Luhut: Kita Tahu Siapa Saja Pemilik Lahan yang Berlebihan
LINTAS PUBLIKI, Persoalan kepemilikan lahan ramai dibahas usai Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kepemilikan lahan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo memiliki lahan ratusan ribu hektar (ha) di Kalimantan dan Aceh.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sekarang memiliki kebijakan satu peta. Di mana persoalan kepemilikan lahan bisa diketahui.
"Mereka lupa ada one map policy. Itu ya memang dan dibuat bukan baru, wong (saat) saya kepala staf presiden itu sudah dibuat tujuannya supaya nggak ada over lapping tanah. Kita tahu siapa saja pemilik tanah yang berlebihan kan," kata Luhut usai pertemuan dengan Dubes Belanda di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Meski tidak merujuk pada satu orang, Luhut mengkritik orang yang menguasai lahan hingga ratusan ribu bahkan jutaan hektar.
"Kalau punya tanah sampai 500 ribu ha, dan satu juta ha kan nggak bener juga," jelas dia.
Sementara itu, terkait pelaporan Tim Advokasi Indonesia kepada Jokowi ke Bawaslu, Luhut memilih tutup suara. Ia meminta agar awak media menanyakan langsung ke pihak terkait.
"Ya saya nggak mau (komentar), tanya saja ke mereka," kata dia.
Sebelumnya diberitakan oleh Tim Advokasi Indonesia ke Bawaslu dilakukan karena Jokowi dinilai menyebarkan fitnah saat debat berlangsung.
"Kami melaporkan, satu, dalam hal ini Pak Jokowi, terkait dengan apa yang telah beliau sampaikan semalam pada saat debat capres kedua di Hotel Sultan Jakarta, bahwa yang beliau sampaikan itu lebih pada menyerang pribadi, pada fitnah," ujar anggota Tim Advokasi Indonesia Bergerak, Djamaluddin Koedoeboen, yang juga merupakan pendukung Prabowo, di kantor Bawaslu, Senin (18/2/2019).
sumber : det
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sekarang memiliki kebijakan satu peta. Di mana persoalan kepemilikan lahan bisa diketahui.
 |
| Luhut Panjaitan/net. |
Meski tidak merujuk pada satu orang, Luhut mengkritik orang yang menguasai lahan hingga ratusan ribu bahkan jutaan hektar.
"Kalau punya tanah sampai 500 ribu ha, dan satu juta ha kan nggak bener juga," jelas dia.
Sementara itu, terkait pelaporan Tim Advokasi Indonesia kepada Jokowi ke Bawaslu, Luhut memilih tutup suara. Ia meminta agar awak media menanyakan langsung ke pihak terkait.
"Ya saya nggak mau (komentar), tanya saja ke mereka," kata dia.
Sebelumnya diberitakan oleh Tim Advokasi Indonesia ke Bawaslu dilakukan karena Jokowi dinilai menyebarkan fitnah saat debat berlangsung.
"Kami melaporkan, satu, dalam hal ini Pak Jokowi, terkait dengan apa yang telah beliau sampaikan semalam pada saat debat capres kedua di Hotel Sultan Jakarta, bahwa yang beliau sampaikan itu lebih pada menyerang pribadi, pada fitnah," ujar anggota Tim Advokasi Indonesia Bergerak, Djamaluddin Koedoeboen, yang juga merupakan pendukung Prabowo, di kantor Bawaslu, Senin (18/2/2019).
sumber : det
Tidak ada komentar