Hari Antikorupsi: Sepak Terjang KPK Gelar 27 OTT Selama 2018
LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) jatuh pada hari ini, 9 Desember 2018. Bicara soal korupsi di Tanah Air, tentu semua mata tertuju ke KPK.
Dalam memberantas korupsi, operasi tangkap tangan (OTT) menjadi cara andalan KPK untuk menangkap para koruptor. Data yang dihimpun detikcom, KPK telah menggelar 27 OTT sejak Januari-November 2018.
Mulai dari anggota DPR ataupun DPRD, bupati, gubernur hingga hakim tak luput dari OTT KPK. Teranyar, KPK berhasil menangkap dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan.
OTT dua 'wakil Tuhan' itu dugelar pada Rabu (28/11/2018) dini hari. Total ada enam orang yang ditangkap KPK, termasuk hakim dan panitera dengan barang bukti uang SGD 45 ribu.
"Benar ada kegiatan penyidik. Ada hakim dan pengacara," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah.
Ada sejumlah OTT yang menjadi perhatian publik. Salah satu OTT yang dimaksud yakni terhadap anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih (EMS).
Mengapa OTT Eni disebut menarik perhatian? Sebab, OTT tersebut berkaitan dengan PLTU Riau-1, juga nilai suap yang mencapai miliaran.
"Diduga penerimaan kali ini (Rp 500 juta) merupakan penerimaan ke-4 dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7/2018).
Berikut ini daftar OTT KPK hingga 26 Oktober 2018:
1. 4 Januari:
Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif
2. 3 Februari:
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko
3. 11 Februari:
Bupati Ngada Marianus Sae
4. 13 Februari:
Bupati Subang Imas Aryumningsih
5. 14 Februari:
Bupati Lampung Tengah Mustafa
6. 27 Februari:
Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra
7. 12 Maret:
Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri
8. 10 April:
Bupati Bandung Barat Abu Bakar
9. 4 Mei:
Anggota DPR Amin Santono
10. 15 Mei:
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud
11. 23 Mei:
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat
12. 4 Juni:
Bupati Purbalingga Tasdi
13. 6 Juni:
Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar
14. 6 Juni:
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
15. 3 Juli:
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi
16. 13 Juli:
Anggota DPR Eni Maulani Saragih
17. 17 Juli:
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap
18. 21 Juli:
Kalapas Sukamiskin Wahyu Husen
19. 27 Juli:
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan
20. 28 Agustus:
Hakim Ad hoc Tipikor Medan Merry Purba
21. 3 Oktober:
Kepala Kantor Pajak Ambon, La Masikamba
22. 4 Oktober:
Wali Kota Pasuruan Setiyono
23. 14 Oktober:
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin
24. 24 Oktober:
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra
25. 26 Oktober:
8 Anggota DPRD Kalteng
26. 17 November:
Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu
27. 27 November:
Dua hakim PN Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan.
sumber : posk
Dalam memberantas korupsi, operasi tangkap tangan (OTT) menjadi cara andalan KPK untuk menangkap para koruptor. Data yang dihimpun detikcom, KPK telah menggelar 27 OTT sejak Januari-November 2018.
Mulai dari anggota DPR ataupun DPRD, bupati, gubernur hingga hakim tak luput dari OTT KPK. Teranyar, KPK berhasil menangkap dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan.
 |
| ilustrasi |
"Benar ada kegiatan penyidik. Ada hakim dan pengacara," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah.
Ada sejumlah OTT yang menjadi perhatian publik. Salah satu OTT yang dimaksud yakni terhadap anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih (EMS).
Mengapa OTT Eni disebut menarik perhatian? Sebab, OTT tersebut berkaitan dengan PLTU Riau-1, juga nilai suap yang mencapai miliaran.
"Diduga penerimaan kali ini (Rp 500 juta) merupakan penerimaan ke-4 dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7/2018).
Berikut ini daftar OTT KPK hingga 26 Oktober 2018:
1. 4 Januari:
Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif
2. 3 Februari:
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko
3. 11 Februari:
Bupati Ngada Marianus Sae
4. 13 Februari:
Bupati Subang Imas Aryumningsih
5. 14 Februari:
Bupati Lampung Tengah Mustafa
6. 27 Februari:
Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra
7. 12 Maret:
Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri
8. 10 April:
Bupati Bandung Barat Abu Bakar
9. 4 Mei:
Anggota DPR Amin Santono
10. 15 Mei:
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud
11. 23 Mei:
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat
12. 4 Juni:
Bupati Purbalingga Tasdi
13. 6 Juni:
Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar
14. 6 Juni:
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
15. 3 Juli:
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi
16. 13 Juli:
Anggota DPR Eni Maulani Saragih
17. 17 Juli:
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap
18. 21 Juli:
Kalapas Sukamiskin Wahyu Husen
19. 27 Juli:
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan
20. 28 Agustus:
Hakim Ad hoc Tipikor Medan Merry Purba
21. 3 Oktober:
Kepala Kantor Pajak Ambon, La Masikamba
22. 4 Oktober:
Wali Kota Pasuruan Setiyono
23. 14 Oktober:
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin
24. 24 Oktober:
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra
25. 26 Oktober:
8 Anggota DPRD Kalteng
26. 17 November:
Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu
27. 27 November:
Dua hakim PN Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan.
sumber : posk
Tidak ada komentar