Ada PNS Dapat Bantuan Non Tunai, Pangulu : Dinas Sosial Tidak serius Mendata
LINTAS PUBLIK - SIMALUNGUN, Perubahan sistem penerima bantuan pangan dari pemerintah selama ini dilakukan dengan bantuan beras Rastra menjadi BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai ) menjadi bumerang bagi para pangulu nagori.
Hal ini di ungkapkan salah satu pangulu di Nagori Dolok Tomuan kecamatan Dolok Pardamean Bapendi Simanjuntak di ruang kerjanya, Senin (1/7/2019).
Alasan Bapendi mengatakan demikian karena menganggap Dinas Sosial di kabupaten dianggap tidak serius dalam melakukan pendataan pada masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan dari pemerintah tetapi malah tidak mendapatkanya.
" Semenjak saya menjabat sebagai pangulu di nagori ini belum pernah ada dilakukan pendataan secara langsung pihak dinas sosial untuk melihat mana masyarakat yang layak dan yang tidak layak untuk menerima bantuan dari pemerintah, nampaknya mereka pakai data lama.'ujarnya.
"Jadi para penerima bantuan hingga saat ini masih orang orang yang sebelum saya menjabat pangulu,"jelasnya lagi.
Menurut Bapendi, belum ada intruksi dari dinas sosial untuk perivikasi pendataan yang baru. Seharusnya pihak dinas sosial mendampingi pihak pangulu nagori, yang kemudian merekalah sebagai penentu siapa yang layak dan siapa yang tidak layak, jadi tidak ada unsur sakit hati kepada kita.
"Karena kami kan hanya sebagai perpanjangan tangan saja dalam penyaluran dan tidak memiliki wewenang untuk merubah data. Maka kami sebagai aparatur nagori sangat berharap kepada dinas sosial yang telah di hunjuk sebagai pelaksana sensus Pemutahiran Basis Data Terpadu ( PBDT ) agar benar benar melakukan tugasnya dengan baik." ujar Bapendi
N.Tampubolon ( 76 ) tahun yang sudah menjanda mengaku belum pernah terdaptar sebagai penerima bantuan merasa sangat kecewa terhadap kinerja pemerintahan yang tidak melakukan tugasnya dengan baik.
"Disini yang PNS pun ada yang mendapat, tapi saya dari dulu belum pernah terdaptar sebagai penerima bantuan. Saya tidak tau bagaimana kinerja dinas yang menangani penyaluranm bantuan ini. "ucapnya dalam bahasa batak
Penulis : robin
Editor : tagor
Hal ini di ungkapkan salah satu pangulu di Nagori Dolok Tomuan kecamatan Dolok Pardamean Bapendi Simanjuntak di ruang kerjanya, Senin (1/7/2019).
 |
| Pangulu di Nagori Dolok Tomuan kecamatan Dolok Pardamean |
" Semenjak saya menjabat sebagai pangulu di nagori ini belum pernah ada dilakukan pendataan secara langsung pihak dinas sosial untuk melihat mana masyarakat yang layak dan yang tidak layak untuk menerima bantuan dari pemerintah, nampaknya mereka pakai data lama.'ujarnya.
"Jadi para penerima bantuan hingga saat ini masih orang orang yang sebelum saya menjabat pangulu,"jelasnya lagi.
Menurut Bapendi, belum ada intruksi dari dinas sosial untuk perivikasi pendataan yang baru. Seharusnya pihak dinas sosial mendampingi pihak pangulu nagori, yang kemudian merekalah sebagai penentu siapa yang layak dan siapa yang tidak layak, jadi tidak ada unsur sakit hati kepada kita.
"Karena kami kan hanya sebagai perpanjangan tangan saja dalam penyaluran dan tidak memiliki wewenang untuk merubah data. Maka kami sebagai aparatur nagori sangat berharap kepada dinas sosial yang telah di hunjuk sebagai pelaksana sensus Pemutahiran Basis Data Terpadu ( PBDT ) agar benar benar melakukan tugasnya dengan baik." ujar Bapendi
N.Tampubolon ( 76 ) tahun yang sudah menjanda mengaku belum pernah terdaptar sebagai penerima bantuan merasa sangat kecewa terhadap kinerja pemerintahan yang tidak melakukan tugasnya dengan baik.
"Disini yang PNS pun ada yang mendapat, tapi saya dari dulu belum pernah terdaptar sebagai penerima bantuan. Saya tidak tau bagaimana kinerja dinas yang menangani penyaluranm bantuan ini. "ucapnya dalam bahasa batak
Penulis : robin
Editor : tagor
Tidak ada komentar