Ini Provinsi-provinsi yang Rawan Politik Uang Versi Bawaslu
LINTAS PUBLIK - JAKRTA, Ketua Bawaslu RI Abhan menjabarkan provinsi-provinsi yang rawan politik uang. Pemetaan itu disebutnya didasari temuan dan laporan yang diterima Bawaslu pada momen-momen pilkada, pileg dan pilpres sebelumnya.
"Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumnya dan juga pada pemilu legislatif dan Pilpres 2014. Seperti sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang," jelas Abhan.
Hal itu disampaikan Abhan dalam acara 'Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas' di Hotel Royal Kuningan, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).
Abhan mengatakan ada 7 provinsi dengan indeks kerawanan politik uang yang tinggi, yaitu :
1. Sumatera Utara (Sumut),
2. Sumatera Selatan (Sumsel),
3. Lampung,
4. Nusa Tenggara Barat (NTB),
5. Kalimantan Barat (Kalbar),
6. Sulawesi Utara (Sulut) dan
7. Sulawesi Selatan (Sulsel).
"Hasil indeks kerawanan pemilu oleh Bawaslu, menunjukan pelaporan atau peristiwa praktek politik uang di daerah, rawan di tujuh daerah provinsi yang melaksanakan pilkada. Ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan," ungkap Abhan.
Selanjutnya Abhan mengungkapkan ada delapan provinsi yang praktik politik uangnya menggunakan modus pembangunan sarana publik.
"Penggunaan sarana berdasarkan hasil pemetaan, ada delapan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua yang termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi," ucap Abhan.
Abhan menegaskan politik uang adalah musuh bersama karena membawa dampak pemerintahan yang koruptif. "Politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah," tutur dia.
LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
GAS Peduli Menyerahkan Bantuan Donasi KB-GAS Kepada Vania Siahaan
Sumber : detik
"Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumnya dan juga pada pemilu legislatif dan Pilpres 2014. Seperti sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang," jelas Abhan.
Hal itu disampaikan Abhan dalam acara 'Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas' di Hotel Royal Kuningan, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).
 |
| Ketua Bawaslu RI Abhan |
1. Sumatera Utara (Sumut),
2. Sumatera Selatan (Sumsel),
3. Lampung,
4. Nusa Tenggara Barat (NTB),
5. Kalimantan Barat (Kalbar),
6. Sulawesi Utara (Sulut) dan
7. Sulawesi Selatan (Sulsel).
"Hasil indeks kerawanan pemilu oleh Bawaslu, menunjukan pelaporan atau peristiwa praktek politik uang di daerah, rawan di tujuh daerah provinsi yang melaksanakan pilkada. Ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan," ungkap Abhan.
Selanjutnya Abhan mengungkapkan ada delapan provinsi yang praktik politik uangnya menggunakan modus pembangunan sarana publik.
"Penggunaan sarana berdasarkan hasil pemetaan, ada delapan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua yang termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi," ucap Abhan.
Abhan menegaskan politik uang adalah musuh bersama karena membawa dampak pemerintahan yang koruptif. "Politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah," tutur dia.
LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
GAS Peduli Menyerahkan Bantuan Donasi KB-GAS Kepada Vania Siahaan
Sumber : detik
Tidak ada komentar