Hasil Panitia Angket Terancam Gugur, Poltak Sinaga Serukan DPRD Tidak Main-main
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Hasil Panitia Angket DPRD Kota Pematangsiantar tentang dugaan penistaan etnis Simalungun terancam gugur.
Bila rapat paripurna lanjutan untuk menyerahkan hasil kesimpulan Panitia Angket tidak kuorum.
Dimana paripurna lanjutan tersebut dijadwalkan digelar Senin pekan depan (20/8/2018) sekira pukul 10.00 WIB sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Rabu pagi tadi (15/8/2018).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD, Timbul Marganda Lingga, saat dihubungi kru lintas publik.
" Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Pematangsiantar tentang Tatib No.5 Tahun 2011 Pasal 137 ayat 3, hasil Panitia Angket terancam gugur bila sidang paripurna lanjutan tidak kourum juga,"ujar Timbul.
BACA JUGA Panitia Angket DPRD Menyimpulkan Walikota Siantar Diberhentikan
Ketika ditanyakan apakah Fraksi PDIP akan menghadiri sidang paripurna lanjutan?, Timbul mengaku telah memerintahkan anggota DPRD dari fraksi PDIP untuk hadir.
" Saya perintahkan untuk hadir di sidang paripurna lanjutan nanti. Itu sikap kita," ucap Timbul.
Sementara itu Ketua Presidium Gerakan Sapangambei Manoktok Hitei (PGSMH) Poltak Sinaga berpesan agar DPRD Pematangsiantar tidak bermain-main dengan tuntutan suku Simalungun.
"Konsekuensi dari tindakan DPRD (apabila tidak melanjutkan hasil hak angket karena tidak kourum-red) akan kita tuntut dan mendapatkan sanksi secara pidana maupun perdata," ujarnya kepada wartawan.
"Jadi hati-hati anggota DPRD kalau tidak hadir. Ini akan menjadi buah simalakama bagi mereka. Hadir di rapat paripurna merupakan pilihan terbaik. Perkara nanti ditolak atau tidak dilanjutkan tuntutan suku Simalungun sebagaimana yang telah dituangkan dalam kesimpulan anggota hak angket, itu soal kedua. Yang penting dibuka dulu paripurnanya,"kata dia.
Langkah lain yang akan dilakukan PGSMH, kata Poltak Sinaga adalah akan kembali turun ke jalan menggelar unjuk rasa. Aksi bentuk kemarahan etnis Simalungun.
"Ini akan kami kaji kapan tepatnya berunjuk rasa. Yang jelas akan ada demo besar-besaran. Mereka harus benar-benar bertanggung jawab dengan tugasnya dan kita pasti marah," katanya menyesalkan sikap DPRD jika kelak tidak hadir sesuai kuota kourum.
"Uang yang mereka pakai harus dipertanggungjawabkan. Mereka sudah pergi kemana-mana dengan anggaran besar. Mereka ke Tanah Karo, Mendagri, Biro Otda dan lainnya. Itu kan uang negara semua. Makanya jangan sampai ada DPRD yang tidak mempertanggungjawabkannya,"tambahnya.
Dikonfirmasi terpisah, mantan Ketua Panitia Angket DPRD Oberlin Malau tak mau mencampuri kehadiran rekan-rekannya sesama anggota DPRD.
Dia hanya membilang bahwa masing-masing memiliki pimpinan.
" Kalau soal sidang paripurna lanjutan nanti tidak kourum gak mau kucampuri. Karena masing-masing punya pimpinan. Yang penting tugas Panitia Angket telah selesai dan sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD. Sampai disitu saja yang bisa di komentari,"beber Oberlin dari seberang telepon.
Penulis : franki
Editor : tagor
Bila rapat paripurna lanjutan untuk menyerahkan hasil kesimpulan Panitia Angket tidak kuorum.
Dimana paripurna lanjutan tersebut dijadwalkan digelar Senin pekan depan (20/8/2018) sekira pukul 10.00 WIB sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Rabu pagi tadi (15/8/2018).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD, Timbul Marganda Lingga, saat dihubungi kru lintas publik.
" Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Pematangsiantar tentang Tatib No.5 Tahun 2011 Pasal 137 ayat 3, hasil Panitia Angket terancam gugur bila sidang paripurna lanjutan tidak kourum juga,"ujar Timbul.
BACA JUGA Panitia Angket DPRD Menyimpulkan Walikota Siantar Diberhentikan
Ketika ditanyakan apakah Fraksi PDIP akan menghadiri sidang paripurna lanjutan?, Timbul mengaku telah memerintahkan anggota DPRD dari fraksi PDIP untuk hadir.
" Saya perintahkan untuk hadir di sidang paripurna lanjutan nanti. Itu sikap kita," ucap Timbul.
Sementara itu Ketua Presidium Gerakan Sapangambei Manoktok Hitei (PGSMH) Poltak Sinaga berpesan agar DPRD Pematangsiantar tidak bermain-main dengan tuntutan suku Simalungun.
"Konsekuensi dari tindakan DPRD (apabila tidak melanjutkan hasil hak angket karena tidak kourum-red) akan kita tuntut dan mendapatkan sanksi secara pidana maupun perdata," ujarnya kepada wartawan.
"Jadi hati-hati anggota DPRD kalau tidak hadir. Ini akan menjadi buah simalakama bagi mereka. Hadir di rapat paripurna merupakan pilihan terbaik. Perkara nanti ditolak atau tidak dilanjutkan tuntutan suku Simalungun sebagaimana yang telah dituangkan dalam kesimpulan anggota hak angket, itu soal kedua. Yang penting dibuka dulu paripurnanya,"kata dia.
Langkah lain yang akan dilakukan PGSMH, kata Poltak Sinaga adalah akan kembali turun ke jalan menggelar unjuk rasa. Aksi bentuk kemarahan etnis Simalungun.
"Ini akan kami kaji kapan tepatnya berunjuk rasa. Yang jelas akan ada demo besar-besaran. Mereka harus benar-benar bertanggung jawab dengan tugasnya dan kita pasti marah," katanya menyesalkan sikap DPRD jika kelak tidak hadir sesuai kuota kourum.
"Uang yang mereka pakai harus dipertanggungjawabkan. Mereka sudah pergi kemana-mana dengan anggaran besar. Mereka ke Tanah Karo, Mendagri, Biro Otda dan lainnya. Itu kan uang negara semua. Makanya jangan sampai ada DPRD yang tidak mempertanggungjawabkannya,"tambahnya.
Dikonfirmasi terpisah, mantan Ketua Panitia Angket DPRD Oberlin Malau tak mau mencampuri kehadiran rekan-rekannya sesama anggota DPRD.
Dia hanya membilang bahwa masing-masing memiliki pimpinan.
" Kalau soal sidang paripurna lanjutan nanti tidak kourum gak mau kucampuri. Karena masing-masing punya pimpinan. Yang penting tugas Panitia Angket telah selesai dan sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD. Sampai disitu saja yang bisa di komentari,"beber Oberlin dari seberang telepon.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar