Kubu Ambhara dan Manhattan dalam Pusaran Konfik Hanura
LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tengah mengalami perpecahan di tingkat internal. Dua kubu berbeda saling memecat pentolan kubu lainnya.
Kubu Ketua Umum Oesman Sapta Odang, akrab disapa OSO, memecat Sekretaris Jenderal Sarifuddin Suding. Posisinya digantikan Herry Lontung Siregar.
Sementara kubu Sudding lebih dulu memecat OSO sebagai Ketua Umum Hanura. Selanjutnya ditunjuk Daryatmo sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum.
Perpecahan tersebut mulai terlihat ketika ada dua pertemuan yang diselenggarakan di dua tempat berbeda oleh dua kubu tersebut, Senin (15/1/2018) lalu.
Kubu Sudding menggelar pertemuan di Hotel Ambhara di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Selain Sudding, kubu ini diklaim turut dihadiri oleh dua senior sekaligus pendiri Hanura, Subagyo HS dan Wiranto. Turut hadir pula Wakil Ketua Umum Nurdin Tampubolon, Wisnu Dewanto, Daryatmo.
Sementara kubu OSO menggelar pertemuan di wilayah Jakarta Selatan juga, yakni di Hotel Manhattan di bilangan Kuningan. Dalam pertemuan dengan agenda persiapan menghadapi pemilu ini, OSO di didampingi sejumlah wakil ketua umum. Pertemuan ini juga dihadiri oleh para ketua dewan pimpinan daerah.
Belakangan dalam pertemuan ini, terselip agenda pemecatan Sudding dari posisi Sekjen Hanura.
Kedua kubu pun melakukan aksi serang lewat berbagai pernyataan yang disampaikan kepada media.
Kubu Ambhara misalnya, lewat Sudding, dinyatakan bahwa sejumlah DPD Hanura menyampaikan mosi tidak percaya kepada OSO selaku Ketum Hanura dan akan ada pemberhentian pada OSO.
Dilansir dari CNNIndonesia.com yang tergabung dalam kubu Ambara pun membeberkan sejumlah alasan mengapa OSO pantas dilengserkan.
OSO dituding memecat sejumlah ketua DPD tidak sesuai dengan prosedur dan keputusan yang diambil oleh OSO tidak pernah melalui rapat pengurus sehingga bersifat subyektif.
Selain itu, tata kelola keuangan Hanura dibawah kepemimpinan OSO juga disebut sangat buruk.
Gaya kepemimpinan OSO pun menuai kecaman para pengurus DPD karena kerap melontarkan kata-kata kasar di hadapan pengurus DPD dan DPP.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana pun mengungkapkan, OSO juga kerap menerbitkan Surat Keputusan (SK) ganda dan memungut mahar bagi calon kepala daerah.
Di sisi lain, dari kubu Manhattan, Ketua DPP Hanura Benny Ramdhani membantah soal tudingan keputusan sepihak dari OSO serta permintaan mahar dalam setiap dukungan terhadap calon kepala daerah.
Tak hanya itu, Benny juga menuding penunjukkan Daryatmo sebagai Plt Ketum Hanura sebagai tindakan liar dan ilegal, sehingga pengangkatan Daryatmo dianggap tidak sah.
Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Gede Pasek Suardika juga mengatakan, pergantian ketua umum harus berdasarkan AD/ART yakni lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Pasek pun menegaskan pergantian Ketum tidak bisa dilakukan hanya dengan melakukan rapat yang dihadiri sejumlah ketua DPD.
OSO juga menegaskan tidak akan menyelenggarakan munaslub dalam waktu dekat. Apalagi, menurutnya pelaksanaan Munaslub harus seizin dirinya yang disebut masih menjadi ketua umum Hanura yang sah.
Saat ini, nama Wiranto selaku mantan Ketum Hanura yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Hanura juga disebut oleh kedua kubu, baik kubu Ambhara maupun kubu Manhattan.
Dari kubu Manhattan, OSO secara langsung menyampaikan tidak keberatan jika Wiranto ingin mengambil alih posisi Ketum Hanura.
OSO pun mengklaim akan mengembalikan posisi Ketum Hanura kepada Wiranto dengan senang hati dengan cara sebaik-baiknya tanpa menimbulkan konflik di internal Hanura.
Sebab, menurut OSO jabatan Ketum Hanura yang saat ini diembannya merupakan permintaan langsung dari Wiranto.
Sementara, kubu Ambhara mengklaim Wiranto selaku ketua Dewan Pembina Hanura saat ini tengah menindaklanjuti proses pemecatan OSO selaku Ketum Hanura sesuai dengan keinginan kubu Ambhara.
Sementara Wiranto mengaku tidak berpihak pada salah satu kubu. “Posisi saya bukan bagian dalam konflik, tapi justru mengambil bagian dari penyelesaian konflik,” kata Wiranto.
Ia meminta pengurus Hanura tetap mengedepankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam setiap penyelesaian konflik.
“Saya berpesan pada pihak yang berkonflik, selesaikan lewat mekanisme yang bertumpu pada AD/ART dalam hal ini melibatkan Dewan Kehormatan Partai atau Mahkamah Partai,” kata Wiranto.
Sumber : cnn
Kubu Ketua Umum Oesman Sapta Odang, akrab disapa OSO, memecat Sekretaris Jenderal Sarifuddin Suding. Posisinya digantikan Herry Lontung Siregar.
Sementara kubu Sudding lebih dulu memecat OSO sebagai Ketua Umum Hanura. Selanjutnya ditunjuk Daryatmo sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum.
 |
| Hanura menunjuk Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (kedua kanan depan) sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum menggantikan Oesman Sapta Odang. |
Kubu Sudding menggelar pertemuan di Hotel Ambhara di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Selain Sudding, kubu ini diklaim turut dihadiri oleh dua senior sekaligus pendiri Hanura, Subagyo HS dan Wiranto. Turut hadir pula Wakil Ketua Umum Nurdin Tampubolon, Wisnu Dewanto, Daryatmo.
Sementara kubu OSO menggelar pertemuan di wilayah Jakarta Selatan juga, yakni di Hotel Manhattan di bilangan Kuningan. Dalam pertemuan dengan agenda persiapan menghadapi pemilu ini, OSO di didampingi sejumlah wakil ketua umum. Pertemuan ini juga dihadiri oleh para ketua dewan pimpinan daerah.
 |
| Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang yang diberhentikan oleh kubu yang lain di tubuh partai itu. |
Kedua kubu pun melakukan aksi serang lewat berbagai pernyataan yang disampaikan kepada media.
Kubu Ambhara misalnya, lewat Sudding, dinyatakan bahwa sejumlah DPD Hanura menyampaikan mosi tidak percaya kepada OSO selaku Ketum Hanura dan akan ada pemberhentian pada OSO.
Dilansir dari CNNIndonesia.com yang tergabung dalam kubu Ambara pun membeberkan sejumlah alasan mengapa OSO pantas dilengserkan.
OSO dituding memecat sejumlah ketua DPD tidak sesuai dengan prosedur dan keputusan yang diambil oleh OSO tidak pernah melalui rapat pengurus sehingga bersifat subyektif.
Selain itu, tata kelola keuangan Hanura dibawah kepemimpinan OSO juga disebut sangat buruk.
Gaya kepemimpinan OSO pun menuai kecaman para pengurus DPD karena kerap melontarkan kata-kata kasar di hadapan pengurus DPD dan DPP.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana pun mengungkapkan, OSO juga kerap menerbitkan Surat Keputusan (SK) ganda dan memungut mahar bagi calon kepala daerah.
Di sisi lain, dari kubu Manhattan, Ketua DPP Hanura Benny Ramdhani membantah soal tudingan keputusan sepihak dari OSO serta permintaan mahar dalam setiap dukungan terhadap calon kepala daerah.
Tak hanya itu, Benny juga menuding penunjukkan Daryatmo sebagai Plt Ketum Hanura sebagai tindakan liar dan ilegal, sehingga pengangkatan Daryatmo dianggap tidak sah.
Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Gede Pasek Suardika juga mengatakan, pergantian ketua umum harus berdasarkan AD/ART yakni lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Pasek pun menegaskan pergantian Ketum tidak bisa dilakukan hanya dengan melakukan rapat yang dihadiri sejumlah ketua DPD.
OSO juga menegaskan tidak akan menyelenggarakan munaslub dalam waktu dekat. Apalagi, menurutnya pelaksanaan Munaslub harus seizin dirinya yang disebut masih menjadi ketua umum Hanura yang sah.
Saat ini, nama Wiranto selaku mantan Ketum Hanura yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Hanura juga disebut oleh kedua kubu, baik kubu Ambhara maupun kubu Manhattan.
Dari kubu Manhattan, OSO secara langsung menyampaikan tidak keberatan jika Wiranto ingin mengambil alih posisi Ketum Hanura.
OSO pun mengklaim akan mengembalikan posisi Ketum Hanura kepada Wiranto dengan senang hati dengan cara sebaik-baiknya tanpa menimbulkan konflik di internal Hanura.
Sebab, menurut OSO jabatan Ketum Hanura yang saat ini diembannya merupakan permintaan langsung dari Wiranto.
Sementara, kubu Ambhara mengklaim Wiranto selaku ketua Dewan Pembina Hanura saat ini tengah menindaklanjuti proses pemecatan OSO selaku Ketum Hanura sesuai dengan keinginan kubu Ambhara.
Sementara Wiranto mengaku tidak berpihak pada salah satu kubu. “Posisi saya bukan bagian dalam konflik, tapi justru mengambil bagian dari penyelesaian konflik,” kata Wiranto.
Ia meminta pengurus Hanura tetap mengedepankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam setiap penyelesaian konflik.
“Saya berpesan pada pihak yang berkonflik, selesaikan lewat mekanisme yang bertumpu pada AD/ART dalam hal ini melibatkan Dewan Kehormatan Partai atau Mahkamah Partai,” kata Wiranto.
Sumber : cnn
Tidak ada komentar