Rencana E -APBD Terkendala, Plt Bupati Minta Kepala OPD Yang Tidak Mampu Mengundurkan Diri
LINTAS PUBLIK-RANTAUPRAPAT, Rencana Pemkab Labuhanbatu untuk menerapkan aplikasi sistem elektronik APBD (E-APBD) pada Rancangan APBD tahun 2019 terkendala dengan belum adanya survei satuan harga (SSH) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik dan E-APBD dan E-Kinerja, di ruang data dan karya kantor Bupati Labuhanbatu, Kamis (11/10/).
Sontak hal itu mengundang reaksi dari Plt Bupati Labuhanbatu H.Andi Suhaimi Dalimunthe, ST, MT. Ia pun meminta agar para Kepala OPD yang tidak mampu mempersiapkan SSH segera mengundurkan diri.
BACA JUGA Plt Bupati Labuhanbatu Hadiri Milad KAHMI Ke 52
" Hari ini kita rapat menindaklanjuti rencana E-APBD tahun 2019. Kenyataannya sampai sekarang ini tidak berjalan, karena baru tiga OPD yang menyerahkan SSH. Kalau memang tidak sanggup, saya sarankan mengundurkan diri" katanya.
Andi meminta agar para OPD segera menyelesaikan SSH agar Rancangan APBD tahun 2019 dapat di sahkan bersama DPRD Labuhanbatu pada pertengahan bulan November 2018 mendatang.
Sekda Ahmad Muflih dalam forum itu mengatakan memahami kekesalan Plt Bupati Labuhanbatu. Ia pun meminta agar para OPD segera melakukan survei harga agar dapat menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan selanjutnya dapat dimasukkan dalam sistem E-APBD.
" Kita memahami kekesalan bapak Plt Bupati Labuhanbatu. Dalam E -APBD itu komponen nya antara lain perencanaan dan SSH. Karena itu segera lakukan survei harga agar dapat menentukan HPS dan segera dimasukkan ke dalam sistem E-APBD" katanya.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hobol Z Rangkuti S.sos, MM selaku pelaksanan kegiatan dan para Asisten, Kepala OPD serta Camat se Kabupaten Labuhanbatu.
Penulis : tanjung
Editor : tagor
Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik dan E-APBD dan E-Kinerja, di ruang data dan karya kantor Bupati Labuhanbatu, Kamis (11/10/).
Sontak hal itu mengundang reaksi dari Plt Bupati Labuhanbatu H.Andi Suhaimi Dalimunthe, ST, MT. Ia pun meminta agar para Kepala OPD yang tidak mampu mempersiapkan SSH segera mengundurkan diri.
BACA JUGA Plt Bupati Labuhanbatu Hadiri Milad KAHMI Ke 52
 |
| Plt Bupati menyampaikan arahan dalam rapat evaluasi pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik dan E-APBD dan E-Kinerja. |
Andi meminta agar para OPD segera menyelesaikan SSH agar Rancangan APBD tahun 2019 dapat di sahkan bersama DPRD Labuhanbatu pada pertengahan bulan November 2018 mendatang.
Sekda Ahmad Muflih dalam forum itu mengatakan memahami kekesalan Plt Bupati Labuhanbatu. Ia pun meminta agar para OPD segera melakukan survei harga agar dapat menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan selanjutnya dapat dimasukkan dalam sistem E-APBD.
" Kita memahami kekesalan bapak Plt Bupati Labuhanbatu. Dalam E -APBD itu komponen nya antara lain perencanaan dan SSH. Karena itu segera lakukan survei harga agar dapat menentukan HPS dan segera dimasukkan ke dalam sistem E-APBD" katanya.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hobol Z Rangkuti S.sos, MM selaku pelaksanan kegiatan dan para Asisten, Kepala OPD serta Camat se Kabupaten Labuhanbatu.
Penulis : tanjung
Editor : tagor
Tidak ada komentar