Wujudkan Pencasila Sebagai Etika Berbangsa dan Bernegara, Ini Pesan Walikota Siantar
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Pancasila harus diwujudkan dalam etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu sesuai Ketetapan MPR RI Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
Demikian disampaikan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah SE MM di acara seminar nasional dengan tema Pancasila Etika Berbangsa dan Bernegara. Seminar tersebut dilaksanakan di Aula Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Kamis (31/1/2019).
Seminar digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementrian hukum dan HAM beserta Sekolah Tinggi Theologi HKBP Pematangsiantar.
Sambung Hefriansyah, Pemerintah Kota Pematangsiantar mengucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua MPR RI DR Ahmad Basarah, Kemenkumham yang dihadiri Dirjen PP Kemenkumham Prof Dr Widodo Ekatjahjana, serta Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof Dr HR Benny Riyanto SH MH CN.
“Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan bersinergi dalam menjaga kerukunan demi keutuhan NKRI. Pemerintah kota sangat mengapresiasi seluruh panitia yang bersama-sama mendukung acara ini. Mari kita implementasikan substansi dari butir-butir Ketetapan MPR RI Nomor VI tahun 2001 sebagai pedoman bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan membangun sikap dan gerakan bersama mewujudkan Pancasila sebagai etika bangsa,” kata walikota.
Di hadapan ribuan peserta dari kalangan mahasiswa, organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik (parpol) dan masyarakat, Ahmad Basarah menyampaikan tujuan dan subtansi butir-butir ketetapan MPR No VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
Diungkapkan Ahmad Basarah, pasca reformasi bergulir Pancasila seperti ditinggalkan. Bahkan kurikulum sekolah menghilangkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila. Alhasil banyak rakyat, terutama generasi muda tidak lagi di-refresh tentang moral Pancasila.
"Berkurangnya pemahaman Pancasila ditambah era keterbukaan, masuklah berbagai pemahaman yang sempit dan merasuk ke diri sebagian masyarakat Indonesia," ujarnya.
Karenanya, sambung Ahmad Basarah, pemerintah hadir melaksanakan tanggung jawabnya membangun mental ideologi bangsa Indonesia tentang pemahaman Pancasila, yang harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hadir dalam acara ini Pimpinan Badan Pengkajian MPR Martin Hutabarat, Ketua STT HKBP Pdt Dr Vicktor Tinambunan MST, Rektor Universitas HKBP Nommensen Prof Dr Sanggam Siahaan MHum, Danrem 022/PT diwakili Kasrem Letkol Inf Agustatius Sitepu, para unsur Forkopimda Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.
Penulis : franki
Editor : tagor
Demikian disampaikan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah SE MM di acara seminar nasional dengan tema Pancasila Etika Berbangsa dan Bernegara. Seminar tersebut dilaksanakan di Aula Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Kamis (31/1/2019).
Seminar digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementrian hukum dan HAM beserta Sekolah Tinggi Theologi HKBP Pematangsiantar.
Sambung Hefriansyah, Pemerintah Kota Pematangsiantar mengucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua MPR RI DR Ahmad Basarah, Kemenkumham yang dihadiri Dirjen PP Kemenkumham Prof Dr Widodo Ekatjahjana, serta Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof Dr HR Benny Riyanto SH MH CN.
“Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan bersinergi dalam menjaga kerukunan demi keutuhan NKRI. Pemerintah kota sangat mengapresiasi seluruh panitia yang bersama-sama mendukung acara ini. Mari kita implementasikan substansi dari butir-butir Ketetapan MPR RI Nomor VI tahun 2001 sebagai pedoman bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan membangun sikap dan gerakan bersama mewujudkan Pancasila sebagai etika bangsa,” kata walikota.
Di hadapan ribuan peserta dari kalangan mahasiswa, organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik (parpol) dan masyarakat, Ahmad Basarah menyampaikan tujuan dan subtansi butir-butir ketetapan MPR No VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
Diungkapkan Ahmad Basarah, pasca reformasi bergulir Pancasila seperti ditinggalkan. Bahkan kurikulum sekolah menghilangkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila. Alhasil banyak rakyat, terutama generasi muda tidak lagi di-refresh tentang moral Pancasila.
"Berkurangnya pemahaman Pancasila ditambah era keterbukaan, masuklah berbagai pemahaman yang sempit dan merasuk ke diri sebagian masyarakat Indonesia," ujarnya.
Karenanya, sambung Ahmad Basarah, pemerintah hadir melaksanakan tanggung jawabnya membangun mental ideologi bangsa Indonesia tentang pemahaman Pancasila, yang harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hadir dalam acara ini Pimpinan Badan Pengkajian MPR Martin Hutabarat, Ketua STT HKBP Pdt Dr Vicktor Tinambunan MST, Rektor Universitas HKBP Nommensen Prof Dr Sanggam Siahaan MHum, Danrem 022/PT diwakili Kasrem Letkol Inf Agustatius Sitepu, para unsur Forkopimda Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar