Heboh Bonus Atlet Asian Para Games Dipotong, Sesmenpora Sodori Solusi
LINTAS PUBLIK, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S. Dewa Broto, menolak dana kontribusi atlet Asian Para Games kepada National Paralympic Committee (NPC) Indonesia. Dia pun memberikan solusi.
NPC Indonesia meminta kontribusi sebesar 30 persen dari bonus atlet Indonesia di Asian Para Games 2018. NPC menyebut aturan itu tertulis dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mereka.
Aturan kontribusi bonus untuk NPC itu sudah berjalan sejak 2004, saat NPC memisahkan diri dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Belakangan, muncul pro dan kontra.
Gatot meminta agar aturan itu dihapus. Sebab, tak diatur Undang-Undang.
"Kami mengingatkan NPC melalui kesempatan ini. Tolong hati-hati sekali. Kalau mengacu AD/ART itu lemah di mata Undang-Undang (UU), apalagi UU disabilitas nomor 8 tahun 2016," kata Gatot, Jumat (19/10/2018).
"Yang kedua atlet sedang euforia tolong jangan dicederai. Apapun konteksnya dengan alasan pemerintah, iya. Tapi pemerintah sudah berencana untuk menggelontorkan anggaran sama halnya ke KOI dan KONI. Tapi jangan buru-buru kemudian main potong 30 persen. Jumlah itu besar loh. Enggak. Enggak saya memperingatkan ini," ujar dia kemudian.
Masalah pemotongan bonus atlet para games sejatinya telah diketahui Kemenpora sejak aksi long march oleh atlet paralimpiade Jawa Barat, Juli 2018. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes karena kerap dihambat karirnya lantaran mereka menolak menyetorkan 25 persen dari nilai bonus yang mereka terima saat Peparnas 2016 Jawa Barat.
"Pada saat mereka kami panggil karena masalah long march itu, pimpinan NPC datang ke sini (Kemenpora). NPC bilang akan berusaha. Saya bilang tidak. Selama ada potongan pasti ada sorotan publik. Saat itu mereka masih berusaha ngotot. Tapi kami peringatkan dan sabar lah sambil pemerintah mengalokasikan," katanya.
"Kami ingatkan untuk tidak diulangi lagi. Apapun bentuk mereka itu mau sharing, patungan, di organisasi apapun ada lah. Tapi tidak kemudian jumlahnya signifikan seperti itu (30 persen)," Gatot menjelaskan.
"Kemudian tentu harus jelas, transparan. Selama ini kan tidak tahu bagaimana akunbilitasnya kepada publik," dia menambahkan.
NPC sempat menjelaskan hasil pemotongan itu gunanya untuk mendukung biaya pembinaan atlet dan pengiriman atlet ke turnamen internasional. Sebab, NPC kesulitan mencari sponsor atau bapak angkat untuk menyokongnya.
Nah, agar pembiayaan pelatnas NPC tetap berjalan ideal, pemerintah berupaya untuk menyetarakan dana untuk atlet biasa dengan atlet penyandang disabilitas.
"Kebetulan tadi ada rapat dan saya sudah ingatkan Deputi IV untuk segera merevisi anggaran dan beri perhatian kepada NPC. Jumlahnya tak mesti sama. Tapi paling tidak ada anggaran organisasi," katanya.
"Ya perintah saya kepada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora harus ada. Tak ada tawar menawar. Jumlahnya kami belum dapat laporan," ujar dia.
sumber : posk
NPC Indonesia meminta kontribusi sebesar 30 persen dari bonus atlet Indonesia di Asian Para Games 2018. NPC menyebut aturan itu tertulis dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mereka.
Aturan kontribusi bonus untuk NPC itu sudah berjalan sejak 2004, saat NPC memisahkan diri dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Belakangan, muncul pro dan kontra.
Gatot meminta agar aturan itu dihapus. Sebab, tak diatur Undang-Undang.
"Kami mengingatkan NPC melalui kesempatan ini. Tolong hati-hati sekali. Kalau mengacu AD/ART itu lemah di mata Undang-Undang (UU), apalagi UU disabilitas nomor 8 tahun 2016," kata Gatot, Jumat (19/10/2018).
"Yang kedua atlet sedang euforia tolong jangan dicederai. Apapun konteksnya dengan alasan pemerintah, iya. Tapi pemerintah sudah berencana untuk menggelontorkan anggaran sama halnya ke KOI dan KONI. Tapi jangan buru-buru kemudian main potong 30 persen. Jumlah itu besar loh. Enggak. Enggak saya memperingatkan ini," ujar dia kemudian.
Masalah pemotongan bonus atlet para games sejatinya telah diketahui Kemenpora sejak aksi long march oleh atlet paralimpiade Jawa Barat, Juli 2018. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes karena kerap dihambat karirnya lantaran mereka menolak menyetorkan 25 persen dari nilai bonus yang mereka terima saat Peparnas 2016 Jawa Barat.
"Pada saat mereka kami panggil karena masalah long march itu, pimpinan NPC datang ke sini (Kemenpora). NPC bilang akan berusaha. Saya bilang tidak. Selama ada potongan pasti ada sorotan publik. Saat itu mereka masih berusaha ngotot. Tapi kami peringatkan dan sabar lah sambil pemerintah mengalokasikan," katanya.
"Kami ingatkan untuk tidak diulangi lagi. Apapun bentuk mereka itu mau sharing, patungan, di organisasi apapun ada lah. Tapi tidak kemudian jumlahnya signifikan seperti itu (30 persen)," Gatot menjelaskan.
"Kemudian tentu harus jelas, transparan. Selama ini kan tidak tahu bagaimana akunbilitasnya kepada publik," dia menambahkan.
NPC sempat menjelaskan hasil pemotongan itu gunanya untuk mendukung biaya pembinaan atlet dan pengiriman atlet ke turnamen internasional. Sebab, NPC kesulitan mencari sponsor atau bapak angkat untuk menyokongnya.
Nah, agar pembiayaan pelatnas NPC tetap berjalan ideal, pemerintah berupaya untuk menyetarakan dana untuk atlet biasa dengan atlet penyandang disabilitas.
"Kebetulan tadi ada rapat dan saya sudah ingatkan Deputi IV untuk segera merevisi anggaran dan beri perhatian kepada NPC. Jumlahnya tak mesti sama. Tapi paling tidak ada anggaran organisasi," katanya.
"Ya perintah saya kepada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora harus ada. Tak ada tawar menawar. Jumlahnya kami belum dapat laporan," ujar dia.
sumber : posk
Tidak ada komentar