu dan anak serta Pos Terpadu untuk Lansia
Peserta juga berkesempatan mengunjungi beberapa unit pelayanan kesehatan di Sawah Lunto dan Sijunjung yang memiliki peran penting dalam mendukung program KIA, seperti Ibu Hamil dan Pos Terpadu serta Pos Terpadu untuk Lansia. “Kami berharap para peserta akan belajar dari kunjungan studi mereka untuk memperluas pengetahuan mereka dan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pendekatan Indonesia untuk mendapatkan pemerintah daerah, antar sektor dan dukungan masyarakat.” Jelas Karo KTLN Rika Kiswardani.
Pada kesempatan ini peserta bisa langsung melihat secara langsung cara kerja Pos Terpadu Ibu dan Anak serta Pos Terpadu untuk Lansia yang berada di kabupaten di Sawah Lunto dan Sijunjung. Disini buku pegangan KIA diperkenalkan kepada peserta, dimana buku pegangan KIA mengintegrasikan berbagai layanan dalam program KIA, sehingga memungkinkan untuk memastikan rangkaian perawatan. Implementasi Buku Pegangan KIA di lapangan juga didukung oleh Professional Associaton seperti Bidan, Keperawatan, Dokter Spesialis Anak, OBGY, Nutrisionist dan lain-lain.
Di Kabupaten Sijunjung, peserta diajak mengunjungi Pos Terpadu untuk Lansia, disini peserta melakukan kegiatan study banding mereka tertarik pada bidang pengelolaan Posyandu Lansia atau Kelompok Usia Lanjut. Peserta di posyandu lansia berjumalah 60 orang dari satu jorong koran dan peserta posyandu lansia berumur 50 -90 tahun.
Posyandu lansia bertujuan untuk meningkatkan derejat kesehatan dan mutu kehidupan untuk mencapai masa tua yang bahagia, berguna dalam keluarga dan masyarakat sesuai dengan eksitensinya dalam strata kemasyarakatan. Pelayanan kesehatan pada posyandu lansia meliputi kesehatan fisik dan mental emosional, dengan KMS mencatat dan memantau untuk mengetahui lebih awal penyakit atau ancaman kesehatan lansia yang mereka hadapi dan sedang berkembang.
Menurut salah seorang dari Negara Thailand, dr Umaporn Sangkharerk mengatakan, menurut saya Lansia Di Negara kami hanya menjadi beban Negara, tetapi di Indonesia tepatnya di Sijunjung dapat memberikan motifasi kepada masyarakat, khusus nya tentang Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA). Begitu juga dengan peserta dari Negara Philiphina, dr Virginia L Narciso, ia menyatakan bahwa buku pegangan Lansia yang ada di Pos Terpadu untuk Lansia merupakan hal baru baginya, ini merupakan inovasi baru yang bisa kami tiru atau kami implementasikan di Negara kami.
LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Laporan: HR
Sumber: Humas Kemenetneg
 |
| Foto: Dok. Humas Kemenetneg |
Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit didampingi Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono, Direktur Kesehatan Keluarga Eni Gustina, Senior Representative of JICA Indonesia Shunsuke TAKATOI dan Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN), Rika Kiswardani di Hotel Pangeran Padang pada tanggal 3 September 2017.
Pada pembukaan acara tersebut, Kepala Biro KTLN Rika Kiswardani mewakili Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan Kerjasama Teknik antar Negara Berkembang dengan berbagi pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan praktik terbaik “Kegaiatan ini merupakan bagian dari komitmen yang diimplementasikan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Cooperation, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagai National Focal Point, bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency-atau dikenal sebagai JICA, dan diimplementasikan oleh Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, bekerja sama dengan pemerintah daerah Sumatera Barat” jelas Rika Kiswardani.
Program ini telah berjalan pada tahun 2007 hingga 2011, sedangkan tahap kedua berjalan pada 2014 sampai 2016, dan tahun ini memasuki tahap ketiga “Komitmen untuk terus menyelenggarakan program ini dinyatakan kembali dalam deklarasi bersama antara Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang, Shinjo Abe selama Konferensi Asia Afrika pada tahun 2015” terang Kelapa Biro KTLN Rika Kiswardani. Berdasarkan deklarasi tersebut, Pemerintah Indonesia dan Jepang telah sepakat untuk memiliki program kolaborasi di masa depan dalam prioritas tertentu, seperti sektor sains dan pendidikan matematika, budidaya padi, pengembangan sumber daya manusia industri, dan Kesehatan Ibu dan Anak.
Sedangkan menurut Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia, berbagai masalah kesehatan yang dihadapi Indonesia, termasuk kematian ibu dan anak. Meskipun secara global, kemajuan substansial telah dicapai dalam meningkatkan kelangsungan hidup ibu dan anak. “Indonesia juga membuat kemajuan dalam meningkatkan kelangsungan hidup dan kesehatan ibu dan anak. Sejak tahun 1990 sampai 2015, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian balita menurun dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dan masing-masing dari 97 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup.” Jelas Anung Sugihantono.
Pada tahun 2014, skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan, skema ini telah mencakup sekitar seratus hingga tujuh puluh lima juta warga .Sedangkan pada masa transisi menuju 2019, beberapa wanita dan bayi baru lahir masih belum diasuransikan, sehingga membuat mereka sulit mengakses layanan kesehatan yang diperlukan.”Oleh karena itu, sejak tahun lalu, kami telah menghidupkan kembali Asuransi Kesehatan Bersalin (Jaminan Persalinan / Jampersal) yang secara khusus menargetkan ibu hamil yang tidak diasuransikan, mengharapkan ibu, dan bayi baru lahir, dan memastikan akses mereka terhadap layanan kesehatan berkualitas di tingkat dasar dan rujukan”tegas Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono. Jampersal juga menyediakan Rumah Bersalin Bersalin bersama dengan transportasi dan persediaan untuk kehidupan sehari-hari sementara di rumah menunggu. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui penguatan tingkat masyarakat, Kemenkes juga telah mengembangkan Buku Pegangan Ibu dan Anak (KIA).
 |
| Foto: Dok. Humas Kemenetneg |
Buku Pegangan KIA berisi dua elemen penting. Elemen pertama adalah catatan pelayanan kesehatan dasar berbasis rumah yang mencakup periode kehamilan, persalinan, pascamelahirkan, bayi baru lahir, balita, dan masa kanak-kanak. Yang kedua adalah materi pendidikan berbasis rumah mengenai informasi penting tentang ibu sehat dan anak yang sehat “Pengalaman kami dengan penggunaan Buku Pegangan KIA oleh penyedia layanan kesehatan dan keluarga telah menunjukkan hasil positif pada praktik keluarga untuk perawatan kesehatan ibu dan anak, termasuk perilaku mencari perawatan kesehatan. Kami juga telah memberitahukan bahwa Buku Pegangan KIA akan meningkatkan standar minimum layanan kesehatan di era desentralisasi.”tegas irjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono.
Pada kesematan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit juga memberikan penjelasan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk memenuhi hak kesehatan bagi warganya dengan berpartisipasi dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. “Pemprov Sumbar telah melakukan upaya memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan memperbaiki infrastruktur kesehatan, penempatan tenaga strategis seperti bidan ke pemerintahan terendah adalah desa, menyediakan fasilitas kesehatan yang mampu menangani perawatan darurat untuk ibu dan bayi baru lahir, 71 unit Puskesmas dapat PONED (Layanan Obstetri Dasar Darurat Darurat yaitu puskesmas yang dapat menangani layanan darurat ibu dan bayi baru lahir) dan 19 unit Rumah Sakit yang mampu melakukan PONEK ( Layanan Obstetrik Neonatal Emergency Emergency Service Darurat untuk Bayi yang Baru Lahir dan Baru Lahir di Rumah Sakit), penguatan kualitas pelayanan melalui akreditasi versi Puskesmas & Rumah Sakit 2012 dan penguatan sistem rujukan neonatal Ibu”Jelas Nasrul Abit.
Selain itu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, Provinsi Sumatera Barat juga meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan di bidang penanganan darurat ibu dan anak melalui pelatihan seperti pelatihan kehadiran kelahiran normal, penatalaksanaan kelahiran baru lahir. Membangun asuransi kesehatan melalui Jamkes Sumbar Sakato, Kemitraan dan kerjasama dengan organisasi profesi yaitu IDAI (Asosiasi Pediatrik Indonesia), POGI (Ikatan Ginekologi Obstetri Indonesia), IDI (Asosiasi Dokter Indonesia), IBI (Asosiasi Bidan Indonesia), sektor lintas sektoral (BKKBN, DPM, DKP) PKK, Aliansi White Ribbon, BKOW) dalam rangka pembinaan dan pelatihan kompetensi tenaga kesehatan, Pemberdayaan masyarakat dan keluarga melalui buku KIA, revitalisasi Posyandu (Pekan Posyandu), dan Penguatan Regulasi melalui Perda: - Peraturan No.5 tahun 2012 tentang HIV / AIDS - Peraturan No.8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok - Peraturan No.15 tahun 2014 tentang ASI Eksklusif
Kunjungi Pos Terpadu Ibu dan anak serta Pos Terpadu untuk Lansia
Peserta juga berkesempatan mengunjungi beberapa unit pelayanan kesehatan di Sawah Lunto dan Sijunjung yang memiliki peran penting dalam mendukung program KIA, seperti Ibu Hamil dan Pos Terpadu serta Pos Terpadu untuk Lansia. “Kami berharap para peserta akan belajar dari kunjungan studi mereka untuk memperluas pengetahuan mereka dan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pendekatan Indonesia untuk mendapatkan pemerintah daerah, antar sektor dan dukungan masyarakat.” Jelas Karo KTLN Rika Kiswardani.
 |
| Foto: Dok. Humas Kemenetneg |
Pada kesempatan ini peserta bisa langsung melihat secara langsung cara kerja Pos Terpadu Ibu dan Anak serta Pos Terpadu untuk Lansia yang berada di kabupaten di Sawah Lunto dan Sijunjung. Disini buku pegangan KIA diperkenalkan kepada peserta, dimana buku pegangan KIA mengintegrasikan berbagai layanan dalam program KIA, sehingga memungkinkan untuk memastikan rangkaian perawatan. Implementasi Buku Pegangan KIA di lapangan juga didukung oleh Professional Associaton seperti Bidan, Keperawatan, Dokter Spesialis Anak, OBGY, Nutrisionist dan lain-lain.
Di Kabupaten Sijunjung, peserta diajak mengunjungi Pos Terpadu untuk Lansia, disini peserta melakukan kegiatan study banding mereka tertarik pada bidang pengelolaan Posyandu Lansia atau Kelompok Usia Lanjut. Peserta di posyandu lansia berjumalah 60 orang dari satu jorong koran dan peserta posyandu lansia berumur 50 -90 tahun.
 |
| Foto: Dok. Humas Kemenetneg |
Posyandu lansia bertujuan untuk meningkatkan derejat kesehatan dan mutu kehidupan untuk mencapai masa tua yang bahagia, berguna dalam keluarga dan masyarakat sesuai dengan eksitensinya dalam strata kemasyarakatan. Pelayanan kesehatan pada posyandu lansia meliputi kesehatan fisik dan mental emosional, dengan KMS mencatat dan memantau untuk mengetahui lebih awal penyakit atau ancaman kesehatan lansia yang mereka hadapi dan sedang berkembang.
Menurut salah seorang dari Negara Thailand, dr Umaporn Sangkharerk mengatakan, menurut saya Lansia Di Negara kami hanya menjadi beban Negara, tetapi di Indonesia tepatnya di Sijunjung dapat memberikan motifasi kepada masyarakat, khusus nya tentang Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA). Begitu juga dengan peserta dari Negara Philiphina, dr Virginia L Narciso, ia menyatakan bahwa buku pegangan Lansia yang ada di Pos Terpadu untuk Lansia merupakan hal baru baginya, ini merupakan inovasi baru yang bisa kami tiru atau kami implementasikan di Negara kami.
LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Laporan: HR
Sumber: Humas Kemenetneg
Tidak ada komentar