Rektor UGM: Hormati Hasil Pemilu
LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Rektor Universitas Gadjah Mada, Panut Mulyono, meminta semua pihak untuk menghormati hasil Pemilu 2019. Menurutnya, integritas dan martabat terlihat dari rasa hormat terhadap hasil akhir perhitungan. Dia mengajak semua elemen mengawasi prosesnya dan menghormati hasilnya.
“Pemilihan umum yang berjalan jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan yang kuat di mata rakyat,” katanya, Jumat (19/4/2019).
Menurutnya terdapat etika dalam usaha-usaha mencapai kemenangan dan mewujudkan hak setiap orang dalam mendukung kandidat, yaitu, tidak dengan cara-cara yang mengorbankan keutuhan bangsa dan negara.
“Berpolitik dan berdemokrasi secara bermartabat, menjaga proses pemilu agar berjalan secara jujur, adil dan damai,” tegasnya.
Dia menekankan masyarakat dapat berperan dengan menolak politik uang dan membatasi peredaran berita bohong serta, memastikan semua pemilih bisa memberikan suara secara aman tanpa intimidasi. Masyarakat didorong pula untuk aktif menggunakan hak pilih dan mengawasi proses pemungutan suara serta menghormati hasil pemilu dengan jiwa besar.
Panut menegaskan jika ada keberatan-keberatan, masyarakat diharapkan untuk menghormati peraturan bukan justru main hakim sendiri dengan people power.
“Harus menggunakan cara-cara yang sepenuhnya konstitusional,” pungkas Panut.
sumber : posk
“Pemilihan umum yang berjalan jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan yang kuat di mata rakyat,” katanya, Jumat (19/4/2019).
 |
| Suasana Pemilu 17 April 2019 di TPS 8 keluarhan Suka Maju kota Pematangsiantar. |
“Berpolitik dan berdemokrasi secara bermartabat, menjaga proses pemilu agar berjalan secara jujur, adil dan damai,” tegasnya.
Dia menekankan masyarakat dapat berperan dengan menolak politik uang dan membatasi peredaran berita bohong serta, memastikan semua pemilih bisa memberikan suara secara aman tanpa intimidasi. Masyarakat didorong pula untuk aktif menggunakan hak pilih dan mengawasi proses pemungutan suara serta menghormati hasil pemilu dengan jiwa besar.
Panut menegaskan jika ada keberatan-keberatan, masyarakat diharapkan untuk menghormati peraturan bukan justru main hakim sendiri dengan people power.
“Harus menggunakan cara-cara yang sepenuhnya konstitusional,” pungkas Panut.
sumber : posk
Tidak ada komentar