Pemprovsu dan Dairi Perlu Serius Tangani FDT
LINTAS PUBLIK, Pemerintah Provinsi Sumut maupun Pemerintah Kabupaten Dairi diingatkan supaya serius untuk menyukseskan Festival Danau Toba (FDT) yang direncanakan digelar di Silalahi, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi pada 5-8 Desember 2018 mendatang.
Anggota DPRD Sumut Richard Sidabutar mengatakan sangat ironis, di tengah upaya Sumut mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Danau Toba yang merupakan program destinasi prioritas nasional, namun FDT yang merupakan agenda dan program Kementerian Pariwisata malah terancam batal digelar.
"Kawasan Danau Toba telah menjadi program destinasi nasional, namun di tengah gencar dan pacu waktu untuk mencapai target itu, kita malah mendengar pelaksanaan FDT terancam batal. Sebaiknya FDT tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Pemprovsu dan Pemkab diminta menyeriusi kegiatan dimaksud. Jangan sampai FDT batal,"ujar Richard yang merupakan anggota Komisi B DPRD Sumut kepada wartawan Minggu (14/10/2018).
Dijelaskan Richard bahwa penentuan tuan rumah pelaksanaan FDT merupakan kesepakatan dan dibuat secara bergilir oleh kabupaten se-kawasan Danau Toba. Oleh karenanya, menurut Richard, kesuksesan FDT bukan persoalan siapa yang menangani apakah Pemprovsu ataupun Pemkab tapi lebih pada keseriusan stakeholder terkait.
"Ke depan, ini bukan soal siap yang tangani, apakah Pemprovsu atau pemkab. Siapa tuan rumah dan panitia, sudah pernah disepakati pelaksanaannya bergilir di 7 kabupaten. Ini lebih pada para stakeholder kurang serius," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Richard juga menyampaikan agar panitia maupun penyelenggara FDT lebih kreatif dan inovatif untuk menjadikan kegiatan tersebut memiliki daya tarik bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
Salah satunya dengan mendorong sanggar tari ataupun sanggar budaya untuk mengenalkan tarian dan identitas budaya di masing-masing destinasi wisata ataupun calon destinasi wisata. Selain itu Pemkab harus mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Desa Adat atau Desa Wisata untuk mengenalkan keunikan maupun kekhasan masing-masing budaya yang dimiliki.
"Kita juga mengimbau agar BPODT segera menyusun master plan pengelolaan kawasan Danau Toba serta mengkoordinasikan ke masing-masing pemkab sekawasan Danau Toba," pungkasnya.
Sekadar informasi, pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) 2018 terancam gagal dilaksanakan karena berbagai tahap dan prosesnya belum dimulai hingga saat ini. Bahkan menurut Kadisparbud Dairi Leonardus Sihotang kepada media di Sumut bahwa pihaknya hari ini (Senin, 15 Oktober) akan kembali rapat finalisasi pelaksanaan. Pemkab Dairi telah menganggarkan dana Rp 1,5 miliar untuk pelaksanaan FDT tahun 2018 ini.
"Seharusnya, kegiatan persiapan untuk FDT sudah mencapai 60% saat ini, akan tetapi tidak ada sama sekali. Kami melihat kurangnya kepedulian dan kerja sama, sehingga lebih baik dibatalkan daripada dilaksanakan tapi membuat malu nantinya," sebut Leo.
sumber : MB
Anggota DPRD Sumut Richard Sidabutar mengatakan sangat ironis, di tengah upaya Sumut mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Danau Toba yang merupakan program destinasi prioritas nasional, namun FDT yang merupakan agenda dan program Kementerian Pariwisata malah terancam batal digelar.
 |
| Keindahan Danau Toba/Dok. Lintaspublik.com |
Dijelaskan Richard bahwa penentuan tuan rumah pelaksanaan FDT merupakan kesepakatan dan dibuat secara bergilir oleh kabupaten se-kawasan Danau Toba. Oleh karenanya, menurut Richard, kesuksesan FDT bukan persoalan siapa yang menangani apakah Pemprovsu ataupun Pemkab tapi lebih pada keseriusan stakeholder terkait.
"Ke depan, ini bukan soal siap yang tangani, apakah Pemprovsu atau pemkab. Siapa tuan rumah dan panitia, sudah pernah disepakati pelaksanaannya bergilir di 7 kabupaten. Ini lebih pada para stakeholder kurang serius," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Richard juga menyampaikan agar panitia maupun penyelenggara FDT lebih kreatif dan inovatif untuk menjadikan kegiatan tersebut memiliki daya tarik bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
Salah satunya dengan mendorong sanggar tari ataupun sanggar budaya untuk mengenalkan tarian dan identitas budaya di masing-masing destinasi wisata ataupun calon destinasi wisata. Selain itu Pemkab harus mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Desa Adat atau Desa Wisata untuk mengenalkan keunikan maupun kekhasan masing-masing budaya yang dimiliki.
"Kita juga mengimbau agar BPODT segera menyusun master plan pengelolaan kawasan Danau Toba serta mengkoordinasikan ke masing-masing pemkab sekawasan Danau Toba," pungkasnya.
Sekadar informasi, pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) 2018 terancam gagal dilaksanakan karena berbagai tahap dan prosesnya belum dimulai hingga saat ini. Bahkan menurut Kadisparbud Dairi Leonardus Sihotang kepada media di Sumut bahwa pihaknya hari ini (Senin, 15 Oktober) akan kembali rapat finalisasi pelaksanaan. Pemkab Dairi telah menganggarkan dana Rp 1,5 miliar untuk pelaksanaan FDT tahun 2018 ini.
"Seharusnya, kegiatan persiapan untuk FDT sudah mencapai 60% saat ini, akan tetapi tidak ada sama sekali. Kami melihat kurangnya kepedulian dan kerja sama, sehingga lebih baik dibatalkan daripada dilaksanakan tapi membuat malu nantinya," sebut Leo.
sumber : MB
Tidak ada komentar