Sikap Dishub Sumut Biarkan KMP Tao Toba Beroperasi Tanpa Izin Berlayar Disesalkan
LINTAS PUBLIK - PANGURURAN, Sikap Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut yang membiarkan KMP Tao Toba I dan II tetap berlayar meski dokumen, seperti sertfikat izin kapal sudah kedaluwarsa disesalkan. Dishub dinilai lebih mengutamakan operasional kapal daripada masalah keselamatan.
Padahal, soal keselamatan harus jadi faktor utama dalam angkutan semua jenis moda, baik darat, laut, danau, sungai dan udara.
"Enak saja dia bilang prosesnya sedang diurus manajemen KMP Tao Toba," kata .Marko Sihotang, warga Samosir yang dikenal pengiat antikorupsi kepada sejumlah wartawan, Kamis (25/10/2018), di Pangururan.
BACA JUGA Dishub Sumut Diminta Hentikan Operasional KMP Tao Toba
"Kalau terjadi hal hal yang tidak diinginkan, apakah Sekretaris Dishub Sumatra Utara bertanggung jawab?" tandas mantan anggota DPRD Samosir itu.
Sekaitan pernyataannya di media, terkait sertifikat KMP Tao Toba yang tidak berlaku lagi, Marko Sihotang mengatakan, Gubsu Edy Rahmayadi perlu melakukan evaluasi kinerja Darwin Purba.
"Ini menyangkut nyawa manusia, jadi jangan main-main kalau sertifikat kapal itu tidak berlaku lagi. Silahkan diberhentikan saja dari jabatannya," katanya.
Sebelumnya, Darwin Purba meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan memberi waktu kepada PT Gunung Hijau., pengelola KMP Tao Toba I dan II untuk melengkapi perangkat keselamatan sebagai salah satu syarat diperpanjangnya dokumen kapal, seperti izin berlayar, yang kini sudah kedaluwarsa
"Saat ini pengelola sudah menyatakan komitmennya untuk melengkapi semua yang disyaratkan. Saat ini mereka sudah ajukan ke kita. Berikan lah waktu mereka melengkapi persyaratan itu. Karena saat ini sedang proses. Tidak mungkin sedang melengkapi itu mereka kita hentikan," kata Darwin.
Darwin menuturkan bahwa pihaknya dilema dengan permasalahan itu. Di satu sisi ada desakan hentikan operasionalnya, tapi di sisi lain ada masyarakat lain yang butuh angkutan itu.
"Kalau nanti kita setop, pihak masyarakat lain yang jadi sulit mobilitasnya. Itu bagaimana. Makanya, biarkan kita kasih waktu dulu mereka pengelola mempersiapkan semuanya," ujarnya.
sumber : MB
Padahal, soal keselamatan harus jadi faktor utama dalam angkutan semua jenis moda, baik darat, laut, danau, sungai dan udara.
"Enak saja dia bilang prosesnya sedang diurus manajemen KMP Tao Toba," kata .Marko Sihotang, warga Samosir yang dikenal pengiat antikorupsi kepada sejumlah wartawan, Kamis (25/10/2018), di Pangururan.
BACA JUGA Dishub Sumut Diminta Hentikan Operasional KMP Tao Toba
 |
| Kapal penyebrangan di Danau toba/Dok.lintaspublik.com |
Marko menegaskan, Sekretaris Dishub Sumut, Darwin Purba harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap KMP Tao Toba. Harusnya tenggelamnya KM Sinar Bangun jadi pengalaman pahit dna berharga, sehingga kasus yang sama tidak terjadi lagi.
"Kalau terjadi hal hal yang tidak diinginkan, apakah Sekretaris Dishub Sumatra Utara bertanggung jawab?" tandas mantan anggota DPRD Samosir itu.
Sekaitan pernyataannya di media, terkait sertifikat KMP Tao Toba yang tidak berlaku lagi, Marko Sihotang mengatakan, Gubsu Edy Rahmayadi perlu melakukan evaluasi kinerja Darwin Purba.
"Ini menyangkut nyawa manusia, jadi jangan main-main kalau sertifikat kapal itu tidak berlaku lagi. Silahkan diberhentikan saja dari jabatannya," katanya.
Sebelumnya, Darwin Purba meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan memberi waktu kepada PT Gunung Hijau., pengelola KMP Tao Toba I dan II untuk melengkapi perangkat keselamatan sebagai salah satu syarat diperpanjangnya dokumen kapal, seperti izin berlayar, yang kini sudah kedaluwarsa
"Saat ini pengelola sudah menyatakan komitmennya untuk melengkapi semua yang disyaratkan. Saat ini mereka sudah ajukan ke kita. Berikan lah waktu mereka melengkapi persyaratan itu. Karena saat ini sedang proses. Tidak mungkin sedang melengkapi itu mereka kita hentikan," kata Darwin.
Darwin menuturkan bahwa pihaknya dilema dengan permasalahan itu. Di satu sisi ada desakan hentikan operasionalnya, tapi di sisi lain ada masyarakat lain yang butuh angkutan itu.
"Kalau nanti kita setop, pihak masyarakat lain yang jadi sulit mobilitasnya. Itu bagaimana. Makanya, biarkan kita kasih waktu dulu mereka pengelola mempersiapkan semuanya," ujarnya.
sumber : MB
Tidak ada komentar