Sandi : Sulit Dibilang Kalau Pemilu Jujur dan Adil
LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Sandiaga Uno menyebut jika pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bentuk tuntuan rakyat Indonesia atas kekecewaan dan keprihatinan terhadap Pilpres 2019.
Ia menyebut sulit sekali jika dibilang pemilu sudah jujur dan adil. “Sangat sulit untuk mengatakan bahwa Pemilu kita sudah berjalan dengan baik, jujur dan adil,” ucapnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).
Sandi melanjutkan, banyak masyarakat yang melihat ketidakadilan selama prose Pilpres 2019. Ia mengapresiasi antusiasme masyarakat yang dapat mengawasi Pilpres 2019 secara utuh.
“Rakyat Indonesia sangat bersemangat karena ingin memperbaiki kesejahteraan mereka sehari-hari yang sampai sekarang dirasakan semakin sulit. Mereka ingin memperbaiki ekonomi negara kita dan memperbanyak peluang-peluang yang tersedia untuk anak bangsa, anak-anak negeri,” katanya.
Lebih jauh, menurut Sandi, perlu adanya evaluasi yang mendalam terhadap berbagai aspek pemilu. Misalnya dari sisi manejerial, pengelolaan data, pengelolaan pemangku kepentingan atau stakeholders.
“Ini harus secara serius dan tuntas diperbaiki untuk memastikan demokrasi kita yang tidak terus tercerderai. Masih banyak tantangan yang akan dihadapi bangsa kita, Indonesia adalah negara yang besar dan diprediksi akan menjadi ekonomi terbesar ketujuh di tahun 2030,” tandasnya.
sumber : posk
Ia menyebut sulit sekali jika dibilang pemilu sudah jujur dan adil. “Sangat sulit untuk mengatakan bahwa Pemilu kita sudah berjalan dengan baik, jujur dan adil,” ucapnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).
 |
| Sandi saa berikan keterangan pers di rumah Prabowo di Kartanegara |
“Rakyat Indonesia sangat bersemangat karena ingin memperbaiki kesejahteraan mereka sehari-hari yang sampai sekarang dirasakan semakin sulit. Mereka ingin memperbaiki ekonomi negara kita dan memperbanyak peluang-peluang yang tersedia untuk anak bangsa, anak-anak negeri,” katanya.
Lebih jauh, menurut Sandi, perlu adanya evaluasi yang mendalam terhadap berbagai aspek pemilu. Misalnya dari sisi manejerial, pengelolaan data, pengelolaan pemangku kepentingan atau stakeholders.
“Ini harus secara serius dan tuntas diperbaiki untuk memastikan demokrasi kita yang tidak terus tercerderai. Masih banyak tantangan yang akan dihadapi bangsa kita, Indonesia adalah negara yang besar dan diprediksi akan menjadi ekonomi terbesar ketujuh di tahun 2030,” tandasnya.
sumber : posk
Tidak ada komentar