Pakar Hukum Minta Kadishub Sumut dan Simalungun Tidak Lolos Dari Jeratan Hukum
LINTAS PUBLIK - MEDAN, Tenggelamnya KM Sinar Bangun yang diduga membawa penumpang melebihi kapasitas muatan kapal, seperti menjadi tamparan bagi dinas terkait yang tidak becus mengurusi standarisasi kelayakan kapal yang beroperasi di perairan Danau Toba.
Karena ketika sudah ada tersangka bisa jadi kasus ini akan melempem. Seharusnya Kadishub Simalungun dan Sumatera Utara juga harus dijerat. Karena Sumut melingkupi tujuh kabupaten di wilayah tersebut.
BACA JUGA Group Anak Siantar Tabur Bunga Bersama Keluarga Korban KM. Sinar Bangun, Ini Foto-fotonya
"Kenapa Sumut tidak mengintervensi dalam pengawasan. Mulai dari Kesyahbadaran Pelabuhan, kelayakan kapal dan standarisasi, karena semua wewenang ada di Dishub. Sebab secara garis besar Dishub Sumut punya wewenang besar melakukan pengawasan secara ketat," kata Nuriono, Jumat (29/6/2018).
"Apalagi Danau Toba digadang-gadang sebagai destinasi unggulan. Kan itu tidak hanya tanggungjawab Pemkab Samosir yang menjadi rute awal kapal berangkat, tapi lebih luas tugas Sumatera Utara juga," sambungnya.
BACA JUGA Cuaca Buruk Hambat Pencarian Kapal Tenggelam di Danau Toba
BACA JUGA KNKT Datangkan Robot dari Singapura untuk Angkat Korban KM Sinar Bangun dari Dasar Danau Toba
Lebih jauh, Nuriono menjelaskan bahwa Danau Toba masuk dalam 10 destinasi unggulan dan disebut sebagai Monaco Of Asia. Artinya kalau moda transportasi lautnya saja, tidak baik pengelolaannya, bagaimana mau maju.
Orang tentu akan takut untuk berkunjung ke Danau Toba. Karena selama ini selain kondisi kapal, yang menjadi penyebab utama masih over kapasitas penumpang kapal.
"Ke depan cara-cara pengelola kapal laut di laut lepas, juga perlu diterapkan terhadap sarana transportasi di perairan Danau Toba," ujarnya.
"Mulai dari Kesyahbadaran, kapal, ABK, manifest dan Life Jaket. Sehingga orang yang berkunjung ke Danau Toba dan menaiki kapal merasa aman," pungkas Nuriono.
Sumber : tribun
Karena ketika sudah ada tersangka bisa jadi kasus ini akan melempem. Seharusnya Kadishub Simalungun dan Sumatera Utara juga harus dijerat. Karena Sumut melingkupi tujuh kabupaten di wilayah tersebut.
BACA JUGA Group Anak Siantar Tabur Bunga Bersama Keluarga Korban KM. Sinar Bangun, Ini Foto-fotonya
 |
| Keluarga dan sahabat korban KM. Sinar Bangun yang tengelam di Danau Toba, Menabur bunga ke pantai Tigaras, yang dikordinir Group Anak Siantar (GAS), Minggu (24/6/2018). |
"Apalagi Danau Toba digadang-gadang sebagai destinasi unggulan. Kan itu tidak hanya tanggungjawab Pemkab Samosir yang menjadi rute awal kapal berangkat, tapi lebih luas tugas Sumatera Utara juga," sambungnya.
BACA JUGA Cuaca Buruk Hambat Pencarian Kapal Tenggelam di Danau Toba
BACA JUGA KNKT Datangkan Robot dari Singapura untuk Angkat Korban KM Sinar Bangun dari Dasar Danau Toba
Lebih jauh, Nuriono menjelaskan bahwa Danau Toba masuk dalam 10 destinasi unggulan dan disebut sebagai Monaco Of Asia. Artinya kalau moda transportasi lautnya saja, tidak baik pengelolaannya, bagaimana mau maju.
Orang tentu akan takut untuk berkunjung ke Danau Toba. Karena selama ini selain kondisi kapal, yang menjadi penyebab utama masih over kapasitas penumpang kapal.
"Ke depan cara-cara pengelola kapal laut di laut lepas, juga perlu diterapkan terhadap sarana transportasi di perairan Danau Toba," ujarnya.
"Mulai dari Kesyahbadaran, kapal, ABK, manifest dan Life Jaket. Sehingga orang yang berkunjung ke Danau Toba dan menaiki kapal merasa aman," pungkas Nuriono.
Sumber : tribun
Tidak ada komentar