Warga Miskin Geruduk Dinas Sosial Siantar, Dituding Bantuan Tidak Tepat sasaran
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Puluhan warga tidak mampu menggruduk Dinas Sosial Pemko Pematangsiantar perihal tidak tepatnya sasaran bantuan Pemerintah.
Aksi unjuk rasa itu,dikomandoi Forum Orang Miskin Siantar-Simalungun,Lipen Simanjuntak,Kamis (14/12/2017).
Kepada sejumlah awak media, pengunjuk rasa tersebut menuding pendataan warga miskin yang dilakukan Dinsos Pematangsiantar diduga sarat nepotisme. Hal ini jelas berbanding terbalik,dengan sikap pemerintah pusat yang selalu berupaya memberantas kemiskinan di Indonesia dengan memberikan program-program bantuan kemiskinan.
"Akan tetapi itu semua sangat sulit terwujud karena instansi Dinsos tidak menjalankan program bantuan tersebut sebagaimana mestinya,"ungkap mereka.
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar, sebab banyak daftar pra sejahtera diberikan kepada orang mampu.
"Sekarang yang mendata adalah Dinsos, bukan BPS (Badan Pusat Statistik). Ternyata yang mendapatkan raskin, Program Keluarga Harapan (PKH),Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dana lansia dan dana disabilitas adalah hanya orang-orang yang dekat sama oknum PNS itu,"ujarnya.
Persoalan yang ditemukan dilapangan, menurut Lipen Simanjuntak ada oknum Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) justru mendapat bantuan. Padahal mereka perangkat pemerintah non PNS.
Selain itu dana lansia, dana disabilitas harusnya dicairkan sekali tiga bulan kepada warga yang berhak mendapatkannya. Anehnya, orang bisa memanjat pohon kelapa yang mendapat bantuan.
"Banyak juga yang terdaftar PKH tetapi mereka justru tidak mendapatkan uangnya. Kami yang datang ini banyak yang lansia, ada orang cacat tetapi tidak mendapatkan bantuan apapun. Bahkan ada yang pernah mendapatkan bantuan. Namun sekarang tidak mendapatkan lagi. Contohnya di Mekar Nauli ada 58 warga dicoret namanya. Padahal perubahan ekonomi mereka tidak ada. Masih saja,"ucapnya.
Salah seorang ibu yang mengalami kebutaan mengutarakan seharusnya dirinya mendapatkan bantuan. Apalagi tidak sedikit orang buta memiliki tanggungan dan harus menjalani hidup dalam keterbatasan.
"Saya ini kan buta dan memiliki dua anak. Tetapi saya tidak pernah menerima bantuan. Dulu pernah ada yang mendata tetapi tidak tahu kemana ujungnya. Makanya saya jadinya malas kalau datang lagi pendata. Ini hanya memanfaatkan kondisi kami saja,"ucapnya.
Rudi Siallagan, salah seorang yang mengalami cacat juga mengaku aneh dengan sistem pendataan Dinsos, karena dulunya ia mendapatkan bantuan sebagai orang cacat.
Tetapi belakangan dicoret. Ia menduga berkaitan dengan sikapnya yang melakukan perlawanan atas pemotongan bantuan yang dilakukan Dinsos.
"Kalau memang saya tidak layak menerima, kenapa ada orang lain yang lebih sehat dari saya mendapatkan bantuan. Saya bisa berjualan karena pagi diantarkan mama saya ke kios dan sorenya dijemput. Padahal mama saya sudah berusia 70 tahunan,” katanya.
Kepala Dinas Sosial,Pariaman Silaen mengatakan jumlah penerima KUBE ada 14 kelompok dan mereka mendapatkan bantuan langsung melalui rekening ketua dan bendahara pengurus KUBE dengan besaran dananya Rp 30 juta. Kadinsos mengatakan pihaknya hanya memfasilitasi penggunaan anggaran.
"Kami tidak pernah ikut campur masalahn uangnya. Dinsos hanya mengeluarkan SK nya untuk pencairan,"ucapnya.
Untuk orang disabilitas jumlahnya 40 dan dana yang didapatkan Rp 300 ribu per bulan dan itu langsung diserahkan melalui bank kepada mereka. Disabilitas ini adalah orang yang harus membutuhkan bantuan orang untuk dalam melaksanakan aktifitasnya seperti untuk makan, mandi.
“Biasanya hanya duduk dan tidur yang bisa. Sementara bantuan lansia dari pemerintah pusat untuk Kota Pematangsiantar belum ada.
"Kalau di Simalungun memang ada. Kita sudah pernah melakukan pendataan dan di Siantar jumlahnya 800 orang. Itu di tahun 2015 kita data, untuk mendapatkan bantuan ke tahun 2016. Data ini juga sudah dimintakan pemerintah pusat dan kita sudah sampaikan datanya. Mudah-mudahanlah tahun 2018 turun. Yang mendapatkan bantuan itu orang yang berusia 70 tahun" jelasnya.
Sedangkan dana penerimaan PKH jumlahnya 300 orang dan yang mendapatkan PKH itu adalah orangtua berusia 70 tahun yang masih memiliki tanggungan.
"PKH ini menerima dana Rp 1.850.000 selama satu tahun yang dibayarkan 4 termil. Dana ini sama saja kepada semua warga. Tidak berdasarkan jumlah anggota keluarga" terangnya sembari mengatakan jumlah penerima raskin di Kota Pematangsiantar sebanyak 12.920 Kepala Keluarga.
Berkaitan dengan keluhan warga itu, Kadinsos Pematangsiantar mengatakan banyak terimakasih kepada warga karena memberikan penjelasan atas situasi dilapangan. Ia berjanji akan melakukan evaluasi terhadap data-data yang ada saat ini.
"Kita akan turun kelapangan dan jika ada kita temukan nanti data penerima bantuan yang tidak tepat maka akan kami coret,"tambahnya.
LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Penulis : franki
Editor : tagor
Aksi unjuk rasa itu,dikomandoi Forum Orang Miskin Siantar-Simalungun,Lipen Simanjuntak,Kamis (14/12/2017).
Kepada sejumlah awak media, pengunjuk rasa tersebut menuding pendataan warga miskin yang dilakukan Dinsos Pematangsiantar diduga sarat nepotisme. Hal ini jelas berbanding terbalik,dengan sikap pemerintah pusat yang selalu berupaya memberantas kemiskinan di Indonesia dengan memberikan program-program bantuan kemiskinan.
"Akan tetapi itu semua sangat sulit terwujud karena instansi Dinsos tidak menjalankan program bantuan tersebut sebagaimana mestinya,"ungkap mereka.
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar, sebab banyak daftar pra sejahtera diberikan kepada orang mampu.
"Sekarang yang mendata adalah Dinsos, bukan BPS (Badan Pusat Statistik). Ternyata yang mendapatkan raskin, Program Keluarga Harapan (PKH),Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dana lansia dan dana disabilitas adalah hanya orang-orang yang dekat sama oknum PNS itu,"ujarnya.
Persoalan yang ditemukan dilapangan, menurut Lipen Simanjuntak ada oknum Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) justru mendapat bantuan. Padahal mereka perangkat pemerintah non PNS.
Selain itu dana lansia, dana disabilitas harusnya dicairkan sekali tiga bulan kepada warga yang berhak mendapatkannya. Anehnya, orang bisa memanjat pohon kelapa yang mendapat bantuan.
"Banyak juga yang terdaftar PKH tetapi mereka justru tidak mendapatkan uangnya. Kami yang datang ini banyak yang lansia, ada orang cacat tetapi tidak mendapatkan bantuan apapun. Bahkan ada yang pernah mendapatkan bantuan. Namun sekarang tidak mendapatkan lagi. Contohnya di Mekar Nauli ada 58 warga dicoret namanya. Padahal perubahan ekonomi mereka tidak ada. Masih saja,"ucapnya.
Salah seorang ibu yang mengalami kebutaan mengutarakan seharusnya dirinya mendapatkan bantuan. Apalagi tidak sedikit orang buta memiliki tanggungan dan harus menjalani hidup dalam keterbatasan.
"Saya ini kan buta dan memiliki dua anak. Tetapi saya tidak pernah menerima bantuan. Dulu pernah ada yang mendata tetapi tidak tahu kemana ujungnya. Makanya saya jadinya malas kalau datang lagi pendata. Ini hanya memanfaatkan kondisi kami saja,"ucapnya.
Rudi Siallagan, salah seorang yang mengalami cacat juga mengaku aneh dengan sistem pendataan Dinsos, karena dulunya ia mendapatkan bantuan sebagai orang cacat.
Tetapi belakangan dicoret. Ia menduga berkaitan dengan sikapnya yang melakukan perlawanan atas pemotongan bantuan yang dilakukan Dinsos.
"Kalau memang saya tidak layak menerima, kenapa ada orang lain yang lebih sehat dari saya mendapatkan bantuan. Saya bisa berjualan karena pagi diantarkan mama saya ke kios dan sorenya dijemput. Padahal mama saya sudah berusia 70 tahunan,” katanya.
Kepala Dinas Sosial,Pariaman Silaen mengatakan jumlah penerima KUBE ada 14 kelompok dan mereka mendapatkan bantuan langsung melalui rekening ketua dan bendahara pengurus KUBE dengan besaran dananya Rp 30 juta. Kadinsos mengatakan pihaknya hanya memfasilitasi penggunaan anggaran.
"Kami tidak pernah ikut campur masalahn uangnya. Dinsos hanya mengeluarkan SK nya untuk pencairan,"ucapnya.
Untuk orang disabilitas jumlahnya 40 dan dana yang didapatkan Rp 300 ribu per bulan dan itu langsung diserahkan melalui bank kepada mereka. Disabilitas ini adalah orang yang harus membutuhkan bantuan orang untuk dalam melaksanakan aktifitasnya seperti untuk makan, mandi.
“Biasanya hanya duduk dan tidur yang bisa. Sementara bantuan lansia dari pemerintah pusat untuk Kota Pematangsiantar belum ada.
"Kalau di Simalungun memang ada. Kita sudah pernah melakukan pendataan dan di Siantar jumlahnya 800 orang. Itu di tahun 2015 kita data, untuk mendapatkan bantuan ke tahun 2016. Data ini juga sudah dimintakan pemerintah pusat dan kita sudah sampaikan datanya. Mudah-mudahanlah tahun 2018 turun. Yang mendapatkan bantuan itu orang yang berusia 70 tahun" jelasnya.
Sedangkan dana penerimaan PKH jumlahnya 300 orang dan yang mendapatkan PKH itu adalah orangtua berusia 70 tahun yang masih memiliki tanggungan.
"PKH ini menerima dana Rp 1.850.000 selama satu tahun yang dibayarkan 4 termil. Dana ini sama saja kepada semua warga. Tidak berdasarkan jumlah anggota keluarga" terangnya sembari mengatakan jumlah penerima raskin di Kota Pematangsiantar sebanyak 12.920 Kepala Keluarga.
Berkaitan dengan keluhan warga itu, Kadinsos Pematangsiantar mengatakan banyak terimakasih kepada warga karena memberikan penjelasan atas situasi dilapangan. Ia berjanji akan melakukan evaluasi terhadap data-data yang ada saat ini.
"Kita akan turun kelapangan dan jika ada kita temukan nanti data penerima bantuan yang tidak tepat maka akan kami coret,"tambahnya.
LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar