Header Ads

Plt Dirut, Badan Pengawas dan Investor Tinjau Kesiapan Perbaikan Balairung Pasar

LINTAS PUBLIKSIANTAR- Penataan Pasar Horas Kota Pematangsiantar kian menunjukkan titik terang. Balairung yang ditargetkan untuk diperbaiki kian dekat. Setelah sebelumnya ditunda.

Pelaksana Direktur Umum Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (Plt Dirut PD-PHJ), Didi Cemerlang bersama Badan Pengawas yakni Imran Simanjuntak, Toga Sehat Sihite berharap penataan Pasar Horas segera mungkin dapat direalisasikan. Mereka bersama pihak investor, Rusdi Taslim meninjau lokasi perbaikan balairung, Senin (15/10/2018).

Konsep pembangunan yang direncanakan berlantai II. Untuk lantai pertama tetap diperuntukkan bagi pedagang Balairung. Sesuai jumlah pedagang sebanyak 159 unit. Sedangkan lantai II sebanyak 238 kios. Mengenai biaya satu unit kios di lantai I sebesar Rp 5 juta dan kios tempel Rp 7 juta. Kemudian kios di lantai II sebesar Rp 60 juta.

BACA JUGA  Ini Nama-nama Direksi Terpilih PD.PHJ dan PD.PAUS Periode 2018-2022


Dalam perencanaan, lantai I Balairung disediakan parkir dan jalan. Luasnya diperkirakan 10 meter. Demikian di lantai II, juga tersedia lokasi parkir.

"Jumlah pedagang tempel sekitar 91 orang. Pedagang di Balairung sekitar 156 orang dan pedagang di jalan-jalan gedung penghubung, di Taman dan di tangga sekitar 60 orang,"ujar Didi Cemerlang didampingi Badan Pengawas dan pihak investor.

Menurut Plt Dirut PD-PHJ, sosialisasi atas rencana pembangunan sudah terus diupayakan kepada pedagang. Hasilnya, sudah berjalan sekitar tiga kali dan diluar itu, sebanyak empat kali telah dilakukan diskusi. Pada prinsipnya, kata Didi Cemerlang, pedagang setuju akan pembangunan. Hanya saja biaya yang dibebankan disebut terlalu memberatkan.

Didi Cemerlang mengutarakan, disamping biaya, pedagang yang belum setuju dengan konsep bangunan yang baru tidak lepas dari faktor kebiasaan selama ini. Namun PD.PHJ masih berupaya agar titik temu antara rencana PD PHJ dan pedagang mencapai

"Untuk saat ini, dari jumlah total pedagang ada berkisar 25-30 persen kurang terima akan pembangunan. Mereka meminta agar pembangunan dibiayai Pemko karena selama ini pedagang mengetahui banyak pembangunan menggunakan anggaran Kementerian. Namun kita tetap berupaya agar proses pembangunan segera terlaksana,"katanya.

Didi Cemerlang menjelaskan, pembayaran kios bisa dilakukan dengan cara cash tetapi bisa juga sistem angsuran. Bagi yang mengangsur akan difasilitasi dengan pihak perbankan.

"Biasanya ekstimasi waktu mencicil sekitar 5 tahun paling lambat. Sedangkan untuk kios di lantai II seharga Rp 60 juta, bisa cash dan jika dicicil uang mukanya sekitar 20 persen. Tawaran besaran kesanggupan pedagang belum ada," terangnya.

Disampaikan juga, jika bangunan telah siap maka jenis jualan akan disesuaikan dengan peruntukannya. Dimana pedagang ikan dikembalikan ke Gedung IV. Sedangkan di lantai I bagi pedagang dengan jenis dagangan kering seperti kain.

"Masalah ini memang tidak lepas dari kesalahan PD karena selama ini melakukan pembiaran. Di Gedung IV masih banyak yang kosong," ucapnya.

Mengenai kesiapan investor atas rencana diketahui sudah matang. Bahkan, jika semua pihak sudah sepakat maka paling lambat satu minggu kedepan pembangunan sudah bisa dimulai. Rusdi Taslim mengatakan bahan dan barang barang yang berkaitan terhadap pembangunan sudah siap. Hal yang dibutuhkan hanya kesepakatan Direksi, badan pengawas serta persetujuan Walikota.

"Pembangunan untuk seluruh Balairung sekitar 4 bulanan,"katanya.

Sementara Badan Pengawas, Imran Simanjuntak mengatakan keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang ada di fasiltas umum membuat kondisi Pasar Horas semraut. Seperti PKL di jalan, tangga dan jembatan.

Untuk itu, Imran sepakat penataan harus dilakukan di Pasar Horas, dengan membangun (merevitalisasi) Balairung Pasar Horas. Sekretaris BP PD PHJ ini yakin, dengan revitalisasi (penataan), akan membuat Pasar Horas lebih tertata dari saat ini.

Dikatakan Imran, dengan kondisi pasar yang semrawut, akan membuat pengunjung enggan berbelanja ke Pasar Horas. Sehingga ia menegaskan kembali tentang pentingnya penataan.

Kata dia setiap program, termasuk penataan dengan perbaikan Balairung, tidak akan diterima 100 persen oleh pedagang dan masyarakat.

Untuk itu, Imran mengingatkan Direksi PD PHJ, agar melakukan harmonisasi program penataan. Sehingga “perlawanan” dapat diminimalisir.

“Harmonisasi. Agar pembangunan dapar berjalan. Setiap program pasti ada perlawanan. Tapi harus diminimalisir,” ujar Imran Simanjuntak, yang juga calon Direksi PD PHJ terpilih, hasil seleksi yang belum lama ini digelar Pemko Siantar.

Penulis   : franki
Editor     : tagor

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.