Dinas Pendidikan Simalungun Pertahankan 1.800 Guru Honor
LINTAS PUBLIK - SIMALUNGUN, Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara tetap mengajukan gaji untuk sekitar 1.800 guru pegawai tidak tetap (PTT) atau guru honor di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2019.
Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Resman Saragih kepada wartawan,Selasa (27/11/2018), mengatakan, pihaknya tetap berupaya mempertahankan seluruh guru honor yang masih bertugas hingga saat ini. Alasannya, Simalungun masih kekurangan sekitar 3.000 guru honor.
"Jumlah guru honor yang ada saat ini diupayakan diipertahankan untuk menjalankan tugasnya, karena Kabupaten Simalungun masih kekurangan guru sampai saat ini," sebut Resman.
Dia menambahkan, Dinas Pendidikan memprioritaskan penempatan guru honor di sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil.
Anggota DPRD Simalungun, Mansur Purba mendukung dipertahankankannya ribuan guru honor oleh Dinas Pendidikan.
"Saya dari awal tidak sependapat tenaga honor dipecat, termasuk guru honor, karena itu saya mendukung kebijakan Dinas Pendidikan mempertahankan guru honor," ujar Mansur.
Politikus Partai Demokrat itu juga berharap guru honor di Simalungun bisa menikmati dana sertifikasi guru, khususnya yang bertugas di wilayah terpencil.
Nasib guru honor tidak sebaik tenaga honor lain yang bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti di Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan sekretariat daerah, yang tahun depan bakal dipecat karena gajinya tidak lagi diusulkan ditampung di APBD Simalungun.
Informasi yang diperoleh ada sekitar 2.000 lebih tenaga honor yang bakal dipecat, di antaranya,900 orang di Dinas Kesehatan, 280 ( Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) 500 di Dinas PUPR, 230 di Dinas Perhubungan dan 376 petugas Satpol PP.
sumber : MB
Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Resman Saragih kepada wartawan,Selasa (27/11/2018), mengatakan, pihaknya tetap berupaya mempertahankan seluruh guru honor yang masih bertugas hingga saat ini. Alasannya, Simalungun masih kekurangan sekitar 3.000 guru honor.
Guru Honor Simalungun/dok.ist |
Dia menambahkan, Dinas Pendidikan memprioritaskan penempatan guru honor di sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil.
Anggota DPRD Simalungun, Mansur Purba mendukung dipertahankankannya ribuan guru honor oleh Dinas Pendidikan.
"Saya dari awal tidak sependapat tenaga honor dipecat, termasuk guru honor, karena itu saya mendukung kebijakan Dinas Pendidikan mempertahankan guru honor," ujar Mansur.
Politikus Partai Demokrat itu juga berharap guru honor di Simalungun bisa menikmati dana sertifikasi guru, khususnya yang bertugas di wilayah terpencil.
Nasib guru honor tidak sebaik tenaga honor lain yang bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti di Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan sekretariat daerah, yang tahun depan bakal dipecat karena gajinya tidak lagi diusulkan ditampung di APBD Simalungun.
Informasi yang diperoleh ada sekitar 2.000 lebih tenaga honor yang bakal dipecat, di antaranya,900 orang di Dinas Kesehatan, 280 ( Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) 500 di Dinas PUPR, 230 di Dinas Perhubungan dan 376 petugas Satpol PP.
sumber : MB
Tidak ada komentar