761 Petugas Dikerahkan Mencari Warga Miskin
LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Pemprov DKI Jakarta mulai mendata secara akurat warga tidak mampu di Jakarta. Pendataan dilakukan agar bantuan sosial bagi warga ibukota tepat sasaran.
Terdapat sejumlah program yang digelontorkan Pemprov DKI seperti, Program Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Lansia, bantuan perumahan pada pemukiman kumuh serta bantuan sosial lainnya.
“Kita ingin mendata secara akurat, sehingga program tersebut tepat sasaran, “kata Irmansyah, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Selasa (9/4).
Menurut Irmansyah, pendataan tersebut di mulai Rabu (10/4). Sedikitnya diterjunkan 761 pegawai. Ia menjelaskan, seluruh petugas akan melakukan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Adapun dari data yang ada di Badan Pusat Statistik, jumlah warga miskin di DKI Jakarta mencapai 300 ribu.
MELIBATKAN RT/RW
Ketua DPRD DKI Jakarta, Praserio Edi Marsudi, meminta pendataan tersebut melibatkan RT dan RW. “Harus melibatkan RT dan RW, mereka yang paling mengetahui kondisi warganya,” katanya.
Sehingga akurasi data warga tidak mampu tersebut benar benar akurat.
Ia juga meminta agar kriteria warga penerima bantuan sosial juga harus jelas. “Selama ini masalah kriteria ini menjadi persoalan tersendiri sehingga sering tidak tepat sasaran,” pungkasnya.
sumber : posk
Terdapat sejumlah program yang digelontorkan Pemprov DKI seperti, Program Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Lansia, bantuan perumahan pada pemukiman kumuh serta bantuan sosial lainnya.
 |
| Seorang siswa menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.(ist) |
Menurut Irmansyah, pendataan tersebut di mulai Rabu (10/4). Sedikitnya diterjunkan 761 pegawai. Ia menjelaskan, seluruh petugas akan melakukan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Adapun dari data yang ada di Badan Pusat Statistik, jumlah warga miskin di DKI Jakarta mencapai 300 ribu.
MELIBATKAN RT/RW
Ketua DPRD DKI Jakarta, Praserio Edi Marsudi, meminta pendataan tersebut melibatkan RT dan RW. “Harus melibatkan RT dan RW, mereka yang paling mengetahui kondisi warganya,” katanya.
Sehingga akurasi data warga tidak mampu tersebut benar benar akurat.
Ia juga meminta agar kriteria warga penerima bantuan sosial juga harus jelas. “Selama ini masalah kriteria ini menjadi persoalan tersendiri sehingga sering tidak tepat sasaran,” pungkasnya.
sumber : posk
Tidak ada komentar