Panitia Ramadhan Fair : Penutupan Jalan Diperkenankan UU
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Humas Panitia Siantar Ramadhan Fair 2019, Juned Boang Manalu mengatakan pemanfaatan sebagian jalan Adam Malik yang terdapat disisi Lapangan H.Adam Malik hanya sementara.
Hanya saja, sebutnya, perlu dipahami, kalau penutupan jalan bukanlah hal yang "haram". Sebab penutupan jalan diperkenankan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ada diatur didalam Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2009.
Persisnya, dibagian kelima, paragraf pertama di UU itu mengatur tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang diperbolehkan.
Dimana, masih menurut Juned, pada pasal 127 ayat 3 disebutkan tentang pengaturan penggunaan jalan kabupaten/kota selain untuk kegiatan lalu lintas.
"Pasal 127 ayat 2 mengatakan, penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi," jelas Juned kepada redaksi lintaspublik.com, Minggu (5/5/2019).
Sedangkan melalui pasal 128 dijelaskan, lembaga yang berwenang untuk memberikan izin penggunaan jalan adalah lembaga kepolisian RI.
Sedangkan tata cara pemberian izin penggunaan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, lanjut Juned, diatur melalui Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2012.
Dimana, untuk kategori jalan kabupaten/kota, izin penggunaan jalan diberikan oleh Kapolres/Kapolresta.
"Jadi izin penggunaan Jalan Adam Malik bisa diberikan Kapolres," ungkapnya.
Lebih lanjut Juned Boang Manalu mengatakan, Polres Siantar tidak pernah mengkomersilkan pemanfaatan Jalan Adam Malik. Karena, panitia Siantar Ramadhan Fair 2019 dari Pemuda Remaja Muslim Siantar (Permusi) yang memohon, agar izin penggunaan Jalan Adam Malil diberikan.
"Jadi polisi gak pernah mengkomersilkan Jalam Adam Malik. Jadi aneh saja kami melihat bila ada kabar seperti itu," katanya.
Penulis : rel/red
Editor : tagor
Hanya saja, sebutnya, perlu dipahami, kalau penutupan jalan bukanlah hal yang "haram". Sebab penutupan jalan diperkenankan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ada diatur didalam Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2009.
 |
| Humas Panitia Siantar Ramadhan Fair 2019, Juned Boang Manalu |
Dimana, masih menurut Juned, pada pasal 127 ayat 3 disebutkan tentang pengaturan penggunaan jalan kabupaten/kota selain untuk kegiatan lalu lintas.
"Pasal 127 ayat 2 mengatakan, penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi," jelas Juned kepada redaksi lintaspublik.com, Minggu (5/5/2019).
Sedangkan melalui pasal 128 dijelaskan, lembaga yang berwenang untuk memberikan izin penggunaan jalan adalah lembaga kepolisian RI.
Sedangkan tata cara pemberian izin penggunaan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, lanjut Juned, diatur melalui Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2012.
Dimana, untuk kategori jalan kabupaten/kota, izin penggunaan jalan diberikan oleh Kapolres/Kapolresta.
"Jadi izin penggunaan Jalan Adam Malik bisa diberikan Kapolres," ungkapnya.
Lebih lanjut Juned Boang Manalu mengatakan, Polres Siantar tidak pernah mengkomersilkan pemanfaatan Jalan Adam Malik. Karena, panitia Siantar Ramadhan Fair 2019 dari Pemuda Remaja Muslim Siantar (Permusi) yang memohon, agar izin penggunaan Jalan Adam Malil diberikan.
"Jadi polisi gak pernah mengkomersilkan Jalam Adam Malik. Jadi aneh saja kami melihat bila ada kabar seperti itu," katanya.
Penulis : rel/red
Editor : tagor
Tidak ada komentar