KPK Tegaskan Pemko Siantar Harus Terapkan Era Keterbukaan dan Cegah Korupsi
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota untuk membenahi diri dengan menggunakan sistem kemajuan teknologi informatika.
Hal ini disampaikan Deputi Pencegahan Korupsi,Ardiansyah Nasution dihadapan 11 kepala daerah atau yang mewakili saat rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di Aula Sekretariat Daerah, Rabu (6/9/2017)
Dia mengingatkan Kepala daerah,wakil kepala daerah bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) berhati-hati menjalankan pemerintahan sehingga tidak terjerat koprusi. Disamping itu, pelaksanaan pemerintahan dijalankan lebih terbuka kepada publik.
Saat diwawancarai wartawan, Ardiansyah menjelaskan bahwa dari 33 daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara telah membuat komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan penindakan korupsi, termasuk dengan Kota Pematangsiantar.
“Saat ini ada 11 daerah dikumpulkan. Kemarin juga sudah kita kumpulkan 11 daerah di Kabupaten Labusel. Intinya, kita melakukan program aksi dalam rangka mendorong daerah membangun sistem E-Planning dengan perencaan secara online, keuangan secara online, perijinan secara online,”ucapnya.
Ia mengatakan pertemuan monitoring evaluasi dari kegiatan merupakan tidak lanjut dari kegiatan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, khususnya di Kota Pematangsiantar. Harapannya, dalam waktu dekat semua berjalan lancar dan kemudian terebosan yang dilakukan di kota ini dapat di contoh oleh daerah lainnya.
Selain mendorong percepatan penggunaan E-Planning, KPK menyoroti beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang dinilai masih sarat dijadikan ajang korupsi seperti Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan dan beberapa lainnya. Intinya kata Adiansyah Nasution, KPK mengingatkan diluar dari perencaan, penganggaran ada indikasi-indikasi korupsinya yang harus dicegah. Misalnya, jual beli jabatan, pemberian uang kasih sayang atau dalam bentuknya.
“Saat ini berlomba-lomba untuk mendapatkan akreditasi Puskesmas. Kenapa? Karena ada dana dari BPJS Kesehatan. Pertanyaannya apakah Puskesmas sudah siap? Jangan dipaksakan padahal SDM-nya belum siap. Ujung-ujungnya mereka hanya mengharapkan dana dari BPJS Kesehatan. Termasuk dengan dana BOS di pendidikan dan pungutan-pungutan di sekolah. Makanya ini harus disampaikan kepada semua SKPD supaya mereka hati-hati. Karena ada saber pungli. Ada banyak hal yang mau kita sampaikan. Intinya janga terjadi korupsinya karena semua sudah mengawasi, ” ucapnya.
Pelaksanaan roda pemerintahan dengan sistem online bisa diakses darimana pun oleh pihak yang berwenang termasuk masyarakat. Transparansi yang dimaksud berkaitan dengan besaran anggaran untuk suatu proyek atau pekerjaan lainnnya dan sudah sejauh mana dikerjakan.
“Itu kelihatan. Disana juga ada pengaduan. Sistem pelaporan. Pengaduan bukan hal yang penting tetapi adalah responya. Kita berharap nantinya ini menjai kontrol dari Pak Walikota,”ujarnya.
Pada pertemuan sebelumnya, Ardiansyah Nasution mengingatkan agar Kepala Daerah dan pimpinan OPD jangan mencoba meminta-minta kepada bawahannya. Disamping itu, mengenai paket proyek pembangunan jalan atau jenis proyek lainnya. Ia mengingatkan agar pelaksanaan proyek jangan dipermainkan. Menurutnya, selama ini banyak oknum pejabat bermain administrasi seolah-olah dalam proses tender berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Nyatanya, pelaksanaan administrasi hanya dikerjakan orang yang sama.
“Yang saya tahu ada ULP-nya (unit layanan pengadaan) tetapi anggota-anggota didalamnnya juga oknum pejabat SKPD yang di pokjakan. Yang merencanakan dia (oknumnya), yang menyiapkan semuannya dia. Kemudian diserahkan ke ULP. Nah ULP dia-dia juga. Ini yang harus diperhatikan kepala daerah. Ini bukan hanya terjadi di PU (Dinas Pekerjaan Umum,"ucapnya merinci.
Adapun daerah yang hadir antara lain, Kabupaten Samosir, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun,Kota Pematangsiantar, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara.
LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Penulis : franki
Editor : tagor
 |
| Foto: lintaspiblik.com |
Hal ini disampaikan Deputi Pencegahan Korupsi,Ardiansyah Nasution dihadapan 11 kepala daerah atau yang mewakili saat rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di Aula Sekretariat Daerah, Rabu (6/9/2017)
Dia mengingatkan Kepala daerah,wakil kepala daerah bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) berhati-hati menjalankan pemerintahan sehingga tidak terjerat koprusi. Disamping itu, pelaksanaan pemerintahan dijalankan lebih terbuka kepada publik.
Saat diwawancarai wartawan, Ardiansyah menjelaskan bahwa dari 33 daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara telah membuat komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan penindakan korupsi, termasuk dengan Kota Pematangsiantar.
“Saat ini ada 11 daerah dikumpulkan. Kemarin juga sudah kita kumpulkan 11 daerah di Kabupaten Labusel. Intinya, kita melakukan program aksi dalam rangka mendorong daerah membangun sistem E-Planning dengan perencaan secara online, keuangan secara online, perijinan secara online,”ucapnya.
Ia mengatakan pertemuan monitoring evaluasi dari kegiatan merupakan tidak lanjut dari kegiatan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, khususnya di Kota Pematangsiantar. Harapannya, dalam waktu dekat semua berjalan lancar dan kemudian terebosan yang dilakukan di kota ini dapat di contoh oleh daerah lainnya.
Selain mendorong percepatan penggunaan E-Planning, KPK menyoroti beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang dinilai masih sarat dijadikan ajang korupsi seperti Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan dan beberapa lainnya. Intinya kata Adiansyah Nasution, KPK mengingatkan diluar dari perencaan, penganggaran ada indikasi-indikasi korupsinya yang harus dicegah. Misalnya, jual beli jabatan, pemberian uang kasih sayang atau dalam bentuknya.
“Saat ini berlomba-lomba untuk mendapatkan akreditasi Puskesmas. Kenapa? Karena ada dana dari BPJS Kesehatan. Pertanyaannya apakah Puskesmas sudah siap? Jangan dipaksakan padahal SDM-nya belum siap. Ujung-ujungnya mereka hanya mengharapkan dana dari BPJS Kesehatan. Termasuk dengan dana BOS di pendidikan dan pungutan-pungutan di sekolah. Makanya ini harus disampaikan kepada semua SKPD supaya mereka hati-hati. Karena ada saber pungli. Ada banyak hal yang mau kita sampaikan. Intinya janga terjadi korupsinya karena semua sudah mengawasi, ” ucapnya.
Pelaksanaan roda pemerintahan dengan sistem online bisa diakses darimana pun oleh pihak yang berwenang termasuk masyarakat. Transparansi yang dimaksud berkaitan dengan besaran anggaran untuk suatu proyek atau pekerjaan lainnnya dan sudah sejauh mana dikerjakan.
 |
| Foto: lintaspiblik.com |
“Itu kelihatan. Disana juga ada pengaduan. Sistem pelaporan. Pengaduan bukan hal yang penting tetapi adalah responya. Kita berharap nantinya ini menjai kontrol dari Pak Walikota,”ujarnya.
Pada pertemuan sebelumnya, Ardiansyah Nasution mengingatkan agar Kepala Daerah dan pimpinan OPD jangan mencoba meminta-minta kepada bawahannya. Disamping itu, mengenai paket proyek pembangunan jalan atau jenis proyek lainnya. Ia mengingatkan agar pelaksanaan proyek jangan dipermainkan. Menurutnya, selama ini banyak oknum pejabat bermain administrasi seolah-olah dalam proses tender berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Nyatanya, pelaksanaan administrasi hanya dikerjakan orang yang sama.
“Yang saya tahu ada ULP-nya (unit layanan pengadaan) tetapi anggota-anggota didalamnnya juga oknum pejabat SKPD yang di pokjakan. Yang merencanakan dia (oknumnya), yang menyiapkan semuannya dia. Kemudian diserahkan ke ULP. Nah ULP dia-dia juga. Ini yang harus diperhatikan kepala daerah. Ini bukan hanya terjadi di PU (Dinas Pekerjaan Umum,"ucapnya merinci.
Adapun daerah yang hadir antara lain, Kabupaten Samosir, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun,Kota Pematangsiantar, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara.
LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar