Belajar dari TPID Banyuwangi, KPw BI Pematangsiantar Dorong Sinergi TPID 8 Kabupaten/Kota di Sumut
LINTAS PUBLIK-MEDAN, Kantor Perwakilan Bank Indonesia menyelenggarakan High Level Meeting dan Capacity Building bersama 8 (delapan) kabupaten/kota di wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar, Jumat (9/3/2018).
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Elly Tjan menekankan pentingnya koordinasi dan penyelenggaraan High Level Meeting yang dilakukan rutin setiap triwulan ini merupakan bentuk koordinasi dan sinergitas antar daerah untuk mendukung program pengendalian inflasi.
Pertemuan yang diselenggarakan di kota Medan ini dibuka oleh Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah, selaku ketua TPID Pematangsiantar dan dihadiri 7 (tujuh) TPID kabupaten/kota lainnya, yaitu Kab. Asahan, Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun, Kab. Labuhan Batu, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Labuhan Batu Selatan dan Kota Tanjung Balai.
BACA JUGA TPID 8 Kabupaten/Kota Koordinasi Menahan Gejolak Inflasi Jelang Idul Fitri 1438 H
Hefriansyah menyampaikan meskipun di antara ke-delapan kabupaten/kota yang hadir \hanya Kota Pematangsiantar yang disurvei dalam perhitungan inflasi, kondisi inflasi di Pematangsiantar juga dipengaruhi oleh kabupaten/kota lainnya yang merupakan produsen komoditas pangan. Oleh karena itu, koordinasi antar kabupaten/kota merupakan hal penting dalam pengendalian inflasi.
Dalam rangka peningkatan kinerja TPID 8 kabupaten/kota tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar turut menghadirkan TPID Kab. Banyuwangi sebagai Pemenang TPID Terinovatif pada tahun 2017. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, membagikan program inovatif yang dilakukan TPID Banyuwangi, yaitu pengembangan ekonomi pedesaan melalui sinergi BUMDes dengan Perum BULOG.
Sinergitas BUMDes dan BULOG memudahkan akses distribusi bahan pangan ke masyarakat.
BACA JUGA Penangkaran Benih Bawang Binaan KPw BI Pematangsiantar di Batubara Panen Perdana
Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tak hanya dalam hal pengendalian inflasi, namun juga mencakup inovasi dalam pembangunan ekonomi strategis, pengembangan ekonomi daerah, khususnya di sektor pariwisata dan pertanian, serta inovasi dalam pelayanan publik. Berbagai upaya yang dilakukan menjadikan Kabupaten Banyuwangi memperoleh berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional, di antaranya penghargaan dari Badan Pariwisata PBB (UNWTO Awards) pada kategori Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pariwisata Terbaik Sedunia serta masuknya International Toir de Banyuwangi Ijen (ITdBI) dalam 7 Kejuaraan Balap Sepeda Terbaik di Asia.
Azwar Anas menekankan bahwa program pengembangan ekononomi dan pengendalian inflasi yang dilakukan merupakan hasil dari sinergitas antarlembaga serta partipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan berbagai upaya tersebut, kesejahteraan masyarakat Kab. Banyuwangi juga mengalami peningkatan, terindikasi dari peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan indikator gini ratio, angka pengangguran terbuka dan kemiskinan.
Tak hanya belajar dari Kab. Banyuwangi, kedelapan TPID kabupaten/kota yang hadir juga meningkatkan kompetensi teknis melalui paparan kondisi inflasi, Survei Biaya Hidup serta Nilai Tukar Petani di Sumatera Utara, yang disampaikan oleh Kepala Bidang Statisti Distribusi BPS Provinsi Sumatera Utara, Bismark Saor Pardamen. Capacity building ditutup oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Arief Budi Santoso yang sekaligus menjadi Wakil Ketua TPID Provinsi Sumatera Utara. Arief Budi Santoso menekankan kembali arahan Gubernur Sumatera Utara mengenai roadmap pengendalian inflasi serta mendorong penguatan sinergi dan perdagangan antar kabupaten/kota di Sumatera Utara.
High Level Meeting TPID 8 (delapan) kabupaten/kota tersebut menghasilkan kesepakan penting untuk dtindaklanjuti, di antaranya:
a) Seluruh TPID se-wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar berkomitmen untuk melaksanakan program kerja sesuai yang direncanakan sebelumnya.
b) Seluruh TPID se-wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar akan meningkatkan perdagangan antardaerah dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga, khususnya dari daerah penghasil ke konsumen, antara lain pada komoditas beras, cabai merah, bawang merah dan daging sapi potong.
c) Agar dilakukan pendataan rantai distribusi hasil produksi komoditas pangan utama/strategis yang meliputi beras, cabai merah dan bawang merah
d) Rencana kunjungan ke TPID kabupaten/kota yang berprestasi dalam rangka pengembangan program pengendalian inflasi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
e) Sesuai paparan dari Bupati Banyuwangi, akan dilakukan pengembangan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi antara lain:
Keterlibatan pemuka agama untuk melakukan persuasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah, sebagaimana diimplementasikan Kabupaten Banyuwangi Peningkatan sinergitas antar lembaga/instansi/badan di daerah, antara lain sinergi BULOG dan BUMDes dalam pelaksanaan penyediaan pasokan dan pendistribusian ke masyarakat
hingga ke tingkat pedesaan, dan Upaya mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan partisipasi aktif dari masyarakat, antara lain dalam bidang pariwisata dan budaya.
f) Hasil pembahasan dan rekomendasi kebijakan dilaporkan kepada Kepala Daerah di tiap kabupaten/kota wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar.
Penulis : franki
Editor : tagor
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Elly Tjan menekankan pentingnya koordinasi dan penyelenggaraan High Level Meeting yang dilakukan rutin setiap triwulan ini merupakan bentuk koordinasi dan sinergitas antar daerah untuk mendukung program pengendalian inflasi.
Pertemuan yang diselenggarakan di kota Medan ini dibuka oleh Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah, selaku ketua TPID Pematangsiantar dan dihadiri 7 (tujuh) TPID kabupaten/kota lainnya, yaitu Kab. Asahan, Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun, Kab. Labuhan Batu, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Labuhan Batu Selatan dan Kota Tanjung Balai.
BACA JUGA TPID 8 Kabupaten/Kota Koordinasi Menahan Gejolak Inflasi Jelang Idul Fitri 1438 H
Hefriansyah menyampaikan meskipun di antara ke-delapan kabupaten/kota yang hadir \hanya Kota Pematangsiantar yang disurvei dalam perhitungan inflasi, kondisi inflasi di Pematangsiantar juga dipengaruhi oleh kabupaten/kota lainnya yang merupakan produsen komoditas pangan. Oleh karena itu, koordinasi antar kabupaten/kota merupakan hal penting dalam pengendalian inflasi.
Dalam rangka peningkatan kinerja TPID 8 kabupaten/kota tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar turut menghadirkan TPID Kab. Banyuwangi sebagai Pemenang TPID Terinovatif pada tahun 2017. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, membagikan program inovatif yang dilakukan TPID Banyuwangi, yaitu pengembangan ekonomi pedesaan melalui sinergi BUMDes dengan Perum BULOG.
Sinergitas BUMDes dan BULOG memudahkan akses distribusi bahan pangan ke masyarakat.
BACA JUGA Penangkaran Benih Bawang Binaan KPw BI Pematangsiantar di Batubara Panen Perdana
Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tak hanya dalam hal pengendalian inflasi, namun juga mencakup inovasi dalam pembangunan ekonomi strategis, pengembangan ekonomi daerah, khususnya di sektor pariwisata dan pertanian, serta inovasi dalam pelayanan publik. Berbagai upaya yang dilakukan menjadikan Kabupaten Banyuwangi memperoleh berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional, di antaranya penghargaan dari Badan Pariwisata PBB (UNWTO Awards) pada kategori Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pariwisata Terbaik Sedunia serta masuknya International Toir de Banyuwangi Ijen (ITdBI) dalam 7 Kejuaraan Balap Sepeda Terbaik di Asia.
Azwar Anas menekankan bahwa program pengembangan ekononomi dan pengendalian inflasi yang dilakukan merupakan hasil dari sinergitas antarlembaga serta partipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan berbagai upaya tersebut, kesejahteraan masyarakat Kab. Banyuwangi juga mengalami peningkatan, terindikasi dari peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan indikator gini ratio, angka pengangguran terbuka dan kemiskinan.
Tak hanya belajar dari Kab. Banyuwangi, kedelapan TPID kabupaten/kota yang hadir juga meningkatkan kompetensi teknis melalui paparan kondisi inflasi, Survei Biaya Hidup serta Nilai Tukar Petani di Sumatera Utara, yang disampaikan oleh Kepala Bidang Statisti Distribusi BPS Provinsi Sumatera Utara, Bismark Saor Pardamen. Capacity building ditutup oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Arief Budi Santoso yang sekaligus menjadi Wakil Ketua TPID Provinsi Sumatera Utara. Arief Budi Santoso menekankan kembali arahan Gubernur Sumatera Utara mengenai roadmap pengendalian inflasi serta mendorong penguatan sinergi dan perdagangan antar kabupaten/kota di Sumatera Utara.
High Level Meeting TPID 8 (delapan) kabupaten/kota tersebut menghasilkan kesepakan penting untuk dtindaklanjuti, di antaranya:
a) Seluruh TPID se-wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar berkomitmen untuk melaksanakan program kerja sesuai yang direncanakan sebelumnya.
b) Seluruh TPID se-wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar akan meningkatkan perdagangan antardaerah dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga, khususnya dari daerah penghasil ke konsumen, antara lain pada komoditas beras, cabai merah, bawang merah dan daging sapi potong.
c) Agar dilakukan pendataan rantai distribusi hasil produksi komoditas pangan utama/strategis yang meliputi beras, cabai merah dan bawang merah
d) Rencana kunjungan ke TPID kabupaten/kota yang berprestasi dalam rangka pengembangan program pengendalian inflasi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
e) Sesuai paparan dari Bupati Banyuwangi, akan dilakukan pengembangan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi antara lain:
Keterlibatan pemuka agama untuk melakukan persuasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah, sebagaimana diimplementasikan Kabupaten Banyuwangi Peningkatan sinergitas antar lembaga/instansi/badan di daerah, antara lain sinergi BULOG dan BUMDes dalam pelaksanaan penyediaan pasokan dan pendistribusian ke masyarakat
hingga ke tingkat pedesaan, dan Upaya mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan partisipasi aktif dari masyarakat, antara lain dalam bidang pariwisata dan budaya.
f) Hasil pembahasan dan rekomendasi kebijakan dilaporkan kepada Kepala Daerah di tiap kabupaten/kota wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar