KPK Dorong Pemda Optimalisasi Pendapatan Negara
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Wakil Walikota Pematangsiantar, Togar Sitorus, SE MM menghadiri pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan yang digelar di ruang rapat Kaharuddin Nst, Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (12/2/2019) , dalam rangka Pembahasan Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Dalam pertemuan tersebut Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, dalam rangka optimalisasi pendapatan negara, KPK mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi penerimaan yang ada. Atas dorongan itu, Gubsu menekankan bahwa seluruh komponen harus bicara serius dalam rangka perbaikan.
“Kita kumpul hari ini ingin bicara serius. Saya bilang, minta ke KPK menyelesaikan masalah ini. Saya yakin KPK ini tidak gila jabatan, karena tujuannya untuk memperbaiki bangsa ini,” ujar Gubsu saat membuka rapat.
Gubsu meyakini kerja KPK dalam rangka memberantas korupsi maupun pencegahan cukup maksimal. Karena dalam perjalanannya, tidak mengedepankan jabatan, namun lebih mengutamakan kinerja yang baik. Sehingga ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi awal untuk membuktikan Sumut bisa lebih baik dan bermartabat.
“Kalau sudah KPK yang turun tangan, kita yakin bisa. Kalau tidak, siapa lagi yang mau kita percaya. Mari kita buktikan kalau kita bisa,” tegas Gubsu, yang mengimbau untuk bekerjasama dengan Bank Sumut sebagai bank milik daerah.
Sementara Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut Juliawan menyebutkan upaya optimalisasi penerimaan daerah ini dilakukan secara nasional. Program tersebut merupakan hal yang menjadi fokus mereka di tahun 2018 yang sudah berjalan. Tujuannya, mendorong supaya potensi daerah yang cukup besar bisa dirasakan.
“Ada laporan kebocoran, maka kami mendorong agar itu (potensi penerimaan) bisa maksimal. Karena itu di KPK ada unit supervisi pencegahan. Kami mendorong supaya potensi di daerah, dibuat semacam databasedan juga perhitungan target pendapatan,” pungkasnya yang menekankan pentingnya pencegahan daripada penindakan.
Hadir di antaranya Sekdaprovsu Dr Hj Sabrina, Staf Satgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut Azril dan Harun, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Kepala Inspektorat Sumut OK Hendry, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Arief S Trinugroho, Kadis Kominfo Sumut HM Fitriyus, Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas Sitorus, Sekdako/Sekdakab, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Direksi Bank Sumut, dan pejabat lainnya.
Penulis : franki
Editor : tagor
Dalam pertemuan tersebut Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, dalam rangka optimalisasi pendapatan negara, KPK mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi penerimaan yang ada. Atas dorongan itu, Gubsu menekankan bahwa seluruh komponen harus bicara serius dalam rangka perbaikan.
“Kita kumpul hari ini ingin bicara serius. Saya bilang, minta ke KPK menyelesaikan masalah ini. Saya yakin KPK ini tidak gila jabatan, karena tujuannya untuk memperbaiki bangsa ini,” ujar Gubsu saat membuka rapat.
Gubsu meyakini kerja KPK dalam rangka memberantas korupsi maupun pencegahan cukup maksimal. Karena dalam perjalanannya, tidak mengedepankan jabatan, namun lebih mengutamakan kinerja yang baik. Sehingga ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi awal untuk membuktikan Sumut bisa lebih baik dan bermartabat.
“Kalau sudah KPK yang turun tangan, kita yakin bisa. Kalau tidak, siapa lagi yang mau kita percaya. Mari kita buktikan kalau kita bisa,” tegas Gubsu, yang mengimbau untuk bekerjasama dengan Bank Sumut sebagai bank milik daerah.
Sementara Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut Juliawan menyebutkan upaya optimalisasi penerimaan daerah ini dilakukan secara nasional. Program tersebut merupakan hal yang menjadi fokus mereka di tahun 2018 yang sudah berjalan. Tujuannya, mendorong supaya potensi daerah yang cukup besar bisa dirasakan.
“Ada laporan kebocoran, maka kami mendorong agar itu (potensi penerimaan) bisa maksimal. Karena itu di KPK ada unit supervisi pencegahan. Kami mendorong supaya potensi di daerah, dibuat semacam databasedan juga perhitungan target pendapatan,” pungkasnya yang menekankan pentingnya pencegahan daripada penindakan.
Hadir di antaranya Sekdaprovsu Dr Hj Sabrina, Staf Satgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut Azril dan Harun, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Kepala Inspektorat Sumut OK Hendry, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Arief S Trinugroho, Kadis Kominfo Sumut HM Fitriyus, Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas Sitorus, Sekdako/Sekdakab, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Direksi Bank Sumut, dan pejabat lainnya.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar